HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
16 HALAMAN
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT, 25 APRIL 2014
NOMOR 45 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
APAT pleno rekapitulasi perolehan suara parpol dan calon anggota DPD RI yang masih berlangsung hingga Kamis (24/4) malam kemarin adalah sebuah proses melelahkan bagi para pesertanya. Namun, pentingnya proses ini membuat mereka tak bisa beranjak karena harus memantau setiap tahapannya, satu persatu. Memegang mic di tangannya, Suhaimi Syamsuri tampak lancar membacakan satu demi satu angka perolehan suara parpol dan caleg yang telah rampung direkapitulasi oleh KPU Lombok Barat (Lobar). Hanya saja, Ketua KPU Lobar ini rupanya membaca terlalu cepat sehingga berulangkali pula ia ditegur para peserta rapat pleno yang merasa keteteran mengejar bacaannya. Suhaimi mungkin ingin cepat – cepat menyudahi gilirannya untuk membacakan hasil perolehan suara di Kabupaten Lobar. Namun, tidak bagi para saksi yang harus dengan cermat mendengarkan, lalu mencatat secara tepat angka – angka yang dibacakannya. Bacaan yang terlalu cepat tentu akan membuat para saksi tersebut kesulitan untuk mencatat secara akurat. Maklum, para saksi juga mengemban mandat yang luar biasa besar untuk mencatat dengan cermat perolehan suara parpol dan caleg berdasarkan rekap tersebut. Bersambung ke hal 5
TO K O H
Selangkah Lagi
’’Pecut’’ Kajari Lembek KAMIS (24/4) kemarin, Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH memimpin supervisi untuk mengevaluasi kinerja jajaran Kejaksaan Negeri seluruh NTB. Seluruh kasus korupsi dievaluasi. Kajari yang lembek ‘’dipecut’’ dengan kata – kata motivasi. Sementara Kajari yang ‘’kencang’’ menangani kasus, diminta tetap pertahankan ritme. Supervisi bulanan itu berlangsung sejak pukul 09.00 Wita, bahkan hingga masuk jam istirahat, Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/dok)
Sugeng Pudjianto
(Suara NTB/aan)
TERTIDUR - Salah seorang saksi caleg tertidur lelap di sela rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2014 di tingkat provinsi, Kamis kemarin.
Misteri Kelebihan Pemilih di Mataram Mataram (Suara NTB) Temuan soal adanya kelebihan ribuan pemilih yang melampaui jumlah daftar pemilih di Kota Mataram yang tidak sinkron dalam laporan hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU Kota Mataram, sempat menjadi materi perdebatan yang tak tuntas hingga berita ini ditulis. Pantauan Suara NTB, meski pembacaan hasil perhitungan suara telah tuntas, namun KPU Kota Mataram harus kelabakan saat Ba-
waslu NTB mengungkapkan temuan menyangkut adanya kejanggalan dalam laporan terkait penggunaan hak pemilih yang tidak sinkron antara
data pemilih dengan pengguna hak pilih. Anggota Bawaslu NTB, Bambang Karyono, Bersambung ke hal 5
Usut Aliran DAK KSB
Kejaksaan Tentukan Status Kejari Sumbawa Utus Kasus SPAM Bima Tim ke Jakarta Mataram (Suara NTB) Setelah dua pekan bekerja, tim penyelidik Kejaksaan Tinggi NTB sudah selesai memeriksa fisik proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Bima. Hasil penyelidikan lapangan itu dievaluasi. Kesimpulan sementara, masih ada satu item data yang diperlukan, untuk kemudian diputuskan status kasus tersebut bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau tidak. Ditemui usai supervisi dengan jajaran Kejari se NTB kemarin, Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH menegaskan, kasus ini sudah dievaluasi bersama tim penyelidik, Rabu (23/4) lalu. Dari evaluasi itu, Ka-
jati mendapat laporan, bahwa tujuh titik proyek itu sudah dilakukan pemeriksaan lapangan. Dari pemeriksaan itu, beberapa fakta ditemukan. Dari semua fakta lapangan yang dicocokkan dengan dokumen, masih ada satu item lagi yang harus dilengkapi penyidiknya. “Masih ada satu item lagi yang harus dilengkapi, setelah itu kita tentukan sikap. Apakah kasus ini naik atau tidak,” kata Kajati, namun enggan menyebut satu item dimaksud. Satu item dimaksud Kajati, berkaitan dengan kelengkapan bukti yang bisa menentukan penyelidikan selanjutnya, Bersambung ke hal 5
Mataram (Suara NTB) Rangkaian penyelidikan kasus dugaan raibnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 14 miliar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum mengarah pada kesimpulan. Kasus ini belum ditingkatkan ke penyidikan. Informasi terbaru di tingkat penyelidikan, tim Kejari Sumbawa sudah berangkat ke Jakarta untuk mengecek aliran dana tersebut, dari pusat ke KSB. ‘’Tim sudah saya utus untuk mendatangi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan,” kata Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (24/4) kemarin, terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Dua Kementerian itu didatanginya untuk mempelajari proses penganggaran DAK tahun 2011 tersebut. Khususnya di Kementerian Pendidikan, Bersambung ke hal 5
Sugeng Hariadi
ASEAN TFWG 2014 di Lombok (1)
KO M E N T A R
Mantapkan Konektivitas, Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sejahterakan Rakyat
Antisipasi Dampak Kekeringan
The 27th ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) 2014 yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Lombok Barat, NTB resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan, Leon Muhammad. Selain dihadiri 10 delegasi dari negara-negara ASEAN, pertemuan itu juga dihadiri delegasi dari Jepang dan Jerman. Tujuan pertemuan tersebut adalah memantapkan konektivitas transportasi antar negara-negara ASEAN dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
PERUM Bulog Divisi Regional Wilayah NTB mulai mewaspadai dampak terjadinya kekeringan yang diramalkan oleh BMKG. Agar tak terjadi kesulitan pasokan, seluruh gudang yang ada di kabupaten/ kota disiagakan, guna menampung seluruh beras yang diserap di tingkat petani di musim panen ini. Saat ini, daya tampung seluruh gudangnya, menurut Kepala Divisi Regional Bulog NTB,Ir. M. Hasim, Bersambung M. Hasim ke hal 5
SEKJEN Kementerian Perhubungan, Leon Muhammad usai membuka acara tersebut mengatakan Indonesia dipercaya menjadi Ketua selama dua tahun. Working Group itu, katanya dilaskanakan dua kali dalam satu tahun. Acara ASEAN TFWG 2014 yang dilaksanakan di Lombok, NTB (Suara NTB/bul)
merupakan pertemuan pertama, sehingga masih ada tiga pertemuan lagi yang akan diadakan di Indonesia. Hasil pertemuan tersebut, katanya akan dilaporkan ke Menteri Perhubungan untuk kemudian dilanjutkan ke Presiden. Pertemuan Ini juga back to back dengan ASEAN Cross
Border Transport of Passengers by Road Vehicle (ASEAN CBTP). Intinya, ASEAN ini memang menjadi satu kesatuan sesuai dengan masterplan ASEAN Connectivity. Keterhubungan negara yang kita (Suara NTB/Humas Setda NTB) harmoniskan aturan-aturannya,” ujar Leon Muhammad, Kamis (24/ PEMBUKAAN - Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin (paling kanan) bersama Sekjen Kementerian Perhubungan, Leon Muham4) siang kemarin. mad, memukul gendang beleq tanda dibukanya TFWG 2014 di Bersambung ke hal 5 Lombok.
Belum Ada Regulasi DIJADIKANNYA jalan nasional sebagai terminal bayangan oleh angkutan umum di Terminal Bertais, untuk mencari penumpang tidak jarang menimbulkan kemacetan dan bahkan memicu terjadi kecelakaan. Hal ini terus menghiasi dan bahkan bertambah banyak, kelurahan pun tidak memiliki wewenang melakukan tindakan atau teguran. Lurah Bertais, Lalu Mukhsan (Suara NTB/dok) mengakui, parkir sembarangan Lalu Mukhsan yang dilakukan oleh angkutan umum seperti engkel dan truk, sering memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Padahal, regulasi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), angkutan umum harus parkir di terminal yang disediakan. “Malahan, truk besar sudah mulai parkir di pinggir jalan,” akunya Mukhsan dikonfirmasi lewat ponselnya, Kamis (24/4). Dikatakan, jalan protokol tersebut, merupakan jalan nasional dan menjadi tanggungjawab dari Dishub Provinsi dan Satlantas untuk mengatur. Ia menambahkan, beberapa waktu lalu pernah melakukan audensi dan melayangkan surat langsung kepada Gubernur NTB yang diteruskan langsung ke Dishubkominfo NTB dan Pemkot Mataram untuk mengatur kendaraan tersebut. “Sudah saya langsung bersurat ke Pak Gubernur soal itu,” katanya. Selain itu, pihaknya meminta agar dibuatkan zona bagi pejalan kaki. Pasalnya, siang hari masyarakat mulai beraktivitas melakukan ibadah serta digunakan oleh siswa. Apakah tidak pernah ada inisiatif untuk menegur atau bahkan memberitahu sopir angkutan yang parkir sembarangan? Mukhsan menegaskan meskipun masuk dalam wilayahnya, tapi tidak ada wewenang pihaknya memberikan sanksi bahkan teguran kepada sopir. Karena, sudah menjadi tugas dari SKPD yang menjadi leading sektor. “Saya tidak ada wewenang, itukan tugas dari dinas teknis,” ujarnya. Adapun kendala teknis, sambungnya, belum adanya regulasi dan rambu – rambu, seperti zona pejalan kaki. Padahal, secara teknis membantu masyarakat khususnya pejalan kaki. Setelah adanya regulasi dan aturan yang jelas, angkutan umum seperti engkel dan truk, tidak lagi mencari penumpang di luar terminal. (cem)
Harus Ada Ketegasan MASIH maraknya praktik terminal bayangan di luar terminal Mandalika, disesalkan sejumlah kalangan. Pasalnya, selama berdirinya terminal Mandalika, selama itupula terminal bayangan itu tetap berlangsung. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Tauhid menyayangkan hal tersebut. Kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (24/4) kemarin mengungkapkan, munculnya praktik terminal bayangan sebagai akibat kacaunya pen(Suara NTB/fit) gawasan yang dilakukan petugas di Ahmad Tauhid Terminal Mandalika. ‘’Keikhlasan, keberanian dan bersikap tegas adalah faktor utama dalam melaksanakan kebijakan,’’ terang Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini. Menurut Tauhid, apapun kendala yang dihadapi, setiap sistem yang dibangun akan berjalan dengan baik manakala keikhlasan, keberanian dan ketegasan bisa dilaksanakan. Sebaliknya, bila ada ketakutan, lemah memberikan sanksi dan tidak cepat melakukan penanganan, hal itu, lanjutnya, berpotensi terjadi kesalahan bahkan ketidakberhasilan mencapai apa yang menjadi rencana program. Ia mensinyalir ada ketidaktegasan dari para petugas di Terminal Mandalika. Tauhid melihat, masih berlangsung praktik terminal bayangan tidak saja karena kenakalan para sopir tapi juga lemahnya pengawasan petugas. Sehingga, dari kondisi yang ada, wajar saja Dishubkominfo belum juga mampu memberantas praktik ilegal itu. Padahal, dengan keengganan sejumlah angkutan masuk ke dalam terminal, selain mengurangi potensi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pas masuk terminal, juga sangat membahayakan pengguna jalan di sekitar terminal bayangan itu. Karenanya, ia mendesak Dishubkominfo segera merapikan Terminal Mandalika dan menghapus praktik terminal bayangan. ‘’Agar fungsinya berjalan dengan baik dan retribusinya masuk sebagai PAD,’’ imbuhnya. Bahkan Tauhid menantang baik Dishubkominfo maupun Pemkot Mataram melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. Ia khawatir, jika tidak ada ketegasan dari pimpinan SKPD atau kepala daerah maka terminal bayangan akan tetap berlangsung. Disamping membenahi SDM di internal Dishubkominfo Kota mataram, Tauhid juga menyarankan kepada Dishubkominfo mensosialisasikan aturan yang mengharuskan angkutan umum antar daerah harus mengambil penumpang di dalam terminal. (fit)
SUARA MATARAM
Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia, tidak hanya dikagumi karena keindahan panorama alam baik pantai maupun gunungnya. Namun NTB juga disebut sebagai ’’surga’’ bagi para pelaku pedofilia dan sodomi. Pedofilia adalah seseorang yang mempunyai ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah umur. Hal ini disebutkan akademisi Universitas Mataram (Unram) yang banyak bergelut dalam bidang perlindungan anak dan perempuan, Dr. Ani Suryani, SH., M.Hum. “NTB ini surganya pelaku sodomi bagi wisatawan,” cetusnya, Kamis (24/4). Ia menyebutkan kasus yang terjadi di Batu Layar, Lombok Barat beberapa tahun lalu dimana 20 anak menjadi korban sodomi yang dilakukan orang asing hanya kasus yang terdeteksi. Dan kemungkinan ada korban-korban maupun kasus lainnya yang tidak terungkap. “Daerah wisata atau daerah baru biasanya itu surga, itu dimana-mana, termasuk NTB,” cetusnya. Biasanya korban berasal dari kalangan masyarakat awam. Dan jika tidak dilaporkan, daerah ini benar-benar akan dianggap surga bagi para pelaku pedofilia atau sodom ini. Sebagai
Kota Mataram. “Saya sendiri sudah tidak menandatangi perizinan-perizinan, telah ada Badan yang mengurus hal itu, agar lebih cepat, murah, tidak berbelit belit,” kata Ahyar, Kamis (24/4). Ahyar menyatakan selalu menyambut positif masukan, kritikan dan saran untuk perbaikan kinerja pelayanan publik di Kota mataram, termasuk program reformasi birokrasi yang digagas oleh kaukus NGO untuk Reformasi Birokrasi. Dalam kesempatan itu Suy-
penduduk yang tinggal di daerah wisata, keramahan memang sangat penting. Namun terkadang masyarakat terlalu ramah. Menurut Ani, masyarakat harus tetap waspada terhadap kasuskasus seperti ini. “Jadi kewaspadaan secara dini juga penting,” pesannya. Saat ini perbuatan sodomi telah menjadi kesepakatan dunia internasional bahwa perbuatan itu termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat perlu berhati-hati terhadap foto anak-anaknya yang diambil wisatawan asing. Foto-foto itu biasanya akan jadi konsumsi para pengidap kelainan seksual di luar negeri. “401 foto sudah dipakai orang pengidap kelainan seksual. Bahkan ini sudah terorganisir, mereka juga digunakan sebagai perekrut. Kita tidak bisa tinggal diam,” terangnya. (yan)
Minim Produk IKM Masuk Pasar Modern
Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Mataram (Suara NTB) – Masih minimnya produk olahan Industri Kecil Menengah (IKM) yang masuk ke pasar moder mendapatkan sorotan dari kalangan akademisi. Pemerintah nampaknya harus memperketat pengawasan terhadap retail yang tidak mau menerima produk olahan masyarakat. Staf pengajar bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Mataram, Alfian Hidayat, Rabu (23/4) menjelaskan, Industri Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) adalah pelatuk untuk sehatnya ekonomi makro. Analoginya, ekonomi makro, akan berbicara tentang omzet, laba dan pedagangan bebas. Artinya, ketiga sektor tersebut merupakan embrio sehatnya perekonomian. Menurut Alfian, minimnya olahan yang masuk pasar modern, adalah bentuk proteksi (perlindungan) yang dilakukan oleh pengusaha untuk mematikan kreativitas masyarakat. Salah satunya, menolak produk olahan dengan berbagai alasan. “Alasan mereka, tidak lulus sensor, kemasan tidak menarik, kualitas dan lain sebagainya. Itu memang sudah wajar dilakukan,” bebernya.
Walikota Dukung Kaukus NGO untuk Reformasi Birokrasi Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram Ahyar Abduh menyatakan siap mendukung upaya Kaukus NGO untuk program reformasi birokrasi (RB). Pernyataan tersebut disampaikan Ahyar saat menemui sejumlah perwakilan NGO dan organisasani pers yang terlibat dalam kaukus untuk reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi di jajarannya tengah dilakukan, apalagi badan pelayanan publik telah dibentuk di pemerintahan
Halaman 2
NTB ’’Surga’’ bagi Pelaku Pedofilia
ono, koordinator Kaukus NGO untuk Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa Kaukus ini terdiri dari Yayasan Koslata, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (somasi), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Training and Facilitation for Natural Resouces (Transform), Yayasan Kerja Perumahan Rakyat (YKPR), Mitra Samya, Yayasan Tunas Alam I(ndonesia (Santai) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI Mataram). Suyono SE, Koordinator Kukus Reformasi Birokrasi (RB) mengatakan, Kaukus RB akan konsen pada bidang layanan TKI dan Perijinan terpadu di NTB, mengingat selama ini hal tersebut pelaksanaannya masih belum optimal, sehingga masyarakat sebagau penguna pelayanan merasa diabaikan kepentingannya. Dia mencontohkan seperti pelayanan untuk Calon TKI, maupun TKI saat mengurus dokumen-dokumen ketenaga kerjaan sering kali mengalami kesulitan dalam pengurusannya, seperti saat mereka mengurus Paspor atau dokumen-dokumen pelengkap lainnya. “Salah satu contoh, misalnya untuk mengurus Paspor di Imigrasi, lebih cepat bila mengurusnya dengan memakai calo. Dan para calo ini biasanya sudah kerjasama dengan orang dalam. Yang terjadi kemudian mereka para CTKI atau TKI merasa lebih cepat proses diuruskan para calo ketimbang mengurus sendiri “ kata Suyono, usai pertemuan dengan Walikota Mataram, Ahyar Abduh.(ars)
(Suara NTB/cem)
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Alfian Hidayat Hal ini, sebenarnya, harus diperhatikan oleh pemerintah, dengan memperketat pengawasan terhadap retail – retail yang tidak menerima produk olahan masyarakat. Namun, kecenderungan pemerintah saat ini, hanya memberikan bantuan modal, tanpa melakukan pengawasan, pendampingan dan tanggungjawab untuk pembinaan. Padahal dari sisi ekonomi, kreativitas masyarakat, baik dari segi mutu, kemasan, Sumber Daya Manusia (SDM) dibutuhkan di tengah kompetisi perekonomian. Seolah – olah, sambungnya, pemerintah lepas tangan. “Yang ditahu oleh pemerintah, masyarakat diberikan modal, tapi tidak ada pengawasan maupun pelatihan peningkatan SDM,” urainya. Alfian mengatakan, dalam politik ekonomi, pemerintah memiliki peranan sentral. Yakni, negara menjadi pengatur dalam melakukan permasalahan ekonomi. Artinya, pemerintah harus mengintervensi kebijakan – kebijakan terhadap retail yang tidak menerima produk lokal. Secara teoritis, jelas Alfian, terlalu banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini tergantung keinginan atau inisiasi pemerintah. Penguatan SDM dari segi pelatihan, pembinaan serta pengawasaan harus diprioritaskan. Selain itu, pemerintah harus melakukan komparasi produk dengan daerah – daerah lain. (cem)
(Suara NTB/cem)
TERMINAL BAYANGAN - Meski sudah ada terminal resmi, namun praktik terminal bayangan masih saja berlangsung di luar Terminal Mandalika. Nampak angkutan umum antar kota dalam provinsi mengambil penumpang di luar Terminal Mandalika.
Mataram Jadi Daerah Transit Perdagangan Anak Mataram (Suara NTB) Kota Mataram disebut telah dijadikan daerah transit dalam perdagangan anak. Hal ini diungkapkan akademisi Universitas Mataram (Unram), Dr. Ani Suryani, SH., M.Hum pada saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Perlindungan Anak, Perdagangan Orang, dan Sosialisasi Tata Tertib Berkendara di Kantor Walikota Mataram, Kamis (24/4). Ani menyatakan biasanya perdagangan anak terjadi antar negara atau antar wilayah. Biasanya anak-anak yang akan diperdagangkan dibawa dari daerah asalnya kemudian ditampung di Mataram. “Mataram menjadi transit untuk persinggahan mereka. Anak dari Bali untuk kebutuhan seksual pariwisata misalnya dibawa ke Mataram dulu. Misalnya dari Jawa Barat (dibawa) ke Mataram dulu, ditampung di sini,” ungkapnya. Bahkan terkadang para pelaku perdagangan anak ini akan menampung mereka di Mataram dan dicampur dengan anakanak lainnya kemudian setelah itu baru didistribusikan ke berbagai daerah seperti ke Maluk, Senggigi, dan daearah lainnya. Transit di Kota Mataram ini dilakukan selama seminggu.
Pemkot Mataram menurut“Jadi (anak-anak) tidak harus dari Mataram lalu nya telah menerbitkan beberadikirim ke luar (daerah). Mere- pa kebijakan dalam mengatasi ka disini dulu, ditampung, di- persoalan ini. Perda Penyelengcampur dulu mereka atau men- garaan Perlindungan Peremgalami beberapa pembekalan puan dan Anak Korban Kekdan baru mereka didistribusi- erasan yang telah dibentuk harus diimplementasikan dengan penkan lagi kemana,” terangnya. Usia anak-anak yang diper- ertiban SOP. Selain itu Pemkot dagangkan rata-rata 12-16 Mataram juga harus membentahun. Bahkan dalam bebera- tuk pusat pelayanan untuk para pa kasus yang ditemukan, ada korban kekerasan baik anakanak berusia 12-13 tahun tapi anak maupun perempuan di sedipoles sehingga tampak jauh tiap kecamatan. Disamping perya implemenlebih dewasa dari penampilan- l u n tasi dalam nya. Bahkan identitas mereka bentuk dipalsukan dan disebutkan pengangberusia 18 tahun. garan. Tren perdagangan anak ini (yan) setiap tahun mengalami peningkatan. Namun yang jadi persoalan adalah banyak yang tidak melaporkan, ada yang pura-pura tidak tahu, bahkan disembunyikan. Menurut Ani, dalam kasus-kasus perdagangan anak ini, peran media sangat penting untuk mengangkat kasus seperti itu agar semua orang mengetahui. “Jadi ini perlu setiap ada kasus, media ada untuk memblow up. Kalau media mem-blow up itu cukup bagus dan efektif. Ani Suryani Jadi perlu kerjasama,” terangnya. (Suara NTB/yan)
Jelaskan Tindak Kekerasan Seksual ke Anak
Orang Tua Harus Gunakan Bahasa Sederhana Mataram (Suara NTB) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Mataram, Noviani Danar Kinnastri Roliskana menyampaikan bahwa orang tua saat ini harus waspada terhadap tindak kekerasan seksual yang bisa saja dialami anak-anak. Anak-anak juga menurutnya harus dijelaskan oleh para orang tua bagaimana mencegah agar hal buruk itu tidak menimpa mereka. Dalam menjelaskan berbagai bentuk tindak kekerasan seksual ke anak-anak, orang tua menurut Kinnastri harus menggunakan bahasa yang singkat dan sederhana. Tujuannya agar anakanak bisa mengerti dan menerima. Hal itu disampaikan isteri Wakil Walikota Mataram ini pada saat Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Perlindungan Anak, Perdagangan Orang, dan Sosialisasi Tata Tertib Berkendara dalam rangka memperingati Hari Kartini, Rabu (24/4) di aula Kantor Walikota Mataram. “Ajarkan anak-anak kita untuk mencegah perlakuan negatif dari orang lain,” pesannya. Tidak hanya orang tua, or-
ang terdekat anak-anak seperti oritas korbannya adalah kaum nenek juga bisa ikut mengajar- wanita umumnya terjadi karekan anak-anak bagaimana na kurangnya komunikasi dan mencegah kekerasan seksual keterbukaan diantara suami dan istri. Oleh karenanya, Moterjadi padanya. Kasus tindak kekerasan sek- han berpesan agar dalam kesual yang menimpa murid di hidupan berumah tangga Jakarta Internasional School hendaknya tetap mengedepan(JIS) baru-baru ini menimbul- kan komunikasi dan keterbukan kekhawatiran bagi para or- kaan sehingga tidak saling ang tua. Kasus yang menghebo- curiga. Karena jika disharmonhkan dunia pendidikan ini bisa isasi dalam rumah tangga, dammenjadi pelajaran penting bagi paknya tidak hanya dirasakan wanita, tetapi anak-anak juga para orang tua. Kinnastri juga mengatakan turut merasa- kan dampak pertikaian para kader PKK maupun anggo- dari kedua orta GOW Kota Mataram perlu ang tua diberikan pelatihan atau sosialmereka. isasi mengenai KDRT dan perlin(yan) dungan anak. Menurutnya dalam organisasi wanita seperti PKK dan GOW perlu ada kader yang khusus konsentrasi dalam bidang kekerasan rumah tangga maupun perlindungan anak. Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan maraknya kekerasan yang terjadi dalam rumah Noviani Danar Kinnastri tangga diRoliskana mana may(Suara NTB/ist)
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 3
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lotim dengan Harian Suara NTB
Harus Dipertimbangkan BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang juga Ketua DPC Demokrat KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., belum memastikan kedudukan sang istri, Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, SE., sebagai Ketua DPRD KLU pada periode 2014-2019. Menurutnya, terdapat banyak pertimbangan partai untuk menempatkan kader menduduki jabatan strategis-Ketua Dewan. “Saya akan objektif, tidak serta-merta Ibu jadi ketua. Kalau dip(Suara NTB/ari) ikir, wajar suami istri duduk berDjohan Sjamsu dampingan (baca: dalam sidang Paripurna), tapi banyak yang bisa menilai,” ungkap Djohan Sjamsu, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (24/4). Untuk diketahui, jabatan Ketua DPRD KLU pada periode legislatif 5 tahun ke depan, akan menjadi milik Demokrat. Dan jika mengedepankan perolehan suara terbanyak, maka Galuh Nurdiyah, layak untuk itu, karena mengantongi 1.377 suara - terbanyak di antara 4 caleg lain dari Demokrat. Golkar akan menempati 1 kursi pimpinan (wakil ketua) setelah mengantongi 4 kursi, dan Gerindra masih akan bersaing dengan PAN, PDIP dan Hanura yang sama-sama memperoleh jatah 3 kursi dewan. Dalam penentuan kursi pimpinan ini, masing-masing parpol masih akan menunggu ketentuan KPU KLU, apakah penentuan kursi pimpinan mengacu pada peringkat suara terbanyak atau boleh ditentukan sendiri melalui mekanisme Partai. Bagi Djohan Sjamsu sendiri, pihaknya di Demokrat belum menggelar rapat apapun terkait kursi pimpinan Dewan - terlebih ketika sang istri mendapat banyak dukungan untuk jabatan itu. Ia menegaskan, seorang pimpinan DPRD dari Demokrat haruslah memiliki wawasan, kemampuan, dan manajemen organisasi serta mampu berkomunikasi dengan perangkat lain di DPRD. “Untuk Ketua, kita belum tahu persis. Seperti apa aturan Undang-undangnya masih belum paham. Sehingga saya belum mau mendahului aturan. Kita biarkan semua fase pileg ini jalan dulu di KPU, setelah itu Demokrat akan duduk untuk 1 bahasan. Karena bagaimanapun, harus ada sinergitas antara Dewan yang lama dengan yang baru ini,” jelasnya. (ari)
Hari Pertama Kerja
Bupati dan Wabup Lobar Gelar Rapat Tertutup Giri Menang (Suara NTB) Sehari setelah dilantik Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Fauzan khalid, SAg, M.Si,langsung mengikuti pertemuan tertutup yang dipimpin Bupati Lobar, Dr. H Zaini Arony, MPd. Rapat ini diikuti seluruh pejabat eselon II dan kepala bagian lingkup Pemkab Lobar di Aula Ruang Rapat Bupati, Kamis (24/4). Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, Drs. Chandra Prayuda yang ikut serta menghadiri pertemuan itu membeberkan pertemuan itu dilakukan untuk konsolidasi bupati dan wabup baru dengan semua jajaran. “Bupati dan wabup memberikan sejumlah penekanan kepada kami, jajarannya,” ungkapnya usai acara, Kamis (24/4). Mantan Sekretaris BPMPD ini menyatakan, bupati dalam rapat itu memberikan sejumlah penekanan kepada jajaran khususnya wabup. Khusus kepada wabup, bupati menekankan terkait pengaturan kegiatan tender. Pelaksanaan tender ditargetkan selesai tanggal 30 April, karena sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Termasuk menekankan, pembagian tugas monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pembangunan. Selain itu, bupati menekankan, pengawasan disiplin pegawai terkait apel rutin pagi dan sore. Kegiatan rutin ini harus tetap dilaksanakan. Begitu juga terkait kegiatan rapat pimpinan. Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja panitia HUT Lobar yang dinilainya berhasil dan sukses. Hal lain yang mesti dilakukan, ujarnya, sejumlah aturan pemerintah daerah yang segera dipersiapkan, seperti Perda dan Perbup. Termasuk mengedarkan surat edaran kepada semua kepala desa agar tidak menjadi pengurus partai politik. ‘’Sesuai ketentuan, kades tidak dibenarkan menjadi pengurus parpol,” ujar Chandra. Sementara Wabup Lobar, Fauzan Khalid, lanjutnya, memberi penekanan kepada jajaran untuk mempertegas kembali penekanan bupati. Wabup menekankan tidak ada istilah orang bupati dan orang wabup dalam kepemimpinan sekarang ini. Menurutnya, dalam sistem pemerintah daerah tampuk pimpinan tertinggi, yakni bupati. “Tidak ada istilah ada orang wabup dan orang bupati. Yang ada orang bupati,” ujarnya. Selain itu, wabup berupaya menjaga keharmonisan agar tidak ada upaya saling intip atau saling curiga antara dirinya dengan bupati. Menurut wabup, di dalam sistem tidak boleh terkotak-kotak. Wabup juga memberikan contoh, di Indonesia terdapat 94 persen pasangan bupati dan wabup pecah kongsi.”Hal ini tak ingin terjadi antara beliau dengan Pak Bupati,” ujarnya. (her)
Lotim Gelar Anugerah Bintang Selaparang Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) kembali menggelar anugerah Bintang Selaparang. Kegiatan ini akan diikuti 19 desa dan 3 kelurahan yang di 20 kecamatan se-Lotim. Pemkab Lotim sudah membentuk tim penilai kabupaten melaksanakan penilaian di semua lokasi desa dan kelurahan peserta lomba, mulai 21 April hingga 17 Mei 2014 mendatang. Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Iswan Rakhmadi, menjelaskan, tim akan mengacu pada pedoman pelaksanaan lomba desa dan kelurahan yang telah disahkan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. ‘’Masing-masing desa dan kelurahan yang dinilai menyiapkan pendamping sesuai dengan indikator yang dilombakan, dan menyiapkan profil desa terakhir,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (24/4). Tim akan menilai presentasi dari masing-masing kelurahan dan desa. Bahan presentasi menyangkut program dan progres yang telah dicapai. Selain mengecek administrasi kelurahan dan desa, panitia juga melakukan cross-check di lapangan, guna membuktikan kebenaran data administratif. Adapun tiga kelurahan yang bertarung memperebutkan penghargaan bergengsi itu, masing-masing Kelurahan Ijobalit mewakili Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Kembang Sari dan Kelurahan Sekarteja mewakili Kecamatan Selong. Sementara Desa Apitaik mewakili Kecamatan Pringgabaya, Desa Paok Pampang mewakili Kecamatan Sukamulia, Desa Pejaring mewakili Kecamatan Sakra Barat, Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading, Desa Bagik Manis mewakili Kecamatan Sambelia, Desa Songak mewakili Kecamatan Sakra, Desa Rarang Tengah mewakili Kecamatan Terara, Desa Beririjarak mewakili Kecamatan Wanasaba dan Desa Surabaya mewakili Kecamatan Sakra Timur. Selain itu, ada Desa Timbanuh mewakili Kecamatan Pringgasela, Desa Keroya mewakili Kecamatan Aikmel, Desa Bagik Payung Selatan mewakili Kecamatan Suralaga, Desa Banjar Sari mewakili Kecamatan Labuhan Haji, Desa Sembalun Timba Gading mewakili Kecamatan Sembalun, Desa Suntalangu mewakili Kecamatan Sambelia, Desa Jeruk Manis mewakili Kecamatan Sikur, Desa Mendane Raya mewakili Kecamatan Keruak, Desa Pene mewakili Kecamatan Jerowaru dan Desa Lendang Nangka mewakili Kecamatan Masbagik. (rus)
Pemerintah Lombok Timur Dorong Tumbuhnya Koperasi dan UKM Krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian negeri kita enam belas tahun silam memberikan sebuah pelajaran sektor ekonomi yang dibangun berbasis konglomerasi dengan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada beberapa kelompok usaha besar, ternyata sangat rapuh. Sedangkan, ekonomi yang dibangun dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UKM, mampu bertahan dan menjadi benteng tangguh yang mencegah kehancuran lebih buruk perekonomian nasional. DI BALIK kekuatan tersebut, perkembangan koperasi dan UKM sesungguhnya terkendala berbagai persoalan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah persoalan legalitas dan kesulitan mengakses modal di lembaga keuangan. Untuk mengatasi persoalan legalitas UKM, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI telah melaksanakan Program Pendataan Database UKM sejak tahun 2013 lalu. Sedangkan untuk memudahkan pelaku UKM mendapatkan modal usaha di lembaga keuangan, telah dilaksanakan Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektoral sejak tahun 2003 silam. Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektoral terselenggara atas kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara BPN-RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Daerah Lombok Timur merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program ini mengingat perkembangan koperasi dan UKM di Lombok Timur dinilai cukup baik. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, H. Tahmid Asry, sasaran program ini adalah pelaku UKM, di
mana pelaku UKM diberikan bantuan pembuatan seritifikat tanah atau bangunan yang nantinya bisa dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha di lembaga keuangan. Adapun penentuan lokasi penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur kerjasama dengan BPN. Pada tahun 2013 lalu, sebanyak 50 pelaku UKM di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru dan 50 pelaku UKM di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya telah mendapatkan bantuan pembuatan sertifikat. Pada tahun ini pembuatan 100 sertifikat tersebut telah rampung, dan telah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lombok Timur H.M. Ali Bin Dachlan di sela-sela acara pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-XI dan HKGPKK ke-42 Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 di Lapangan Umum Aikmel. Pada tahun 2014 ini Lombok Timur kembali mendapatkan bantuan pembuatan sertifikat untuk 100 pelaku UKM. “Lokasinya tersebar di 4 (empat) keca-
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Bupati Lotim H.M.Ali Bin Dachlan secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada Kepala Desa Teko pada acara Pencanangan BBGRM ke-XI dan HKG-PKK ke-42 Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 hari Sabtu (29/3) di Lapangan Umum Aikmel. matan, yaitu Kecamatan Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, dan Pringgabaya”, tegas Kadis Koperasi dan UKM Lotim. Selain bantuan sertifikat bagi pelaku UKM, Lombok Timur juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, antara lain berupa revitalisasi Pasar Tradisional Lepak yang disalurkan melalui KUD Makmur Desa Lepak dengan nilai sebesar Rp 900 juta. Revitalisasi pasar tradisional ini telah rampung dan akan diresmikan oleh Bupati Lombok Timur pada tanggal 30 April 2014 mendatang. Apresiasi pemerintah juga datang dari Kementerian PDT RI, di mana pada tahun 2014
Kementerian PDT RI memberikan bantuan masing-masing Rp 20 juta terhadap 20 Koppontren dan pelaku UKM di Lombok Timur yang dipergunakan untuk menambah modal usaha. “Total bantuan yang didapatkan oleh Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 di luar APBD Provinsi dan APBD Lotim sebesar Rp 1.861.000.000,” terangnya. Secara umum, perkembangan koperasi dan UKM di Lombok Timur menunjukkan tren yang positif, baik kuantitas maupun kualitas. Jumlah koperasi di Lombok Timur pada tahun 2014 sebanyak 486 unit meningkat dibandingkan tahun 2012 lalu yang sebanyak 474 unit. Jumlah modal sendiri hingga
akhir Maret tahun 2014 mencapai Rp 116,71 miliar mengalami peningkatan sebesar 14,96 persen dibandingkan tahun 2012 lalu yang sebesar Rp 101,52 miliar. Aset koperasi juga mengalami peningkatan yang cukup baik dari Rp 212 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 225,65 miliar pada akhir Maret tahun 2014. Sementara itu, jumlah UKM terus mengalami peningkatan, dari 4.398 buah tahun 2011 menjadi 5.891 buah pada tahun 2013. Jumlah tenaga yang terserap juga meningkat dari 16.099 orang tahun 2011 menjadi 20.768 tahun 2013. Aset juga meningkat dari Rp 577,4 miliar tahun 2011 menjadi Rp 826,4 miliar tahun 2013. (Humas Lotim)
Dugaan Ijazah Palsu Caleg
Panwaslu Lotim Minta Penjelasan Dikpora
Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim) menerima sejumlah laporan pengaduan terkait adanya sejumlah calon legislatif (caleg) yang diduga menggunakan ijazah palsu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Panwaslu Lotim memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dr. Yanis Maladi, SH, MH, untuk dimintai penjelasan. Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Lotim, Miftahurrahman kepada media di Selong (24/4), menjelaskan, salah satu caleg yang dipertanyakan legalitas ijazah paket C milik salah satu caleg dari Partai Nasdem, Mustayib. Sebelumnya, Mustayib kata Miftah sudah dimintai keterangan. Selain caleg Nasdem, ada juga caleg dari PDIP. Sama kasusnya dengan caleg Nasdem, caleg PDIP ini digugat ijazahnya Paket C-nya yang diduga illegal. Bagi Panwaslu Lotim, adanya laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu itu tetap akan dit-
indaklanjuti. Jika tidak, Panwaslu bisa dikenai sanksi pelanggaran kode etik. Hanya saja harapannya, untuk laporan dugaan ijazah palsu disarankan untuk dicek terlebih dulu di Dikpora sebelum melapor ke Panwaslu. Soal kenapa meski sekarang dilaporkan? Miftah menilai kemungkinan besarnya, karena baru sekarang ditemukan dugaan pelanggaran. Berdasarkan aturan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 08 Tahun 2012, laporan paling lambat disampaikan setelah 7 hari diketahui dugaan pelanggarannya. Dari penjelasan Kadis Dikpo-
ra, lanjut Miftahurrahman, pemilik ijazah yang dipegang caleg Nasdem memang benar lulus pada 23 Desember 2009 lalu. Sesuai dengan hasil pengumuman yang dikeluarkan Dikpora Provinsi yang menggelar Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) C, setingkat SMA sederajat. Sementara itu, caleg PDIP saat ini sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah pihak pun sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Kadis Dikpora Lotim, Yanis Maladi usai memberikan penjelasan ke Panwaslu menegaskan, dari data yang dikeluarkan
institusinya ijazah paket C yang bersangkutan sah dan tidak ada masalah. Pihaknya sudah menunjukkan kepada Panwaslu, ijazah yang dipegang salah satu caleg yang mendapat suara terbanyak di partainya itu sudah sesuai dengan prosedur operasional standar dari pelaksanaan UNPK tahun 2009 lalu. Mulai daftar, sekolah dan nilai. Dikatakan Yanis, sebagai orang yang bertanggung jawab di Dikpora ia siap memberikan penjelasan. Melindungi orang yang sudah melaksanakan proses tersebut. Terkait kasus dari caleg PDIP belum diberikan penjelasan. Pihaknya akan melihat detail legalitasnya sebagaimana tertuang dalam dokumen yang ada. “Saya harus merujuk pada dokumen upaya saya tidak salah,” ucapnya. Sementara Mustayib saat
dikonfirmasi via ponselnya mengatakan sangat yakin ijazahnya legal. “Kebenaran pasti terangkat,” katanya. Salah satu caleg yang dipastikan duduk ke DPRD Lotim ini mengaku tidak ragu sedikitpun dengan keabsahan ijazah yang dimiliki. Adapun adanya laporan dugaan ijazah palsunya itu, dinilainya sudah sangat terlambat. Sebelumnya sudah ada waktu verifikasi. “Sehingga ketika dipermasalahkan, kita tenang saja. Kita jalani semua tahapan dan prosedur yang ada,” imbuhnya. Ia menambahkan, meski orang lain mengatakan palsu saat ini sudah tidak diambil pusing. Ia mengikuti UN Paket C ini, karena saat sekolah di SMA Muhammadiyah dulu tidak bisa selesai. Adanya peluang di Paket C diikuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (rus)
Hasil Pengawasan BPKP RI
Hari Ini, Tim Tinggi, Kebocoran Air PDAM di NTB Verifikasi K2 Gelar Pleno Praya (Suara NTB) Tim verifikasi tenaga honorer katagori dua (K2) Lombok Tengah (Loteng) dijadwalkan bakal menggelar rapat pleno akhir penentuan hasil verifikasi pada Jumat ini. Sebelum seluruh berkas hasil verifikasi terhadap tenaga honorer K2 dikirim ke pemerintah pusat. Sayangnya, hasil verifikasi diduga sudah bocor lebih dulu. Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan beberapa tenaga honorer disinyalir sudah mengetahui hasil verifikasi. Walaupun rapat pleno penetapan hasil verifikasi belum dilaksanakan. Para tenaga honorer K2 itu pun mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa atas hasil verifikasi yang ada. “Kalaupun berkas kami akhirnya dinyatakan TMK (tidak memenuhi kriteria), kami tidak bisa berbuat apaapa. Jika memang itu sudah menjadi keputusan tim verifikasi,” aku salah satu tenaga honorer K2 lingkup Pemkab Loteng pasrah, Kamis (24/4). Menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah berupaya maksimal untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Tapi jika nanti akhirnya dinyatakan TMK, bukan persoalan. Asalkan hasil tersebut memang benar-benar hasil verifikasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si, yang dikonfirmasi terpisah membenarkan rencana rapat pleno hasil verifikasi oleh tim verifikasi tenaga honorer K2 tersebut. “Sesuai undangan yang ada, Jumat besok (hari ini,red) tim verifikasi akan menggelar pleno akhir. Terkait hasil verifikasi yang sudah dilakukan kemarin,” jelasnya. Meski demikian, Herdan membantah ada dugaan kalau hasil verifikasi sudah lebih dulu bocor, karena proses verifikasi belum selesai. “Bagaimana bisa bocor, pleno saja belum dilaksanakan. Jadi tidak benar isu tersebut. Karena hasil saja belum ada kok,” kilahnya. Ia menjelaskan, agenda utama dari rapat pleno tim verifikasi itu nantinya adalah menentukan kriteria dari berkas tenaga honorer K2 yang masuk. Apakah memenuhi kriteria (MK) atau TMK. Hasil itulah yang nantinya kemudian akan dikirim ke pemerintah pusat. Sebagai dasar penentuan dalam pengangkatan CPNS dari formasi tenaga honor,” terangnya. Walau hasil verifikasi ditentukan oleh pemerintah daerah, untuk pengangkatan CPNS tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah hanya memverifikasi saja. Persoalan bisa tidaknya tenaga honorer K2 diangkat sebagai CPNS, sepenuhnya menjadi hak pemerintah pusat. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat kebocoran air PDAM di NTB, termasuk tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan tim BPKP menemukan kebocoran air PDAM atau air tanpa rekening rata-rata mencapai 38 persen lebih di lima PDAM di NTB yang diaudit dari toleransi yang diperbolehkan sebesar 20 persen. Demikian diungkapkan Deputi Kepala Bidang Akuntansi Negara BPKP RI, Drs. Gatot Darmasto, AK, MBA, saat Rakerda Perpamsi di Senggigi, Kamis (24/4). Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, dan direksi PDAM di NTB. Menurutnya, bermacammacam penyebab air PDAM bocor, yakni ada kerusakan dan kemungkinan lain. Sementara di tingkat nasional, tingkat kebocoran di bawah 20 persen di 30 PDAM. Lebih dari dari 20 persen sebanyak 246 PDAM dan 70 persen sebanyak 57 PDAM. Hal ini, jelasnya, perlu dibenahi, termasuk jaringan PDAM. Dalam kesempatan itu, Gatot membeberkan hasil pengawasan BPKP terhadap PDAM secara nasional dan wilayah NTB. Pengawasan dilakukan selama 2013 telah dilakukan audit kinerja PDAM untuk tahun buku 2012 sebanyak 333 PDAM di seluruh Indonesia. Hasilnya, 164 PDAM dinyatakan sehat kemudian 301 kurang sehat dan 68 dinyatakan sakit. Sementara di NTB, pada lima PDAM yang diaudit, tiga PDAM dinyatakan sehat, satu kurang sehat dan satu PDAM sakit. Sedangkan untuk cakupan pelayanan, di NTB, PDAM Giri Menang-Mataram cakupannya 36 persen lebih, PDAM Kabupaten Bima 13 persen lebih, PDAM Loteng 29
(Suara NTB/ist)
PERPAMSI - Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin bersama Direktur Utama PDAM Giri Menang L. Ahmad Zaini pada acara Perpamsi di Hotel Jayakarta, Kamis (24/4). persen lebih dan PDAM Lotim 44 persen lebih serta PDAM Kabupaten Sumbawa 44 persen lebih. “Rata-ratanya 32 persen lebih,” terang Gatot. Sedangkan dilihat dari harga pokok penjualan, PDAM Kabupaten Sumbawa dinilai merugi, karena harga jualnya lebih rendah dari harga pokok, sehingga masih perlu disubsidi Pemda. Dari lima PDAM yang diaudit, satu merugi. Sedangkan hasil audit keuangan, PDAM Giri Menang, termasuk memperoleh opini WTP, sedangkan empat PDAM masih WDP. Terpisah Direktur Utama PDAM Giri Menang, L. Ahmad Zaini menyatakan pihaknya akan berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kinerja PDAM yang masuk katagori tidak sehat menjadi sehat. “Kami siapkan resep, tinggal komitmen PDAM masingmasing daerah untuk menjalankan,” ujarnya. Sementara Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, mengungkapkan, salah satu data
lapangan menyebutkan bahwa sampai saat ini, tingkat capaian pelayanan air bersih yang ditangani PDAM bagi masyarakat baru mencapai 21,03 persen. ’’Oleh karenanya perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh, komprehensif dan sistematis, untuk mengejar target millenium development goals (MDGs), yakni di atas 60 persen sampai tahun 2018,’’ harapnya. Pemprov NTB, ujarnya, dalam lima tahun ke depan berkomitmen memberikan akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Di sinilah menurutnya, harapan patut dan wajar untuk diembankan kepada persatuan perusahaan air minum dan para pemangku amanah lainnya agar lebih fokus dan prioritas terhadap penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat luas. ’’Seperti ketersediaan sumber air baku, dan regulasi yang mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak terhadap penggunaan air bersih,’’ tandasnya. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Halaman 4
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
PARLEMENTARIA
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Rekomendasi DPRD Sumbawa terhadap LPKJ Bupati 2013 Sumbawa Besar (Suara NTB) Sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2014, diakhiri dengan sejumlah rekomendasi DPRD Sumbawa yang ditandatangani pimpinan DPRD. Untuk kemudian menjadi perhatian eksekutif. Rekomendasi yang dibacakan Sekretaris DPRD Sumbawa, Abdul Gani Nasbi, terkait pelayanan perizinan terpadu, yang mendesak Pemkab segera membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan sistem pelayanan perizinan satu atap. Agar memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, mudah dan murah. Sehingga masyarakat dapat mengurus dan menyelesaikan semua dokumen di badan tersebut tanpa lagi harus berurusan dengan dinas lainnya. DPRD juga meminta kepa-
da Pemkab agar pemberlakuan lima hari kerja ditinjau kembali. Sebab tidak efektif dan terjadi pemborosan anggaran yang cukup besar. Mengingat struktur APBD Kabupaten Sumbawa yang masih minim. Hari kerja diberlakukan kembali menjadi enam hari kerja. Apalagi banyak SKPD yang terlihat kosong pada jam kerja setelah istirahat siang. Dewan meminta seluruh SKPD dalam merealisasikan belanja pegawai dalam hal pengadaan barang dan jasa agar membuat planning yang tepat berdasarkan prediksi dan analisa yang akurat berdasarkan data yang valid sesuai dengan kebutuhan dengan meningkatkan belanja langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, diminta dalam penentuan target penerimaan semestinya mengacu pada data potensi bu-
Terus Merugi
Operasional SPBU Milik Perusda Dievaluasi Dompu (Suara NTB) Keberadaan perusahaan daerah (Perusda) Kapoda Rawi Dompu dengan beberapa usahanya, termasuk SPBU di Manggelewa dinilai belum bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan Perusda Kapoda Rawi dikabarkan terus merugi karena tingginya beban biaya operasional karena banyaknya pegawai. Bupati pun mengaku ada trend pemahaman yang keliru dari masyarakat bahwa mengabdi di instansi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin, Kamis (24/4) mengungkapkan, ada banyak anggapan keberadaan instansi pemerintah maupun perusahaan pelat merah sebagai alat untuk memperkecil pengangguran. Karena yang dilihat, bukan beban kerja, tetapi rasio (jumlah). “Kita selama ini salah memaknai isi. Sehingga tidak heran, keberadaan instansi pemerintah dianggap sebagai alat untuk memperkecil pengangguran. Karena yang dilihat bukan beban kerja, tapi rasio,” ungkapnya. Kondisi ini juga terjadi di Perusda Kapoda Rawi Dompu. Banyaknya jumlah karyawan tidak seimbang dengan beban kerjanya. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan menjadi cukup tinggi dan berdampak pada pembengkakan anggaran. Sementara bidang usaha Perusda yang memberikan keuntungan hanya SPBU Manggelewa dan tahun 2013 berhasil mencatatkan keuntungan sekitar Rp 600 juta setahun. Keuntungan ini tidak ada yang disetorkan ke daerah sebagai PAD, tapi justru habis untuk gaji karyawan dan biaya operasional. Terkait hal ini, Bupati mengaku, akan melakukan evaluasi terhadap Perusda Kapodarawi Dompu. Akan tetapi, H. Bambang mengaku, sejak menjadi Bupati dirinya tidak pernah merekomendasikan orang tertentu untuk menjadi karyawan di Perusda Kapodarawi Dompu. “Coba tanya ke Perusda, sudah berapa yang saya rekomendasikan untuk masuk (kerja). Itu tidak ada,” katanya. “Tapi nanti saya akan cek. Saya akan coba diskusikan dengan Perusda,” terangnya. H. Bambang mengakui, usaha SPBU Manggelewa selama ini sudah semakin sering tutup ketimbang operasi. Ini terjadi karena terbatasnya minyak yang diterima. Dalam sehari, SPBU milik Perusda hanya mendapat jatah 15 KL. 10 KL premium dan 5 KL solar. Itupun sering tidak maksimal. Dengan jumlah itu bisa dijual 2-3 jam sehari, sehingga sering ditutup. “Untuk mengutus kuota (tambahan) cukup sulit, dan prosesnya lama,” katanya. Kurang maksimalnya usaha SPBU Manggelewa memunculkan keinginan beberapa pihak agar pengelolaannya dipihakketigakan. Wacana ini pun tidak dibantah H. Bambang M Yasin dan akan menjadi salah satu solusi penanganan SPBU Manggelewa. “Itu (dipihak ketigakan) bisa menjadi salah satu solusi untuk dipertimbangkan,” ungkapnya. (ula)
Terancam Dicoret Jadi CPNS
Honorer K2 Mengadu ke Bupati Dompu (Suara NTB) Verifikasi dan klarifikasi data honorer kategori 2 (K2) yang dinyatakan lulus sebagai CPNS di Kabupaten Dompu masih berlangsung. Dari 390 orang dinyatakan lulus, terdapat 200-an orang ternyata tidak mengabdi pada instansi pemerintah seperti yang disyaratkan sebagai honorer dan terancam dicoret. Sinyalemen ini membuat beberapa honorer mengadu ke Bupati dan meminta untuk tetap diverifikasi agar disampaikan ke pemerintah pusat. Husni, guru yang diangkat dari SMA Arrahman Dompu kepada wartawan, Kamis (24/4) mengatakan, pihaknya menemui Bupati untuk mempertanyakan kembali pernyataannya yang akan tetap memverifikasi semua honorer K2 yang lulus menjadi CPNS tahun 2013 dan yang tidak lulus. Hasil verifikasi ini kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. “Kami mempertanyakan kembali karena ada pernyataan Kepala Inspektorat selaku ketua tim verifikasi bahwa yang diangkat dari SK Yayasan tidak diverifikasi dan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat,” katanya. Kita minta agar semua honorer K2 yang lulus CPNS diverifikasi dan hasilnya disampaikan ke pemerintah pusat. Lolos atau tidaknya honorer ini, biar ditentukan oleh pemerintah pusat. Jumlah honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS tahun 2013 dari SK yayasan sekitar 200-an orang. “Lolos atau tidak, itu pusat yang menentukan,” kata Husni yang sudah mengajar di SMPN 2 Woja ini. Bupati, lanjut Husni, sependapat terhadap apa yang diinginkan pihaknya. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terpisah mengatakan, Bupati telah menunjuk tim verifikasi yang bertugas memverifikasi data dan klarifikasi data honorer sebelum diajukan pemberkasannya sebagai CPNS. Tim verifikasi juga memiliki standar penilaian sesuai ketentuan. “Bupati sudah membentuk tim dan tim dalam bekerja ada SOP-nya. Dalam SOP itu, semua terkait persyaratan dicantumkan. Hasilnya, biar tim yang akan memutuskan,” jelas Abdul Sahid. Sementara Ketua Tim verifikasi honorer K2 yang lulus CPSN tahun 2013, Tajuddin HIR, SH, M.Si yang dihubungi terpisah mengatakan, tim hingga saat ini masih bekerja dan belum menyimpulkan, apakah memenuhi syarat atau tidak honorer yang diverifikasi. Tetapi semua honorer yang dinyatakan lulus diverifikasi oleh tim. “Kita semua verifikasi. Tapi dalam ketentuannya, honorer K2 harus mengabdi pada instansi pemerintah. Kalau tidak, mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan,” katanya. Sebelumnya, kepala BKD Dompu, H. Adil Paradi, M.Si mengatakan, hasil keputusan tim verifikasi dan formasi bagi honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS tahun 2013 samasama pentingnya dan akan menjadi acuan untuk mengajuan pemberkasan sebagai CPNS. Akan tetapi, formasi CPNS bagi honorer K2 hingga saat ini belum diterima pihaknya. “Hasil verifikasi tim sama pentingnya dengan formasi CPNS untuk pemberkasan,” katanya. (ula)
kan dari target tahun-tahun sebelumnya. Makanya, perlu dilakukan pengkajian optimalisasi terhadap potensi-potensi sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan. Sedangkan terhadap kerusakan hutan di wilayah Sumbawa, DPRD meminta kepada Pemkab agar lebih tegas dan serius serta lebih optimal dalam menjaga dan mengawasi hutan dari oknum yang tak bertanggung jawab. Sehingga dapat menekan dan meminimalisir terjadinya penebangan liar. Soal kondisi jalan yang masuk kategori kritis dan merupakan jalan potensial, terutama yang terletak di daerah terisolir, untuk diusulkan kepada Pemprov NTB agar jalan tersebut menjadi jalan strategis provinsi. Begitu pula terhadap tiga bendungan yang telah diusulkan kepada pemerintah pusat namun belum dapat dianggarkan, Dewan meminta Pemk-
ab agar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sementara terkait urusan pendidikan, Dewan merekomendasikan kepada Pemkab untuk terus membuka akses dan mendekatkan pelayanan pendidikan secara merata terutama untuk daerahdaerah terpencil dan terisolir seperti wilayah pegunungan Batu Lante dan daerah kepulauan. Untuk menghindari angka putus sekolah, DPRD juga merekomendasikan, di setiap kecamatan idealnya tersedia sekolah untuk semua tingkatan. Hingga diharapkan Pemkab membangun sekolah menengah di kecamatan Lantung dengan status mandiri atau filial. Begitu juga untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir seperti beberapa titik di wilayah Batu Lante perlu dibangun SD dan SMP Satu Atap. Misalnya di
dusun Suka Maju desa Tangkampulit. Idealnya jumlah rombongan belajar (rombel) dan ruang kelas harus berbanding lurus. Dari data yang ada jumlah rombel dan ruang kelas pada jenjang SMP dan SMA masih belum ideal. Karenanya, Dewan berharap agar pengalokasian anggaran pendidikan di tahun mendatang diarahkan untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan ruang kelas dan rombel. “DPRD juga mengkritik pemerintah atas masih banyaknya sekolah yang tidak layak secara fisik. Padahal anggaran untuk rehabilitasi sekolah cukup besar. Baik yang bersumber dari APBD maupun DAK. Seharusnya Pemkab bisa menuntaskan gerakan rehabilitasi sekolah pada tahun 2012 – 2013 sesuai target nasional. Menyangkut ketersediaan tenaga pendidik khususnya di daerahdaerah terpencil dan meningkatkan pengawasan terhadap kiner-
ja mereka. Dengan mendorong pemerintah untuk mengangkat guru-guru kontrak untuk menghindari kekosongan guru-guru di daerah terpencil dimaksud. Terkait urusan kesehatan, DPRD merekomendasikan Pemkab untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan dasar di setiap tingkatan, terutama di tingkat desa. Diharapkan seluruh puskesmas ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas perawatan. Serta mendorong pemerintah untuk membangun pustu di daerah terpencil disertai pengangkatan tenaga kontrak baik bidan maupun perawat. Terhadap keberadaan RSUD yang tidak ideal secara fisik, Dewan juga merekomendasikan agar segera dikeluarkan kebijakan relokasi. Kebijakan rekonstruksi sebagaimana yang direncanakan di tempat sekarang tidak akan meyelesaikan masalah. Sebab disamping membutuhkan
anggaran yang besar, juga berpotensi mengganggu manajemen pelayanan kesehatan. Terakhir, terkait dengan pembayaran dividen PT DMB, yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya, diharapkan Pemkab untuk lebih tegas menyikapi keterlambatan pembayaran dividen tersebut. Yaitu dengan lebih intens melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi termasuk juga dengan PT DMB. Disamping itu pula, ada sanksi hukum yang tegas atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT DMB, karena telah melanggar MoU yang telah disepakati. Terhadap seluruh catatan gabungan Komisi DPRD, agar dapat dijadikan perhatian bagi pemerintah daerah demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten Sumbawa. (arn/*)
Pimpinan DPRD Bima Tersinggung Didudukkan di Deretan Ketiga Kota Bima (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofian, SH tak kuasa menahan emosinya saat berhadapan dengan Kabag Humas dan jajaran Pemkot Bima, Kamis (24/4). Fery bersama anggota lainnya menghujat Kabag Humas dan jajaran lantaran tersinggung saat apel HUT Kota Bima ke-12, Senin (21/4), dia beserta beberapa anggota Dewan disediakan kursi di deretan ketiga. Padahal sesuai protokoler yang diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 4 tahun 2009 Dewan sejajar dengan pejabat utama lainnya. Awalnya Fery tidak langsung menghujat Kabag Humas Drs Is Fahmin yang didampingi Kasubbag Pemberitaan Ihya Gazali dan Kasubbag Protokol. Ferry meminta kejelasan apakah protokoler mengenai penyediaan tempat duduk dia selaku pimpinan Dewan dan beberapa anggota Dewan lain sudah sesuai dengan PP atau tidak. Namun belakangan Ferry terpancing emosinya setelah mendengar jawaban dari Kabag Humas. Dalam jawabannya, Kabag Humas Drs Is Fahmin menyebutkan tak ada unsur kesengajaan mengenai hal tersebut. Apalagi membuat hal-hal yang tidak mengenakkan perasaan pimpinan Dewan maupun anggota. Menurutnya, anggotanya di Humas telah berusaha mengatur kursi sesuai jumlah tempat. Apalagi jumlah tempat di lapangan saat itu terbatas sehingga pihaknya tak bisa maksimal. Selain masalah tempat, Is Fahmin juga mengacu pada UU No 9 tahun 2009. “Cuma kita tak bisa sepenuhnya mengikuti UU itu karena masalah tempat tadi,” katanya. Di samping itu jumlah
kursi di depan juga terbatas karena panitia menggunakan kursi sofa. Hanya saja, di selasela penjelasannya Is Fahmin secara tak langsung menyadari kesalahannya. Untuk itu dia meminta maaf dan siap memperbaiki kedepannya. Mendengar jawaban tersebut, nada Ferry mulai meninggi. Dia tak yakin pihaknya bisa mendapatkan tempat duduk di deretan ke tiga lantaran kekurangan kursi. Padahal, pihaknya di Dewan yang paham mengenai anggaran telah menetapkan APBD tak sedikit untuk acara seperti itu. Jawaban Is Famin dinilai terlalu mengada-gada, seakanakan Pemkot tak memiliki dana untuk mempersiapkan inventaris tersebut sehingga hak-hak protokoler pihaknya sebagai anggota DPRD dikesampingkan. Bahkan, dia menuding sikap Bagian Humas dan Protokoler tidak saja membunuh karakter pihaknya sebagai anggota Dewan, namun juga sebagai upaya mengadu domba legislatif dengan eksekutif. “Ini tata cara upacara pemerintahan yang sah, pemerintahan yang resmi.
(Suara NTB/use)
HEARING - Hearing pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima dengan Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Bima, Kamis (24/4). Ini bukan lagi tidak disengaja tapi betul-betul kurang ajar,” tukasnya. Sementara itu, anggota Dewan Anwar Arman juga menimpali. Disebutkannya pihaknya bukan meributkan posisi pribadi Ferri maupun anggota, melainkan posisi protokoler resmi Ferri sebagai pimpinan Dewan. Sehingga pihaknya meminta Kabag membuka rujukan tambahan mengenai protokoler dimaksud. Peristiwa kemarin, telah menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya mengenai kurangnya penghargaan terhadap anggota Dewan terlebih
yang hadir ada yang tidak lolos lagi dalam pemilihan. “Sudah kalah, tak lolos, masih digitukan juga,” tuturnya. Untuk itu dia meminta agar halhal tersebut tidak diulangi lagi. Bila perlu kedepan, bagian kehumasan Pemkot selalu melakukan koordinasi dengan bagian kehumasan Dewan. Anggota Dewan lain, Taufiqurahman lebih keras lagi menyikapi permasalahan tersebut. Bahkan, Taufiq mengancam akan menimbulkan dinamika politik yang panas. Pasalnya, para calon anggota DPRD yang baru merupakan anggota-anggota Dewan yang
masih muda. “Alasan-alasan itu dibuat-buat,” tuturnya. Peristiwa pelecehan ini sendiri terjadi pada Senin. Saat itu, dalam upacara HUT Kota Bima, pimpinan Dewan dan beberapa anggota yang diundang hadir. Namun saat mencari kursi tamu di deretan paling depan (pejabat utama, red) Ferry dan anggota tak menemukan namanya. Ternyata, kursi yang disediakan ada di deretan ke-3. “Di depan kami ada LSM, ada yang pakai baju keki ada juga yang pakai baju oblong. Ini kejadian luar biasa bagi kami,” kisah Drs H Muhtar Yasin M.Ap. (use)
Pemkab Diminta Panggil Manajemen Newmont
(Suara NTB/arn)
BERSAMA - Foto bersama Wabup dengan para investor dari Hunan, Cina.
Investor Cina Incar Potensi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.SE, Kamis (24/4) menyatakan, rombongan investor dari Provinsi Hunan, Cina berminat menanamkan investasinya di Sumbawa. Seperti yang mereka sampaikan dalam kunjungan mereka ke Sumbawa sehari sebelumnya, yang diterima Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan. Rombongan didampingi oleh Pengko, seorang pengusaha di Kabupaten Sumbawa. Berkunjung ke Kabupaten Sumbawa untuk menjajaki kemungkinan berivestasi di daerah ini. Rombongan tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi Hunan Cina bidang Urusan Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri. Serta beberapa pengusaha dari berbagai bidang usaha, seperti kelistrikan, peternakan, pertanian, dan perikanan. Pada kesempatan tersebut, Wabup, berharap agar kunjungan tersebut dapat menarik
minat para pengusaha Hunan untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Muhammading, M.Si dalam pertemuan juga memaparkan beberapa potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Di antaranya potensi dalam bidang peternakan, perikanan, pariwisata, dan juga produk-produk olahan. “Setelah pemaparan potensi disampaikan, dilanjutkan dengan tanya jawab berkaitan dengan infrastruktur pendukung dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumbawa,” terang Ansori. Di akhir pertemuan, perwakilan dari Hunan, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas sambutan yang ramah dari Pemkab Sumbawa. Diharapkan informasi yang disampaikan dapat menjadi modal awal bagi para pengusaha untuk menjadi gambaran potensi investasi yang dapat dilakukan di daerah ini. Pertemuan tersebut ditutup dengan tukar menukar cinderamata serta foto bersama. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa meminta pemkab memanggil manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan mempertanyakan masalah kegiatan eksplorasi blok Elang dan Dodo Rinti. Kedua titik penambangan itu kini terhenti. Diharapkan Pemkab mengambil sikap yang jelas terhadap progress report kegiatan PT NNT. “Perlu kiranya daerah memanggil Manajemen PT NNT, apa rencana mereka kedepan. Mengingat DPRD Sumbawa telah memberikan 10 rekomendasi kepada PT NNT terkait dengan harapan rakyat atas keberadaannya, sehingga perlu diingatkan kembali konsistensi dan komitmen perusahaan pada daerah,” tandas Budi Suryata, juru bicara
(Suara NTB/ist)
Budi Suryata
gabungan Komisi Dewan, Rabu (23/4). Pihaknya juga berharap, Pemkab menetapkan langkah-
langkah kongkret dan strategis terkait persiapan menyongsong era pengelolaan pertambangan yang mengedepankan peningkatan nilai tambah. Yaitu mendorong perusahaan yang ada untuk lebih kooperatif dan lebih proaktif melakukan studi kelayakan pembangunan smelter mineral logam, secara terpadu dan komprehensif. Agar dengan demikian akan teridentifikasi besaran investasi dan manfaat yang akan diterima secara lebih terinci dari sektor pertambangan mineral tersebut. “Kami mengharapkan komitmen kesungguhan dan komitmen kebersamaan kita dalam rangka mewujudkan nilai tambah produk pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkas Budi. (arn)
Penunggak Dana Gabah Tak Dapat Jatah Pengelolaan Taliwang (Suara NTB) Delapan rekanan penunggak pengembalian dana Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) dipastikan tidak akan mendapat jatah pengelolaan untuk dana program yang sama di tahun 2014 ini. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) KSB Ir. Lalu Azhar mengatakan, ketegasan tersebut merupakan bagian sanksi yang diberikan pemerintah bagi mereka yang selama ini mangkir dari tanggung jawabnya. “Salah satu konsekuensinya ya itu. Mereka tidak diberikan hak untuk mengelola dana PHDG sebelum melunasi pengembalian tahun se-
belumnya,” tandasnya kepada wartawan. Sesuai dengan kesepakatan antara Pemda KSB dengan sejumlah rekanan penunggak, mereka tetap bersedia untuk mengembalikan dana PHDG yang tahun sebelumnya telah mereka terima dan kelola. Dan selama itu belum tuntas, para rekanan tidak berhak untuk kembali mengelolanya. “Jadi biar sekarang mereka mengajukan kami tidak akan menyalurkan dana itu ke mereka,” tegas Azhar seraya menambahkan beberapa pihak sebelumnya telah meminta tambahan waktu pengembalian hingga bulan Agustus mendatang. “Permintaan perpanjangan waktu mereka bervariasi, ada
yang Juni sampai Agustus. Nah kalau mereka juga tetap mangkir sampai waktu itu, kami akan langsung melelang aset yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan kucuran dana PHDG itu,” sambungnya. Pada tahun ini untuk menstabilkan harga gabah terutama di tingkat petani saat panen, Pemda KSB menyiapkan anggaran PHDG sebesar Rp 2,5 miliar. Azhar mengungkapkan, sudah banyak pihak yang mengajukan diri sebagai mitra untuk pengucuran dana tersebut. “Sudah banyak. Termasuk yang belum lunas tahun sebelumnya ada juga mengajukan permohonan, tapi kami tidak akan berikan kepada mereka,” imbuhnya. (bug)
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Misteri Kelebihan Pemilih di Mataram mengungkapkan temuan – temuan tersebut. Ia membacakan sejumlah kejanggalan yang ditemukan jajarannya dan telah ditelusuri kebenarannya hingga tingkat kelurahan. KPU NTB pun mempersilakan KPU Kota Mataram untuk memberikan penjelasan. Namun, penjelasan yang disampaikan rupanya kurang memuaskan sehingga pleno pun akhirnya diskors untuk memberikan waktu bagi KPU Kota Mataram menyelidiki di mana letak persoalannya. Usai skors, penjelasan KPU Kota Mataram yang kembali disampaikan rupanya masih mentah juga. “Di daftar pemilih itu, di Ampenan, tidak dicantumkan data pengguna KTP-nya. Tapi penggunaannya dicantumkan. Sehingga kami koreksi. Di 10 kelurahan dengan totalnya 2.535 tidak tercantum di daftar pemilihnya, tapi penggunaannya dicantumkan,” jelas Anggota KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi. Namun, saat diminta memberikan penjelasan lebih rinci, Bedi dan rekan – rekannya tak kuasa menjawab. Walhasil, sesi penyelesaian menyangkut temuan di Kota Mataram ini pun akhirnya harus ditunda kembali dan pleno dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Dompu. Hingga berita ini ditulis, rapat pleno masih membahas rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Dompu.
Dari Hal. 1
Dugaan Jual Beli Suara di KLU Selain persoalan di atas, terungkap juga dugaan terjadinya jual beli suara. Salah seorang caleg PBB, Adnan Kasogi, menuding terjadi jual beli suara yang diduga dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Telah terjadi kerjasama yang sangt baik antara jajaran KPU KLU dengan salah satu caleg PBB,’’ duganya. Ditambahkannya, pihaknya berani memberikan bukti bahwa apa yang ada di Form C1 tidak sesuai dengan hasil pleno KPU KLU. ‘’Saya punya bukti C1. Saya yakin ini sesuai dengan data yang dimiliki pihak kepolisian,’’ ungkapnya sambil menunjukan form C1. Melihat suasana semakin rumit, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang memimpin sidang kemudian meminta Kasogi untuk menyerahkan bukti yang dimiliki dan menyilahkan kepada Bawaslu agar mendalami kasus tersebut. ‘’Jika benar demikian tentu kami akan tindak sesuai peraturan yang berlaku. Namun silahkan ranah Bawaslu untuk mendalami. Sekarang silahkan KPU KLU menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,’’ kata Aksar. Ketua KPU KLU, Fajar Marta, mengatakan berani menjamin bahwa tidak terjadi jual beli suara. ‘’Kami berani jamin tidak ada permainan,’’ tegasnya, seraya menambahkan bahwa jika benar hal itu terjadi, ia menindak jajarannya yang terlibat jual beli suara. ‘’Kami koperatif terhadap aturan yanga ada,’’katanya. Aksar Ansori yang memimpin sidang kemudian menghentikan pembahasan hasil rekap KPU KLU karena dinilainya permasalahan sudah selesai dan terkait pelanggaran, pihaknya memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Sementara itu, proses tahap rekapitulasi dan pleno perolehan suara tingkat Provinsi NTB, Kamis kemarin berlangsung a lot. Hal ini terjadi ketika pembahasan hasil rekap KPU KLU. Bahkan sempat terjadi perdebatan antara KPU dan Bawaslu saat membahas hasil rekap KPU KLU. Permasalahan bermula ketika data rekapitulasi yang dipersentasikan oleh KPU KLU danggap tidak valid oleh pihak Bawaslu. Bawaslu menilai, data jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan data yang dimiliki Bawaslu. “Data suara sah dan tidak sah untuk DPR RI nya salah,” ujar Komisioner Bawaslu NTB, Syamsuddin. Syamsuddin pun meminta supaya data yang dinilainya salah itu segera ditelusuri kebenarannya. “Kami minta sekarang ditelusuri kebenaran data itu,” imbuhnya. Mendengar hal tersebut, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, menyarankan supaya penyebutan hasil rekapitulasi di KLU dilanjutkan dulu semuanya. “Setelah semua selesai dibacakan baru kita bahas masalah data itu,” sarannya. Namun, saat itu pihak Bawaslu bersikukuh berkeinginan membahas kekeliruan data suara DPR RI. Melihat keadaan yang semakin kacau, Aksar Ansori menegaskan KPU butuh waktu untuk menelusuri kebenarannya. “Untuk menjawab kekeliruan itu, KPU butuh waktu untuk menelusuri. Jadi kita lanjutkan saja dulu,” tegasnya. Bawaslu akhirnya mengalah setelah Aksar menegaskan hal tersebut. Setelah pembacaan perolehan suara KPU KLU selesai dilakukan, data yang dipermasalahkan Bawaslu akhirnya dijelaskan KPU KLU. Dijelaskan bahwa terjadi kekeliruan data suara sah dan tidak sah untuk pemilihan DPR RI. ‘’Saat pleno jumlahnya 8.407 tetapi tadi masih ditulis 8.403,’’ ujar salah satu Komosioner KPU KLU. (aan/ami)
’’Pecut’’ Kajari Lembek pertemuan serius itu masih berlangsung. Seluruh Kajari hadir tanpa terkecuali. Diantaranya Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH,MH, Kajari Praya, Asmadi, SH, MH. Kajari Selong, Nur Rohman, SH, Kajari Sumbawa Sugeng Hariadi, SH, MH, Kajari Dompu Kurnia Hasan, SH dan Kajari Bima, Eko Prayitno, SH. Masing – masing Kajari diminta memaparkan kinerjanya selama beberapa bulan terakhir, khususnya terkait penanganan kasus korupsi. Ditemui usai rapat supervisi, Kajati mengatakan, evaluasi itu rutin berlangsung, dalam rangka mengecek sejauhmana progres kinerja jajarannya. Dari evaluasi sementara, semua Kajari dipastikannya menangani kasus korupsi. ‘’Jadi pertemuan ini dalam rangka percepatan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dari evaluasi saya, semua Kejari sudah menangani kasus,’’ tegas Sugeng. Semua Kajari dipastikannya diberi kesempatan memaparkan laporan perkembangan penanganan perkara. Dicernanya, laporan Kajari didominasi kasus pengadaan barang dan jasa. Selebihnya terkait kasus bansos, atau kasus lainnya yang dalam bentuk dana bantuan berumber dari APBD Kabupaten / Kota, APBD provinsi bahkan sumber anggaran dari pemerintah pusat. ‘’Yang banyak kasus pengadaan barang dan jasa. Setelah saya tanya masing – masing Kajari, sementara ini belum ada kendala berarti dalam penanganan kasusnya,” terang Sugeng. Kajati dalam kesempatan pertemuan itu, juga menegaskan, agar semua Kajari dan jajarannya menempuh cara – cara profesional dalam menagani kasus, demi menghindari upaya hukum dari pihak terkait. Hindari kepentingan yang mengarah pada pelanggaran kode etik jaksa atau yang mengarah ke pidana. Citra Kejaksaan diharapkan dijaga dari perbuatan tercela. (ars)
Dari Hal. 1
Antisipasi Dampak Kekeringan di kantornya, Kamis (24/4) kemarin, sebanyak 90 ribu ton. Momen panen kali ini dimanfaatkan untuk menyerap sebanyak-banyaknya gabah hasil panen petani. ‘’Kami pastikan kondisi stok saat ini, memang relatif aman. Namun untuk mengantisipasi musim kering basah ramalan BMKG, gudang kami siap akan menampung seluruh serapan,” katanya, Kamis (24/4). Hasim lebih jauh menguraikan, dari total Rp 1,3 triliun yang disiapkan Bulog untuk membeli gabah petani di NTB, hingga data terakhir bulan April, sudah terealisasi sebesar Rp 350 miliar. Dengan total jumlah serapan sebanyak 55.000 ton. Dengan angka serapan paling banyak di Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp 80 miliar. Harapannya, tahun ini beras tidak berkontribusi menyumbang angka inflasi di NTB. Bulog masih tetap akan melakukan serapan, sesuai yang telah ditargetkan di NTB. Dengan total serapan sebanyak 190.000 ton. Memaksimalkan serapan, Hasim menyebut tahun ini pihaknya sudah merencanakan pembangunan gudang tampung berkapasitas 3.500 ton di Kabupaten Sumbawa Barat. Realisasinya, masih menunggu proses pensertifikatan tanah yang dihibahkan pemerintah daerah setempat. Jika prosesnya cepat rampung, akan dilakukan tender langsung untuk pembangunan. Rencananya sebelum memasuki akhir tahun ini sudah dapat difungsikan. Tahun lalu, sudah dibangun beberapa gudang, diantaranya di Kabupaten Dompu, dan Lombok Timur, dengan kapasitas masing-masing 3.500 ton. (bul)
Dari Hal. 1
Halaman 5
30 Lebih Caleg ’’Incumbent’’ Diprediksi Terpental Giri Menang (Suara NTB) Dari hasil perolehan suara para calon anggota legislatif di Lombok Barat (Lobar), sebagian besar caleg incumbent diprediksi terpental atau tidak bisa duduk lagi di kursi DPRD Kabupaten Lobar. Alasannya, perolehan suara sangat minim. Dari 45 DPRD Lobar, hanya sekitar 14 caleg yang diprediksi bakal lolos, sementara sisanya sekitar 35 hingga 37 caleg diprediksi terpental. Sementara untuk suara caleg dan parpol, Partai Demokrat dan PKS diprediksi bakal kehilangan kursi Dewan. Demokrat kehilangan satu dapil di Dapil I sedangkan PKS diprediksi kehilangan kursi di Dapil V. Sementara, PBB diprediksi tak peroleh kursi di dua dapil, yakni Dapil II dan IV. Di Dapil I, caleg Golkar, Hj. Sumiatun, caleg PAN, Mariadi dan caleg PKS Wahid Syahril diprediksi lolos. Di Dapil II, caleg Golkar, Hermayadi dan L. Muhammad dari PDIP diperkirakan lolos. Di Dapil III ada caleg Hanura, Hj. Rapiah Musa, H. Ruslan, caleg PAN, Adnan serta caleg
PKB, Sulhan Mukhlis. Di dapil IV, Zulkarnaen Caleg Golkar dan Caleg PPP, Bahrul Fahmi diprediksi akan lolos. Sedangkan di Dapil V, sejumlah caleg incumbent bakal lolos, yakni caleg Golkar, H. Yakti, caleg Demokrat Indra Jaya Usman dan caleg PKPI, H. Zaenuri. Sementara, di sejumlah dapil beberapa partai politik diprediksikan bakal kehilangan kursi dewan. Seperti Partai Demokrat di Dapil I, perolehan suara caleg dan parpolnya hanya 2.808 suara. Perolehan suara caleg tertinggi hanya di atas 900 suara. Di Dapil I juga, PKPI diprediksi akan kehilangan kursi, karena suara caleg dan parpol hanya 2.310 suara. Di Dapil I terdapat tujuh kursi yang diperebutkan dengan BPP 8.353. Hal serupa PBB di Dapil II dan Dapil IV. Perolehan suara partai dan caleg hanya 2.959 suara, jumlah perolehan ini jauh dari BPP 8.156 dengan jumlah kursi yang diperebutkan 8 kursi. PKPI kembali kehilangan kursi di Dapil II, karena hanya memperoeh suara 2.617 itupun suara caleg dan parpol. Di Dapil III juga PKPI
tak mampu memperoleh suara signifikan, sehingga kehilangan kursi di Dapil ini. Di Dapil III diperebutkan 10 kursi dengan BPP 6617. Di Dapil IV , PBB dan PKPI kehilangan kursi, karena perolehan suara minim. PBB hanya memperoleh suara 2.802 sedangkan PKPI hanya 1.467 suara. Di Dapil ini jumlah kursi yang diperebutkan 9 kursi dengan BPP 7.923. Sedangkan di Dapil V, PKS gagal merebut kursi DPRD, karena perolehan suara caleg dan parpol hanya 2.896, perolehan suara PKS terendah dibandingkan parpol lain. Ketua KPU Lobar melalui Divisi Sosialisasi Suhardi, menjelaskan, sejauh ini baru 10 parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye sebagai salah satu syarat penetapan caleg terpilih. Jika parpol dua parpol sisa tak menyerahkan, maka tentunya calegnya terancam tidak ditetapkan sebagai caleg. “Sudah 10 parpol yang serahkan laporan, dua parpol belum masih menggandakan. Sore sebelum tenggat waktu habis mereka akan menyerahkannya,” ujar Suhardi, Kamis (24/4). (her)
Sistem Pengendalian Internal Lemah, Kepala Daerah Rawan Berkasus Giri Menang (suara NTB) Deputi Kepala Bidang Akuntansi Negara Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Drs. Gatot Darmasto, AK, MBA, mengungkapkan, sistem pengendalian internal di semua instansi pemerintah, termasuk di kementerian masih lemah. Hal inilahyang menyebabkan banyak kepala daerah yang berkasus. “Pengendalian internal tidak saja lemah di kementerian, namun di Pemda juga, sehingga banyak kasus kepala daerah entah itu gubernur, bupati dan walikota,” ungkap Gatot Darmasto ketika menghadiri Rakerda Perpamsi di Senggigi, Lombok Barat, Kamis (24/4). Ia menyebutkan jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus sekitar 320 kepala daerah se-Indonesia. Penyebab mereka berkasus salah satunya, terkait sistem pengendalian internal
yang lemah. Kepala daerah berkasus bisa disebabkan secara tidak disengaja atau sengaja yang diakibatkan sistem pengendalian internal yang lemah. Ia menyarankan, semua pemda di NTB harus segera membenahi sistem pengendalian internal. Karena diketahui, penerapan sistem ini di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal, mempunyai empat tujuan yang ingin dicapai, yakni kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan. Termasuk, pengamanan aset negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (her)
Kejaksaan Tentukan Status Kasus SPAM Bima Dari Hal. 1 apakah pengerjaan proyek dengan nilai total Rp 18 miliar itu bisa masuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. ‘’Jadi sudah ketemu semua bukti – bukti, saat pengecekan lapangan. Cuma satu item yang masih perlu pendalaman, baru kemudian kami putuskan apakah ini korupsi atau tidak,’’ tegas Kajati, namun kembali enggan menyebut item yang perlu didalami itu. Masih laporan dari bawahannya bahwa semua fisik proyek sudah diperiksa secara detail oleh timnya. Mulai dari SPAM di Kelurahan Lelamase Kota Bima, yang dikerjakan PT CNP dengan nilai angga-
ran Rp 7,6 miliar lebih, kemudian berlanjut ke Desa Kalodu dan Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, yang dikerjakan PT. TAP, dengan nilai kontrak anggaran mencapai Rp 4,1 miliar lebih. Diperiksa juga Proyek SPAM di Desa Keli Kecamatan Woha, Kabupaten Bima digarap CV. MZ, dengan nilai anggaran Rp 1,9 miliar lebih. Proyek SPAM di titik kelima yang diperiksa, di Desa Ntonggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dikerjakan CV. HP. Nilai kontrak anggarannya sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Berlanjut ke SPAM di Desa Wora, Kecamatan Wera, nilai kontrak proyek tersebut Rp 1,6 miliar lebih. Terakhir, proyek SPAM untuk lima desa di Ke-
camatan Donggo dikerjakan CV. FD. Alokasi dana untuk proyek tersebut Rp 1,3 miliar lebih. ‘’Untuk yang di Donggo, tim harus menempuh jarak sampai 25 Km jalan kaki ke lokasi mata air. Berat memang, tapi tim harus memeriksa detail semuanya,” terang Kajati. Terkait semua item yang diperiksa itu, mulai dari instalasi induk sampai sistem pemasangan pipa. Ditanya, apakah ada yang mangkrak? Dipastikan Kajati, semua instalasi air sudah bisa difungsikan. Namun akan didalami, apakah sudah ada perbaikan baru setelah kasus itu diselidiki pihaknya, atau memang sudah lama dikerjakan. (ars)
Kejari Sumbawa Utus Tim ke Jakarta Dari Hal. 1 bagaimana kebijakan penganggaran DAK, berlanjut klarifikasi ke Kementerian Keuangan untuk memastikan proses pengalokasian anggaran ke Pemkab Sumbawa Barat. ‘’Karena kami perlu tahu ke pihak yang berkaitan langsung dengan anggaran ini, sehingga saya utus tim ke Jakarta untuk minta data ke dua Kementerian itu,’’ kata Sugeng. Sekaligus timnya ingin mempelajari bagaimana mekanisme pengusulan anggaran DAK, penetapannya oleh Kemendikbud, sampai dengan pencairan oleh Kementerian Keuangan. Dengan mempelajari itu, sekaligus memudahkan pihaknya dalam penyelidikan nanti. Sudah banyak pihak yang diklarifikasi dalam kasus ini,
termasuk Sekda KSB Ir. Musyafirin. Saksi ahli juga sudah diperiksa. Kapan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan? Sugeng mengaku masih butuh waktu untuk memperkuat bukti dan keterangan saksi. Dengan mendatangi pemerintah pusat, salah satu proses dalam rangka mempercepat kasus itu. Limpahkan Tiga Berkas Dalam catatan pihak Kejati NTB, Kejari Sumbawa termasuk dengan kinerja penanganan kasus korupsi terbaik progressnya. Setiap bulan, selalu ada perkembangan penanganan kasus lama dan masuknya penyelidikan kasus baru. Bahkan di tingkat penyelesaian kasus, akhir April ini Kejari Sumbawa targetnya merampungkan tiga berkas kasus korupsi untuk disida-
ngkan di Pengadilan Tipikor. Tiga berkas dalam dua kasus itu, terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 171 juta di Desa Bukit Damai. Dalam kasus ini, ditetapkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menjadi tersangka. ‘’Untuk kasus ini saya pisahkan menjadi dua berkas,’’ sebut Sugeng yang sudah dua tahun menjabat Kajari Sumbawa. Kasus kedua, dugaan proyek PNPM fiktif senilai Rp 700juta lebih. Dalam kasus ini, ditetapkan tiga orang tersangka dalam satu berkas. ‘’Setelah perkara ini rampung, saya akan masuk ke kasus baru. Salah satunya yang melibatkan pejabat di tingkat Provinsi NTB. Minggu – minggu ini saya turun lapangan,” ujar Sugeng sedikit membocorkan kasus baru yang akan diusutnya. (ars)
Desa Akar-Akar Kembangkan Pariwisata Budaya Tanjung (Suara NTB) Desa Akar-Akar sebagai salah satu Desa di wilayah Kecamatan Bayan kerap dikunjungi wisatawan, karena memiliki produk pariwisata. Di antara beberapa dusun yang ada, bahkan dijadikan lokasi penelitian oleh sejumlah perguruan tinggi yang ada. Hal ini pun disikapi optimis oleh pemerintah desa untuk terus mengembangkan pariwisata budaya. Kepala Desa Akar-Akar, Atsah Subagio, di Tanjung, mengakui mengambil celah pengembangan pariwisata budaya sebagai salah satu andalan pengembangan ekonomi masyarakat selain perkebunan, pertanian dan peternakan. Kebijakan pengembangan pariwisata budaya ini dikarenakan, Desa Akar Akar telah memiliki beberapa pusat dan kawasan budaya lokal, seperti kawasan dusun tradisional. Sebut saja diantaranya, Dusun Tradisional Batu Gembung dan Dusun Tradisional Dasan Gelumpang. “Pada tahun 2011 dan 2012, berturut-turut kami dibantu kucuran dana oleh pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pemugaran dan perehaban rumah tradisioal dari pemerintah pusat,” katanya pada Suara NTB beberapa waktu lalu. Pemerintah Desa Akar-Akar bersama warga, bahu-membahu bekerjasama dalam menjaga dan melestarikan adat secara turun temurun. Masyarakat Desa Akar-Akar khususnya di dua dusun dimaksud, masih memelihara hingga kini budaya Wetu Telu sebagaimana yang dikerjakan oleh masyarakat komunitas adat di Bayan dan sekitarnya. “Dalam perkembangannya, kedua kawasan wisata tersebut banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik dari luar negeri maupun lokal. Bahkan sering dijadikan lokasi penelitian dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” sambungnya. Melihat progres capaian yang telah diraih, Atsah men-
(Suara NTB/ari)
Atsah Subagio
gajak masyarakatnya untuk terus memelihara kekompakan, meski Pemerintah Desa AkarAkar masih jauh dari kesempurnaan dalam bentuk pelayanan publik. Namun demikian kata dia, banyaknya kunjungan tiap tahun dari wisatawan dan perguruan tinggi setidaknya melahirkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, minimal ada pondasi sebagai dasar mengarahkan pembangunan lebih luas di masa datang. Sebagai kepala desa, aku Atsah, ia melihat adanya prospek bahwa kedua kawasan Dusun Batu Gembung dan Dasan Gelumpang layak diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata budaya tingkat nasional maupun tingkat internasional. “Harapan kita, dengan arah wisata budaya ini hasilnya secara ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Desa, ekonomi masyarakat juga lebih hidup. Mohon kepada khalayak yang peduli dalam bidang ini untuk menyumbangkan ilmu dan pemikiran sekaligus dipromosikan agar dudaya yang merupakan warisan para leluhur kita ini dapat dikenal dan dapat dipertahankan keberadaannya,” pintanya. (ari)
Rapat Pleno yang Melelahkan Dari Hal. 1 Lalai sedikit, mereka bisa saja kena semprot dari para caleg atau pimpinan parpol yang setiap saat terus memantau pergerakan suara mereka. Usai ditegur, Suhaimi tentu saja kembali memelankan bacaannya, namun, tak lama berselang, ritme bacaannya kembali naik. “Pelan – pelan saja,” tegur Aksar Ansori, SP, Ketua KPU NTB yang memimpin rapat pleno tersebut. Meski tetap kalem menengahi hilir mudik pembicaraan, Aksar tampaknya juga tak mampu menyembunyikan raut kelelahan di wajahnya. Sesekali, ia terlihat menunduk, seperti ingin mengambil jeda dari proses yang melelahkan tersebut. Kelelahan juga tak hanya menghinggapi Aksar seorang. Beberapa saksi peserta proses rekapitulasi bahkan kedapatan tertidur pulas saat rekap sedang berlangsung. Meski kerap diselingi perdebatan – perdebatan panjang, namun ruangan ber-AC dengan suhu 16 derajat celsius di Ballroom Kenanga, Hotel Grand Legi itu cukup mampu menjadi katalisator yang membuai para peserta yang mengantuk. Sementara, bagi saksi lainnya yang sibuk memantau dan mencatat dengan cermat setiap tahapan rekapitulasi, proses ini tentu saja akan menjadi sangat menjemukan. Sebab, setiap angka yang disebut harus mereka catat dengan akurat. Para saksi parpol dan caleg memang beragam perilakunya. Beberapa saksi
tampak hadir dengan persiapan yang serius. Mereka biasanya menyiapkan laptop dan program khusus untuk mencatat angka – angka hasil rekapitulasi. Sebagian lainnya hadir dengan modal kertas isian yang memang disediakan khusus untuk mereka. Sebagian lagi, hanya duduk tanpa mencatat sama sekali. Selain para peserta rapat, jajaran Sekretariat KPU NTB selaku penyelenggara kegiatan tentu saja menjadi yang paling tersita energinya. Kasubag Teknis KPU NTB, M. Tajuddin, adalah salah satunya. Selama proses yang sudah berlangsung dua malam itu, Tajuddin mengaku baru bisa tidur selama tiga jam. “Malam pertama saya tidur satu jam. Malam kedua, dua jam,” ujarnya kepada Suara NTB. Saat proses rekapitulasi berlangsung, Tajuddin juga tak boleh khilaf. Ia harus mencatat dengan cermat angka perolehan suara untuk ratusan caleg dan puluhan parpol yang datanya dibacakan. Maklum, ia ditugaskan untuk memegang laptop yang akan menjadi data pembanding kalau – kalau ada kekeliruan pada data utama yang tampilannya disediakan di layar. Meski harus berpayah – payah melalui proses yang demikian rumit ini, Tajuddin dan rekan – rekannya mengaku ikhlas dan sudah terbiasa. Pengorbanan Tajuddin dan semua yang telah berlelah – lelah di Pemilu 2014 ini bisa saja terbayar lunas seandainya Pemilu ini benar – benar melahirkan para pemimpin yang baik. (aan)
Mantapkan Konektivitas, Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sejahterakan Rakyat Dari Hal. 1 Ia mencontohkan, dalam bidang transportasi darat, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam telah mengharmoniskan aturan-aturan di perbatasan darat negara masing-masing seperti yang ada di Kalimantan Barat. Dengan adanya harmonisasi aturan antarnegara maka terjadi kelancaran transportasi termasuk di dalamnya perpindahan orang dan barang. ‘’Kita memperhitungkan dampak ekonomi, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara tetangga itu. Cross border sepeti Entikong Kalimantan Barat, kita harmoniskan dengan Imigrasi dan bea cukai. Kita harmoniskan mengenai aturan kendaraan. Jadi kendaraan kita kalau masuk ke brunei atau malay-
sia itu perlakuannya sama dengan kendaraan Malaysia dan Brunei yang masuk ke Indonesia. Jadi perlakuan sama. Yang intinya untuk memacu pertumbuhan ekonomi,’’ jelasnya. Forum ASEAN TFWG merupakan forum pertemuan tahunan masyarakat transportasi kawasan ASEAN, khususnya dalam hal fasilitasi transportasi antar negara anggota ASEAN, kerjasama untuk operasionalisasi dan implementasi perjanjian fasilitasi transportasi antar negara anggota ASEAN melalui pilot project fasilitasi transportasi. Integrasi sistem transportasi akan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan komunitas ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan sebagai dasar pendorong
produksi dengan karakteristik perpindahan barang, jasa, investasi, keahlian tenaga kerja, serta aliran modal (capital) secara bebas. Leon Muhammad menambahkan, selain itu juga akan dibangun konektivitas darat berupa infrastruktur perkeretaapian mulai dari Cina hingga Indonesia. Saat ini katanya, sudah mulai terhubung antara Cina-Laos. Selanjutnya Laos-Vietnam juga akan segera terhubung. Setelah itu akan terus terhubung pergerakan perkeretaapian dari Cina sampai Singapura melalui Malaysia. “Sekarang kita juga sudah minta studi , studinya sudah selesai untuk menyambung pergerakan kereta api dari Cina sampai Singapura. Kita minta disambung sampai di Sumatera dan ujungnya Sura-
baya. Sesuai arahan studi yang dilakukan Jepang,” terangnya. Karena tahapan studi sudah selesai maka tahapan selanjutnya adalah mencari sumber dana untuk merealisasikan hal tersebut. Dimana, masing-masing kepala negara akan berembug membicarakan hal tersebut sesuai dengan hasil pembicaraan dalam forum ASEAN TFWG itu. Sementara itu, untuk meningkatkan konektivitas di dalam negeri, Kementerian Perhubungan akan menghubungkan setiap koridor MP3EI sesuai dengan fokus yang dikembangkan koridor tersebut. Untuk wilayah Timur Indonesia, termasuk NTB di dalamnya , kementerian Perhubungan akan fokus mengembangkan transportasi
laut dan penyeberangan. ‘’Jadi kita sudah menyambung transportasi dari Sabang-Merauke dan itu sudah terhubung. Yang kita siapkan kapal-kapal penyeberangan. Jadi kalau mau jalan dari dario Sabang sudah bisa sampai Merauke. Dimana setiap selat dan laut kita siapkan kapal penyeberangan. Kemudian untuk antar pulau kita menyiapkan kapal-kapal perintis. Jadi kita fokus mengembangkan infrastruktur untuk wilayah timur terkait dengan keperintisan dan penyeberangan,’’ katanya. Hadir pada pembukaan TFWG 2014, Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika NTB, Drs.Agung Hartono, MTSr serta sejumlah pejabat lainnya. (nas/*)
OPINI
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Halaman 6
Vitalitas Partai Politik Islam Sosialisasi Pangan Non Beras Diintensifkan BERAS merupakan salah satu bahan pokok utama yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, baik di NTB maupun di Indonesia umumnya. Sebagian besar masyarakat sekarang ini, kalau belum mengkonsumsi beras atau nasi menganggap belum makan. Meski mereka sudah mengkonsumsi bahan makanan bergizi atau non beras, masyarakat menganggap dirinya belum makan. Pola pikir inilah yang menjadi tugas utama Pemprov NTB melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengenai pentingnya mengkonsumsi bahan makanan non beras. Apalagi potensi bahan pangan non beras banyak tersedia di tengah masyarakat dan belum dimanfaatkan secara optimal. Ironisnya, bahan pangan non beras ini justru banyak disia-siakan, meski ada di depan mata. Jika bahan pangan non beras ini sudah banyak dimanfaatkan masyarakat, maka di NTB tidak lagi ditemukan kasus gizi buruk atau busung lapar sebagaimana yang masih terjadi di NTB. Pemerintah tidak lagi dipusingkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB, khususnya sektor kesehatan, karena masyarakat sudah sadar mengenai pola makanan yang berimbang, beragam dan bergizi. Kepala BKP NTB Ir. Hj. Hartina, MM, menyebut, tingkat konsumsi beras masyarakat lokal cukup tinggi, yakni mencapai angka 144 dari idealnya 100,3. Tingginya konsumsi masyarakat terhadap beras ini belum mampu mengangkat pola pangan harapan (PHH). Justru masih banyak masyarakat atau anakanak yang masih mengalami gizi buruk dan kurang gizi. Keberadaan mesin olahan ubi yang merupakan bantuan pemerintah di Lombok Timur sepertinya masih kurang. Apalagi NTB tidak hanya Lombok Timur, sehingga perlu ada penambahan mesin olahan yang membuat masyarakat mau merubah pola pikir, khususnya berkaitan dengan pola makan, sehingga harapan mendapatkan sumber daya berkualitas bisa tercapai. Melihat masih tingginya konsumsi beras bagi masyarakat lokal, adanya edaran gubernur yang dikeluarkan, khususnya bagi pelaku bisnis, instansi pemerintah saat menggelar acara menggunakan penganan lokal sepertinya masih kurang. Meski di beberapa acara berskala nasional atau internasional, pangan lokal yang bersumber dari non beras sering disajikan dianggap masih belum mampu menjadi daya tarik. Alasannya, produk yang dikonsumsi tersebut tidak enak dan kemasannya tidak menarik, sehingga masyarakat lebih memilih konsumsi beras. Inilah yang menjadi tugas BKP NTB dan pemerintah kabupaten/kota dalam mensosialisasikan pentingnya mengkonsumsi bahan pangan non beras, terutama dalam peningkatan gizi masyarakat. Kita tidak menginginkan, program-program yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas di daerah tertentu, sehingga programnya tidak berhasil. Dalam hal ini, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terencana, sehingga masyarakat menyadari mengenai pentingnya mengkonsumsi bahan pangan non beras, terutama dalam perbaikan gizi. Jika gizi masyarakat NTB sudah memenuhi standar, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap IPM NTB yang masih berada di level bawah. (*)
STASIUN RADIO
Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sudah melewati tahap pemungutan suara. Capaian sementara sudah banyak dikeluarkan lembaga survei dan media massa melalui hasil hitung cepat (quick count). Hasil secara umum menunjukkan perbedaan dibandingkan prediksi sebelumnya.
emua lembaga penyelenggara hitung cepat menempatkan Partai Demoktasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai jawara. Hanya saja perolehannya meleset dari dugaan. PDIP tidak mampu merealisasikan capaian 30 persen sesuai target pascapencapresan Jokowi. Pada papan tengah dan bawah signifikansi hasil ditunjukkan parpol Islam, termasuk parpol berbasis masa Islam. Quick Count LSI menunjukkan suara parpol Islam adalah sebesar 31,62% dengan rincian PKS 6,62, PAN 7,46, PPP 7,07, PKB 9,10, PBB 1,37. Angka ini jauh dari prediksi sejumlah lembaga survei antara 20-22 persen. Beberapa lembaga bahkan memprediksi parpol Islam banyak yang tidak misa menembus ambang batas 3,5 persen. Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya memprediksikan PKS dan PAN gagal ke senayan bersama parpol islam lainnya. Prediksi yang tepat dari semua lembaga survei hanyalah terkait PBB. Capaian parpol Islam ini lebih baik dari Pemilu 2009, meskipun belum bisa mengulang kesuksesan di Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Parpol Islam pada Pemilu 1999 sukses mengeruk suara 36,8 persen dan Pemilu 2004 turun menjadi 38,3 persen. Perolehan suara parpol Islam pada Pemilu 2009 hanya sebesar 25,94% dengan rincian PKS 7,88, PAN 6,01, PPP 5,32, PKB 4,94, dan PBB 1,79. Faktor Vitalitas Signifikansi suara parpol Islam yang menjungkirbalikkan prediksi disebabkan oleh faktor yang berbeda pada masing-masing parpol. Faktor tersebutlah yang menguatkan vitalitas parpol Islam. Diantara parpol Islam tersebut hasil paling fenomenal dimiliki PKB dan PKS. PKB sukses melejit dan memimpin suara parpol Islam. Faktor yang mempengaruhi diprediksikan adalah kemesraan dengan NU, modal, dan popularitas tokoh. Pemilu 2014 menjadi masa reuni dan membangun kemesraan kembali antara PKB dan NU. Hal mudah dapat dilihat dari iklan media yang menyertakan Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Muslimat NU. Kondisi lapangan juga menunjukkan banyak kyai melontarkan nasihat untuk kembali ke PKB, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kyai-kyai ini sebelumnya pada Pemilu 2009 banyak masuk gerbong Partai Demokrat melalui Anas Urbaningrum. Seiring dengan masalah yang mendera Anas dan Partai Demokrat, maka kembali ke NU
Oleh :
RIBUT LUPIYANTO
(Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) -Yogyakarta)
Dikotomi parpol nasionalis dan Islam memang sudah kurang prospek menuju modernisasi demokrasi. Namun demikian tidak bisa dipungkiri parpol Islam memiliki keunggulan dibanding parpol nasionalis, khususnya menyangkut kader dan potensi suara. Pilpres 2014 diprediksikan akan terjadi persebaran parpol Islam ke beberapa koalisi. Hal terpenting adalah persatuan umat Islam tetap mesti di jaga menyongsong Pilpres 2014. menjadi pilihan rasional.Faktor kedua adalah modal yang ditengarai digelontorkan Rudi Kirana selaku Wakil Ketua Umum PKB baru yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Lion Group. Faktor ketiga adalah ketokohan yang menjual nama Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla. Ketiga nama tokoh populer tersebut santer digadanggadang sebabagi bakal Capres PKB. Parpol Islam kedua yang fenomenal adalah PKS. PKS diprediksikan jeblok dan tidak lolos Parliementery Threshold pascakasus yang menimpa mantan presidennya Luthfi Hasan Ishaq (LHI). Beberapa lembaga survei menyatakan demikian. Misalnya LSI memprediksikan PKS 2,2 persen, Kompas 2,5 persen, SMRC 2,7 persen, LSJ 2,6 persen, dan IRC 2,8 persen. Prediksi ini tidak terbukti dari hasil hitung cepat. Berbeda dengan PKB, PKS berhasil mempertahankan suara di tengah badai lantaran faktor kaderisasi yang baik, soliditas kader dan kinerja di lapangan. Kader PKS terkenal loyal dan militan. PKS boleh kehilangan suara akibat kasus korupsi LHI, tetapi cepat tertutupi dari hasil kaderisasi dan rekrutmen para kadernya. Kader PKS juga memiliki soliditas tinggi. PKS seperti partai lain sempat tergoyang secara internal. Goyangan terbesar adalah keluar atau dikeluarkannya politisi seniornya, seperti Yusuf Supendi, Mashadi, dan lainnya. Mereka ada yang menyeberang ke parpol lain serta ada yang membentuk Forum Kader Peduli (FKP). Kinerja PKS di lapangan dan di bawah juga tidak bisa diragukan. Hal paling menyolok adalah
kiprahnya di setiap kejadian bencana di seluruh nusantara. Parpol Islam ketiga yang naik suaranya adalah PAN. PAN diantara parpol Islam lainnya adalah paling cair dan memang tidak mau disebut sebagai parpol Islam. Meski demikian PAN tetap memiliki basis masa besar dari kalangan Islam khususnya Muhammadiyah. PAN mampu menaikkan suaranya karena faktor caleg populis dan ekspansi ke daerah minoritas muslim. PAN banyak mengajukan caleg artis. PAN sebagai partai nasionalis juga menempatkan banyak pengurus dan caleg dari kalangan non muslim. Parpol terakhir yang naik signifikan suaranya adalah PPP. PPP sebagai partai lama memiliki basis masa tradisional, misalnya di sebagaian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera. PPP dekat dengan NU, Parmusi, dan ormas lainnya. PPP sebagai partai tua memiliki jaringan dan struktur merata. PPP juga tertolong lantaran kasus yang menimpa politisinya tidak terlalu heboh di media. Satu-satunya parpol Islam yang sesuai prediksi tidak lolos PT adalah PBB. PBB sebenarnya memiliki kader loyal eks Masyumi, tetapi didominasi kaum tua. Sebarannya juga tidak merata, hanya hadir di sebagian Sumatera. PBB masih tertolong oleh ketokohan Yusril Ihza Mahendra, sehingga meskipun parpol kecil selalu diperhitungkan di paercaturan politik nasional.
total 31,62% menjadikan parpol Islam berpeluang mengusung capres sendiri jika berkoalisi. Koalisi Poros Tengah jilid 2 ada peluang dihadirkan. Sayangnya momentum kurang memaksanya dan soliditas diantara parpol Islam sendiri lemah. Misalnya PKB yang berbasis NU masih traumatik dengan PAN berbasis Muhammadiyah. PKS juga masih dicurigai menjadi musuh dalam selimut parpol Islam. Ketiga parpol inilah yang mestinya tampil sebagai aktor utama. Efek lain atas siginifikansi suara parpol Islam adalah masih diperhitungkannya mereka oleh partai nasionalis. PDIP diprediksikan masih membutuhkan koalisi, apalagi Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Massa parpol Islam yang jelas dan loyal menjadi iming-iming mahal dalam koalisi. Dikotomi parpol nasionalis dan Islam memang sudah kurang prospek menuju modernisasi demokrasi. Namun demikian tidak bisa dipungkiri parpol Islam memiliki keunggulan dibanding parpol nasionalis, khususnya menyangkut kader dan potensi suara. Pilpres 2014 diprediksikan akan terjadi persebaran parpol Islam ke beberapa koalisi. Hal terpenting adalah persatuan umat Islam tetap mesti di jaga menyongsong Pilpres 2014.
NTB ’’surga’’ bagi pelaku pedofilia Orang tua harus meningkatkan kewaspadaan
*** Investor Cina incar potensi Sumbawa Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
***
Efek Signifinansi Vitalitas parpol Islam membuka potensi kebangkitan politik dari parpol Islam tersebut. Perolehan suara
STASIUN RADIO
email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Pasar NTB Tetap Dimonitor PEMERINTAH pusat terus memonitor kesiapan setiap daerah, termasuk NTB dalam menghadapi tantangan pada pelaksanaan Pasar Asean 2015 mendatang. Atas dasar itu, Sekretariat Wantim Presiden RI, Kamis (24/4) memantau hal itu melalui rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di kantor Divre Bulog Wilayah NTB. Kepala Bidang Analisis Ekonomi Kantor Wapres, Dr. Hj. Tuty Mariani mengatakan, pantauan yang dilakukan kemarin merupakan rangkaian kegiatan peninjauan wilayah Indonesia Timur, tentang perkembangan ekonominya secara makro. “Secara merata kami melakukan kunjungan ke daerah, sebelumnya Makassar, Riau dan NTB. Sebagai supporting kami di daerah menyangkut segala persoalan ekonomi, apalagi persoalan inflasi sangat menyentuh masyarakat kita,” katanya usai mengikuti rapat. Tuty mengatakan, meski bagaimanapun segala persoalan yang ada secara nasional adalah tergantung persoalan yang ada di daerah. Jika secara ekonomi, garis besaranya adalah persoalan inflasi, atau yang berkaitan langsung dengan TPID, maka dipantau sejauh mana daerah juga serius menangani persoalan tersebut, karena sekali lagi ditekankan menyangkut kenyataan yang terjadi di masyarakat. Inflasi menurutnya menunjukkan kemampuan ekonomi yang berkaitan langsung dengan daya beli. Apalagi dalam skala dunia, Indonesia umumnya akan dihadapkan dengan pasar bebas Asean. “Sejauh mana masyarakat kita menghadapi kompetisi pasar global tersebut nantinya,” ujar Tuty, tentunya mempertanyakan secara khusus di NTB. Kesimpulannya tentang NTB sebagai daerah wisata, mestinya punya ketahanan khusus menghadapi ini persoalan yang menyangkut inflasi. Artinya benar jika kita siap menghadapi pasar Asean. Tetapi jangan dilupakan harus ada ketahanan dalam memenuhi kebutuhan dalam daerah dan dalam negeri. Meski demikian, segala persoalan yang memberikan sumbangan terhadap inflasi, kaitannya dengan infrastruktur lain juga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat di dalamnya. “Wapres kawal ini, kaitannya dengan kerjasama pusat dan daerah dalam rangka mengatasi persoalan infrastruktur yang masih parah,” demikian Tuty. (bul)
Inflasi Diprediksi Melonjak pada Pertengahan Tahun Mataram (Suara NTB) Mengamati perkembangan di tahun-tahun sebelumnya, diperhitungkan pada pertengahan tahun ini, Juli dan Agustus akan terjadi lonjakan persentase inflasi (kenaikan harga tanpa kenaikan pendatapan masyarakat) yang cukup besar. Karena itu pemerintah daerah diminta mewaspadai hal itu. Terungkap dari rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di kantor Bulog NTB, dihadiri oleh Utusan Setwantimpres RI, Dr. Hj. TutyMariani,AsistenIISetdaNTB, L. Gita Aryadi, Kadivre Bulog NTB, Ir. M. Hasim, Sekretaris Bank Indonesia Mataram, Sekda dan Asisten terkait kabupaten/kota di NTB, serta dari beberapa SKPD terkait lingkup Pemprov NTB. Pada pertemuan tersebut mengemuka banyak persoalan yang disampaikan oleh masingmasing perwakilan. Di antaranya cukup tersedianya produksi beberapa komoditi dalam daerah. Tetapi sistem perdagangan dan mata rantai perdangan yang belum teratur kerap kali menyebabkan komoditi dalam daerah lebih banyak diboyong ke luar, sehingga mengakibatkan kesulitan di dalam daerah dan memicu harga tinggi. Belum maksimalnya infastruktur pendukung, di antaranya pelabuhan, juga dipersoalkan kerap kali mengakibatkan arus distribusi barang tersendat. Sehingga komoditi-komoditi yang cepat rusak tak bisa bertahan
lama untuk pengiriman. Tentu hal ini akan berimbas kepada petani dan pengusaha. Daging yang selama ini menjadi penyumbang inflasi juga menjadi sorotan, sudah ada solusinya dengan berkembangnya ternak di hampir seluruh kabupaten/kota. Tatapi persoalan yang masih mendasar adalah mahalnya harga pakan yang kerap menyumbang kenaikan harga daging ayam dan telur. Disinilah mestinya peran pemerintah untuk mengupayakan pabrik pakan ternak di dalam daerah. Demikian juga dengan hasil tangkapan laut yang diklaim cukup tinggi di NTB, namun menjadi persoalan ketika nelayan yang melakukan penangkapa melakukan transaksi dengan pengusaha dari luar daerah (Bali) di tengah laut. Sehingga jumlah hasil tangkapan yang dibawa ke pasar-pasar tradisional cukup kecil. Ini yang juga memicu kenaikan harga. Tingginya harga bahan bangunan yang dipicu oleh proyekproyek pemerintah, pada waktu usai pelaksanaan proyek tidak
dibarengi langsung oleh penurunan kembali harga. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi mengkaibatkan jumlah pasokan kebutuhan dari luar daerah harus tersedia cukup banyak. Di sini juga perlunya penyegeraan operasional pabrik gula. Komoditi tembakau, yang menjadi unggulan masih seringkali dipermainkan oleh perusahaan pembeli pada saat pasca panen. Harga pembelian (grade) dianggap tak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan petani. Setidaknya ini juga menjadi penyumbang kemiskinan masyarakat. Sering terjadinya kekeringan di beberapa wilayah di NTB yang mengakibatkan petani tak bisa menanam padi secara berkelanjutan. Solusi yang mengerucut pada banyaknya proyek pembangunan bendungan juga masih dipertanyakan. Dari hasil tinjauan Bank Indonesia di pasar-pasar percontohan besar di NTB, disimpulkan, pada April ini masih terjadi deflasi (penurunan harga komoditi), akibat sedang berlang-
(Suara NTB/bul)
Tuty Mariani (Suara NTB/bul)
Halaman 7
TENAGA SURYA - Sebagai langkah antisipasi krisis dan mahalnya tarif listrik, beberapa perkantoran di Kota Mataram menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) . Pembangkit listrik ini juga mesti disiapkan sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik PLN. Salah satu PLTS yang dipasang di kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB.
BAKERY
sungnya musim panen padi dan komoditi hortikultura di beberapa daerah di NTB. Namun, mesti diwaspadai yakni momen keagamaan pada bulan Juli dan Agustus mendatang. Masuknya bulan puasa dan perayaan lebaran akan mendorong tingkat kebutuhan masyarakat akan segala kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung lainnya akan sangat tinggi. Masa inilah inflasi diperhitungkan akan menghantam, khususnya di NTB.
Asisten II Setda NTB, L. Gita Aryadi mengatakan TPID harus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan di dalam daerah secara terus menerus. Perlu adanya kepastian tentang jaminan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras, termasuk dengan mempercepat disitribusi Raskin pada saat-saat pacekelik. Serta mempercepat realisasi proyek, dan peluang kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak untuk menambah pendapatan masyarakat. (bul)
Perpanjangan ’’Runway’’ BIL Disesuaikan Tingkat Pertumbuhan Penumpang Giri Menang (Suara NTB) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan, Leon Muhammad mengatakan Kementerian Perhubungan bersama PT Angkasa Pura I sudah membahas mengenai instruksi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan perpanjangan runway (landasan pacu) Bandara Internasional Lombok (BIL) dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter. Perpanjangan runway BIL, katanya, akan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penumpang. “Perpanjangan runway BIL, sudah kita bahas. Kita sesuaikan dengan kapasitas dari penumpang. Jadi berapa persen kenaikan penumpang yang ada di sini, kita sesuaikan, ada perencanaannya,” kata Leon Muhammad ketika ditemui usai membuka acara ASEAN Transport Facilitation Working Group Meeting ke 27 di Senggigi, Lombok Barat, Kamis (24/4). Dijelaskan, BIL adalah bandar udara yang murni dikelola oleh BUMN PT. Angkasa Pura I. Pengembangannya sesuai dengan konsep tatanan kebandarudaraan yang diatur Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan aturan, lanjutnya, suatu fa-
DIJUAL
silitas yang diusahakan oleh BUMN maka pemeirntah tidak boleh masuk. Jika sudah diusahakan oleh BUMN, maka merekalah yang mengusahakan/ mengembangkannya. Namun, menurut Leon Muhammad meskipun aturannya begitu masih tetap terbuka ada kompromi untuk segera merealisaikan perpanjangan runway BIL menjadi 3.000 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar dengan kapasitas yang lebih besar dari yang ada saat ini. Pemerintah daerah, katanya, harus memanfaatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2014 ini untuk mengusulkan perpanjangan runway itu supaya bisa diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2015. “Jadi dalam minggu ini ada Pra Musrenbang Nasional di Jakarta, nanti secara resmi akhir bulan ini akan dibahas pemerintah secara bersama-sama. Mudah-mudahan sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. Intinya pembangunan dari bawah ke atas. Kalau ini permintaan pemerintah daerah, berarti orang daerah yang mengajukan usulan,”pungkasnya. (nas)
SALON
HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2827HA NOKA/NOSIN: MH314D0039K594922/14D594095 AN.YOLIN DOGU PAMOTA HILANG DISEKITAR TAMAN UDAYANA KOTA MATARAM
KECANTIKAN
RUPA-RUPA LISNA JAYA MOTOR Menerima :
Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor
Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500
Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA
MEBEL
FURNITURE
KLINIK ALTERNATIF 24
TOKO BANGUNAN
MADU
PENGOBATAN
KACAMATA
PELUANG USAHA
BATIK
SHOWROOM
TRAVEL
24
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Fashion Branding demi Menembus Pasar Internasional Jakarta (Suara NTB) Pakar fashion Bette Bondo mengemukakan Fashion Branding sangat penting karena produk yang bagus belum tentu bisa sukses di tengah persaingan ketat. “Jika ingin orang mengenal produk kita, harus ada cara jitu untuk memperkenalkan brand kita,” ujar pakar fashion di kota Mode Milan dan London itu saat menghadiri lokakarya Fashion Branding di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis. Kementerian Perdagangan bersama Femina Group mengadakan lokakarya Fashion Branding bagi desainer dan design professional sebagai rangkaian acara Jakarta Fashion week 2014/2015. Lokakarya yang berlangsung 24-25 April 2014 di Jakarta. Sari Seputra dari label Major Minor dan dikirim ke Paris Fashion Week mengamini pernyataan Bondo. “Saat memulai brand mungkin ada inspirasi dari desainer lain, tapi pada ujungnya kita harus punya ciri khas,” imbuh dia. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak mengatakan pihaknya mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan desainer muda Indonesia dalam menembus pasar internasional. “Fashion branding penting agar desainer tahu cara membuat branding yang baik, kualitas baik, membuat inovasi serta melihat peluang pasar bagaimana bisa bersaing global,” ujar Nus. Jakarta Fashion Week 2015 akan digelar pada 1-7 November 2014 di Senayan City. (ant/balipost)
BUDAYA DAN HIBURAN Sineas Indonesia Belum Optimalkan Kesempatan Jakarta (Suara NTB) Sineas Indonesia punya potensi untuk membuat film berkualitas sekaligus laris di pasaran, kata Riri Riza. Sayangnya, banyak kesempatan yang tidak dimanfaatkan sehingga potensinya menguap begitu saja. “Kalau mau bikin film laris tiap tahun bisa,” ujar Riri ditemui di Jakarta, Rabu (23/4). Dia mencontohkan film “Laskar Pelangi” yang memecahkan rekor karena ditonton 4,6 juta orang. Film yang memberi inspirasi dan menggugah seperti “Laskar Pelangi” menurutnya bisa banyak dibuat oleh sineas lokal karena bahan mentahnya pun bertebaran. “Banyak cerita yang bisa diangkat, kita punya kisah pahlawan, banyak buku yang menulis kisah-kisah inspiratif,” katanya. Tentu saja butuh faktor lain untuk membuat film sukses, lanjutnya, modal cerita menarik saja belum cukup. “Banyak banget kisah seperti itu tapi tidak banyak yang dibuat dengan memanfaatkan momentum dan berkualitas,” imbuh pria yang sedang menggarap film “Pendekar Tongkat Emas”. Dia berpendapat bila sineas memperhitungkan masakmasak berbagai faktor di atas, membuat film sukses bukanlah sekadar impian belaka. Riri optimistis film Indonesia akan jadi tuan rumah di negeri sendiri mengingat banyak bakat-bakat muda yang ter-
us bermunculan. Para bakat muda ini diharapkan dapat menjadi bahan bakar baru dalam menggerakkan perkembangan sinema tanah air. Salah satu upaya yang dilakukan pria kelahiran Makassar itu adalah mengadakan pelatihan dan lokakarya untuk calon sineas khusus dari Indonesia Timur yang dapat dilihat di makassarscreen.com. Para pengajar dari penjuru Asia Tenggara datang untuk mengajari bibit muda dalam membuat film dalam program yang sudah berlangsung t i g a tahun. (ant/ balipost)
Halaman 9
Soundtrack ”Frozen” Tumbangkan Rekor ”The Lion King” Jakarta (Suara NTB) Soundtrack animasi Disney Frozen berhasil menduduki tangga album Billboard 200 selama 11 minggu berturut-turut. Frozen dengan penjualan mingguan terbaik menjadi soundtrack animasi yang paling lama berada di tangga album. Seperti yang dilansir Reuters, Frozen mengungguli The Lion King (1994), yang berada di Billboard 200 selama 10 minggu. Frozen terjual 259.ooo kopi
pekan lalu. Penjualannya juga didukung oleh liburan Paskah. Di Amerika Serikat, Frozen telah terjual sebanyak 2,3 juta kopi sejak dirilis November 2013. Debut album penyanyi hip hop August Alsina, Testimony, berada di bawah Frozen. Alsina meluncurkan albumnya itu 15 April lalu. Rockers Needtobreathe berada di nomor tiga dengan album Rivers in Wasteland. Penyanyi R&B Jason Derulo menduduki posisi keempat dengan album terbarunya Talk Dirty. Penyanyi sekaligus penulis lagu Ingrid Michaelson berada di urutan kelima dengan album Lights Out. (ant/balipost)
Kristen Bell
Finalis Miss Uncen Jayapura Dilatih Membatik Puluhan finalis Miss Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, 2014, dilatih membatik. Para finalis itu dilatih oleh Jimmy Afarr, pemilik batik port numbay (Jayapurared). Jimmy kepada Antara di Jayapura, Kamis mengatakan, pelatihan baru saja berakhir.”Pelatihan baru saja berakhir,” tuturnya.
MENURUT dia,bagi seorang finalis dan calon model, harus tahu gaung dan model baju yang akan dikenakan. “Khusus orang Papua, jangan asal pake baju batik ciri khas Papua, tetapi dia harus tahu lukisan apa yang termuat dalam baju itu,” ujarnya. SELAIN tahu, kata dia, seorang model juga harus tahu membatik, jangan hanya tahu memakai batik. Para peserta finalis yang dilatih diharapkan bisa membatik. Sementara itu, Putri Papua tahun 2013, Maria Fransiska Tambingon yang ditemui secara terpisah mengatakan, generasi muda Papua harus mempertahankan apa yang sudah ada, lebih khusus untuk dunia batik. “Anakanak muda di Papua perlu kembangkan batik berciri khas daerahnya guna mempertahankan budaya membatik,” katanya. Delince Gobay, Peserta Miss Uncen 2014 mengaku, dirinya bersyukur bisa
mendapat ilmu membatik. Ia juga mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan membatik. Peserta lain, Monalisa Lia Rumbekwan, mengatakan, belajar membatik merupakan pengalaman pertamanya. Sebab membatik unik karena
mengambarkan ciri khas budayanya. Dia mengatakan, dirinya siap mengajar orang lain dari pengetahuan yang didapat selama pelatihan. “Saya siap membagikan ilmu yang di dapat kepada orang lain,” ujarnya. (ant/balipost)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Halaman 8
BNN Dorong Ponpes Jadi Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba
Rachmat Hidayat Habiskan Rp 1 Miliar Mataram (Suara NTB) – Caleg incumbent DPR RI dari Dapil NTB, H. Rachmat Hidayat, SH mengaku telah mengeluarkan biaya hingga Rp 1 miliar untuk pemilu kali ini. Pengeluaran itu, menurutnya adalah yang paling kecil di antara caleg – caleg lainnya. “Saya kan paling Rp 1 miliar uang saya. Itu kecil itu, paling kecil (diantara caleg lainnya),” aku Rachmat kepada wartawan di sela rapat rekapitulasi perolehan suara parpol dan caleg tingkat provinsi di Hotel Grand Legi, Mataram, Kamis(24/4) kemarin. Rachmat menegaskan, uang itu ia gunakan untuk beragam jenis pengeluaran, mulai dari pemasangan baliho dan berbagai alat peraga kampanye lainnya. Yang jelas, tegas Rachmat, ia dan jajarannya di PDIP tidak pernah menggunakan uang untuk mempengaruhi sikap pemilih. “Kalau PDIP itu, dia bersih dari politik uang. Ndak ada calegnya yang main uang,” ujar Rachmat. Politisi ini juga memprotes penyelenggaraan Pemilu 2014 ini. Ia bahkan menyebut bahwa Pemilu kali ini adalah Pemilu terburuk. “Pemilu kali ini Pemilu paling jelek,” ujarnya. Saat ditanyai alasan penilaiannya tersebut, Rachmat menyebutkan adanya banyak pelanggaran yang nyaris tidak ditindak. “Pelanggaran, mana ada tindakan,” ujarnya. Meski demikian, ia enggan menunjuk siapa yang paling bertanggungjawab atas buruknya penyelenggaraan Pemilu 2014 ini. Menurutnya, cacat ini bukanlah kesalahan KPU semata. Politisi yang menjabat Ketua DPD PDIP NTB ini juga sempat berbicara soal perolehan suara Sirra Prayuna yang sama – sama meraih suara signifikan di Pemilu 2014 ini. “Sirra itu orang baik, kalau nggak ada dia, nggak besar suara PDIP ini,” tandasnya. Sementara itu, Kabag Humas KPU NTB, Mars Anshori Wijaya, menjelaskan bahwa pukul 18.00 Wita kemarin merupakan tenggat penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk seluruh parpol dan calon anggota DPD RI di NTB. Hingga pukul 15.00 kemarin, baru tujuh parpol dan 17 calon anggota DPD RI yang telah menyerahkan LPPDK mereka. Namun, saat dikonfirmasi selepas habisnya tenggat waktu penyerahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan KPU NTB, Baiq Nelly Yuniarti kepada Suara NTB, menegaskan bahwa seluruh parpol dan para anggota DPD RI telah menyerahkan LPPDK. “Sudah, sudah semua,” ujarnya singkat. Anshori menjelaskan, penyerahan LPPDK ini merupakan kewajiban peserta Pemilu dan bisa mengakibatkan jatuhnya diskualifikasi terhadap caleg terpilih dari parpol yang tidak menyerahkannya. Sanksi serupa juga berlaku bagi Calon Anggota DPD RI terpilih nantinya. Meski demikian, Anshori memberikan apresiasi terhadap para Calon DPD RI yang meski telah mengetahui peluang mereka terpilih sudah tertutup, namun tetap menyerahkan laporannya. Anshori menjelaskan, adanya kewajiban penyerahan laporan keuangan ini membuat proses penetapan Caleg terpilih harus dilakukan pada bulan Mei mendatang. Setelah diserahkan, seluruh LPPDK parpol dan calon anggota DPD RI nantinya akan diaudit oleh enam kantor akuntan publik yang telah ditunjuk oleh KPU NTB. (aan)
Mataram (Suara NTB) BNN Kota Mataram mendorong pondok pesantren (ponpes) bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Mengingat di NTB sampai saat ini belum ada pusat rehabilitasi khusus untuk para pengguna narkoba. “Kita dorong harus ada yang seperti itu,” cetus Kepala Seksi Pencegahan BNN Kota Mataram, Heri Sutowo, SKM., M.Kes. Heri mengatakan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba memerlukan beberapa pendekatan. Disamping perlu pendekatan medis, diperlukan juga pendekatan rehabilitasi dengan metode tradisional dan psiko-religius. Untuk penyembuhan dengan metode psiko-religius ini dinilai potensial jika dilakukan di lingkungan ponpes. Pihaknya pun telah melakukan pendekatan dengan salah satu ponpes di Pagutan untuk dijadikan sebagai salah satu pusat rehabilitasi pengguna narkoba. “Untuk menyelesaikan masalah narkoba ini memang
harus terkait antara tindakan medis, tradisional maupun psiko-religius,” ujarnya. Dalam proses rehabilitasi, Heri mengatakan juga sangat erat kaitannya dengan obatobatan dan alat kesehatan, sehingga pihaknya juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan untuk izin rehabilitasi. “Kami di BNN hanya sebatas melakukan pembinaan dan membantu. Kita dorong harus ada seperti itu (rehabilitasi di ponpes) karena yang namanya sakit kejiwaan itu bukan hanya fisik tapi juga psikis,” terangnya.
Pada bagian lain, Heri menyampaikan bahwa tahun 2014 ini ditetapkan sebagai tahun penyelamatan pecandu narkoba. Para pecandu narkoba tidak akan dikriminalisasi tapi akan direhabilitasi. “Tapi ingat harus pecandu narkoba, kalau pengedar tidak bisa bisa,” tegasnya. Bagi para pecandu narkoba, diharapkan untuk wajib lapor ke IPWL yang ada di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Selagalas maupun di Rumah Sakit Bhayangkara. Para pengguna narkoba juga bisa melapor ke BNN Kota Mataram maupun BNN Provinsi. Ia menyatakan sela-
ma ini banyak anggapan di masyarakat jika pengguna atau pecandu narkoba melaporkan dirinya ke BNN, mereka akan dikriminalisasi atau dilaporkan ke polisi. Heri menegaskan anggapan itu salah besar. Para pecandu maupun pengguna narkoba yang ingin lepas dari ketergantungan barang haram tersebut dianjurkan untuk melapor ke BNN sehingga bisa ditangani atau dibantu proses rehabilitasinya. (yan)
Heri Sutowo (Suara NTB/yan)
BERI KETERANGAN - Korban pemukulan dalam kasus tipilu memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam sidang perdana di PN Praya, Kami (24/4) kemarin.
Mataram (Suara NTB) KPU NTB dipastikan memenangkan gugatan perdata terkait pemilihan komisioner KPU Kabupaten Bima. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu lalu, hakim menolak seluruh materi gugatan pemohon. Dalam amar putusan ketua majelis hakim Zabdi Palangan, SH., MH., didampingi anggota Sintha Savitriana, SH., dan Berdyan Shonata, SH, terkait pokok perkara, satu, menolak gugatan penggugat, dua, menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp 264.000. “Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Sedangkan dalam kaitan permohonan penundaan (pelantikan komisioner KPU oleh penggugat), menolak permohonan penundaan yang diajukan penggugat,” kata hakim ketua Zabdi Palangan. Sedangkan dalam pokok perkara, sebelumnya penggugat Drs. Sukirman Azis, SH yang mewakili penggugat dari unsur peserta seleksi yang tidak lulus, mempersoalkan beberapa hal. Diantaranya, surat keputusan penetapan tim seleksi, surat keputusan KPU terkait penetapan 10 besar yang masuk seleksi, termasuk penetapan 5 orang yang lulus untuk dilantik. Sedangkan eksepsi tergugat Basri Mulyani, SH yang ditolak, terkait legal standing Drs. Sukirman, SH.,MH sebelumnya diangkat menjadi tim seleksi calon anggota KPU Kota Bima. Dipertanyakan Basri terkait keabsahan Sukirman sebagai advokat dalam perkara itu karena sebelumnya bertindak sebagai tim seleksi calon anggota KPU Bima. (ars)
Tidak Serahkan Laporan Akhir Dana Kampanye
Perolehan Suara Parpol dan Caleg Terancam Hangus Praya (Suara NTB) Rekapitulasi perolehan suara baik partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg) sudah ditetapkan oleh KPU Lombok Tengah (Loteng). Namun hasil dan perolehan suara tersebut bisa saja hangus, jika parpol dan caleg bersangkutan tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanyenya ke KPU sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng, Zaeroni, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/4) kemarin. Ia mengungkapkan, batas akhir penyerahan laporan akhir dana kampanye tersebut sudah ditetapkan Kamis kemarin. Namun nyatanya semua parpol dan caleg yang sudah menyerahkan laporan akhir dana kampanyenya. “Sampai saat ini (Kamis sore kemarin) baru tiga parpol yang sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Loteng. Sisanya belum menyerahkan,” akunya. Meski demikian, Zaeroni mengaku tidak tahu persis parpol mana saja yang sudah menyerahkan LPPDK ke KPU Loteng. Hanya saja yang belum menyerahkan LPPDK masih banyak. Dan, yang pasti karena LPPDK tersebut bersifat wajib, maka tidak ada alasan bagi parpol untuk tidak menyerahkan LPPDK-nya ke KPU. “Semua parpol sudah mengambil formuli isiaan LPPDKnya. Tapi yang sudah mengembalikan baru tiga parpol saja,” tegasnya. Untuk itu, pihaknya masih menunggu parpol yang belum menyerahkan laporan sesuai bata waktu yang ada. Jika tidak, dalam undang-undang sudah jelas konsekuensinya. Perolehan suara parpol dan caleg dinyatakan batal. “Dalam undang-undang sudah jelas mengatur, bagi parpol dan caleg yang tidak menyerahkan LPPDK-nya, maka perolehn calon terpilih bisa dibatalkan,” imbuh Zaeroni. Lebih lanjut mantan Ketua Panwaslu Loteng ini menjelaskan, penyerahan LPPDK tersebut merupakan kewajiban terakhir yang harus dipenuhi oleh parpol peserta pemilu. Sebelum nantinya, KPU Loteng menetapkan caleg terpilih pada Bulan Mei mendatang. Karena yang sudah ditetapkan baru perolehan suara saja. Belum ada penetapan caleg terpilih. Artinya, proses pemilu masih ada sampai ada penetapan caleg terpilih. Sebelumnya, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., mengungkapkan, setelah pleno penetapan perolehan suara dilakukan, dilanjutkan dengan penghitungan dan penetapan alokasi kursi bagi calon anggota Dewan. Berdasarkan hasil perolehan suara yang kemarin. “Penetapan caleg terpilih baru akan dilaksanakan tanggal 18 Mei mendatang. Namun sebelum itu, mulai tanggal 12 Mei, KPU Loteng akan mengumumkan calon anggota Dewan terpilih, untuk memperoleh tanggapan,” imbuh Ari. (kir)
(Suara NTB/kir)
Gugatan Perdata terhadap KPU NTB Ditolak
Praya (Suara NTB) Kasus pemukulan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Dusun Brembu Desa Braim Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), oleh MS terhadap Sahdi, warga setempat, Kamis (24/4) kemarin, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Kasus tersebut merupakan kasus dugaan tindak pidana pemilu (tipilu) pertama yang sampai ke meja hijau, pada Pemilu legislatif tahun 2014 ini. Sidang perdana dengan terdakwa MS tersebut, dipimpin Ketua Majelis Hakim, Indirawati, S.H., M.H., didampingi dua anggota majelis hakim lainnya. Dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Janwar, S.H. Pada sidang tersebut, terdakwa hadir tanpa didampingi penasehat hu-
kum. Sidang mengagendakan penyampaian dakwaan sekaligus pemeriksaan saksisaksi. Baik dari Panwaslu Loteng dan beberapa saksi lainnya. Termasuk saksi sekaligus korban pemukulan Sahdi, juga hadir memberikan keterangan. Terdakwa sendiri didakwa melanggar undang-undang No. 7 tahun 2012, tentang pemilu legislatif. Tentang perbuatan yang menghalang-halangani warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dimana atas perbuatan terdakwa, korban tidak bisa menggunankan hak pilihnya dalam pemilu. Dalam keteranganya, saksi korban Sahdi mengungkapkan, kejadian pemukulan itu berlangsung pada hari Rabu (9/4) kemarin. Bermula saat korban baru pulang dari sawahnya karena hendak
menggunakan hak pilih. Berdasarkan formulir C6 yang diberikan oleh KPPS setempat, korban menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Dusun Brembu. Sekitar pukul 09.00 wita, korban kemudian berangkat menuju TPS tersebut. Sesampainya di TPS dimaksud, korban selanjutnya hendak menyerahkan C6 ke petugas KPPS setempat. Namun belum sempat C6 tersebut diserahkan, terdakwa kemudian datang menghampiri korban. Dan, menuding korban telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang langsung dibantah dengan tegas oleh korban. Tidak terima atas bantahan korban, terdakwa langsung melayangkan bogem mentahnya ke arah korban. Tidak hanya itu, terdakwa juga sempat mencekik leher korban. Akibat kejadian itu, situasi di
TPS 02 berubah ricuh. Beberapa petugas KPPS berupaya mengamankan dan melerai kedua belah pihak. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Setelah korban memutuskan untuk pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya, karena takut dipukuli terdakwa. “Ia (terdakwa) menuding saya sudah menggunakan hak pilih di TPS lain. Padahal di C6 yang saya terima, tertera kalau saya menggunakan hak pilih di TPS 02,” tutur Sahdi di hadapan majelis hakim. Sementara itu, terdakwa yang dimintai tanggapan oleh majelis hakim terhadap kesaksian korban, tidak membantah. Namun terdakwa membantah kalau dirinya langsung memukul korban begitu bertemu di TPS. “Saya waktu itu tidak langsung memukul. Tapi mengingatkan
lebih dulu, kalau tempat memilihnya bukan di TPS 02,” terangnya. Dalam persidangan tersebut, difasilitasi oleh Majelis Hakim terdakwa kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Sembari mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta semua persoalan dilupakan. “Kendati sudah ada permintaan maaf, tidak serta merta menghentikan proses persidangan. Artinya, proses persidangan tetap berjalan,” sebut Indirawati. Selain kasus pemukulan di Desa Braim tersebut masih ada satu kasus lagi yang juga tengah ditangani Panwaslu. Yakni kasus mencoblos lebih dari satu surat suara yang dilakukan oknum petugas KPPS di TPS 26 Desa Labulia Jonggat. Kasus tersebut kini masih menunggu proses persidangan. (kir)
Gerindra Bentuk Tim Investigasi
Pengantar Surat Usut Dugaan Penggelembungan Panwaslu Diteriaki Suara di Dua Dapil Maling
Tanjung (Suara NTB) Pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lombok Utara (KLU), membentuk Tim Investasi untuk mengusut dugaan penggelembungan suara di 2 Daerah Pemilihan (Dapil). Langkah politik Gerindra ini dilatarbelakangi oleh indikasi kuat penggelembungan suara sah sehingga menyebabkan potensi jumlah kursi milik Gerindra tak bisa maksimal. Ketua Tim Investigasi, Sudirsah Sujanto, S.PdB, SIP., mengakui Tim yang dibentuk DPC telah seminggu ini bekerja. Tim yang dibentuk terdiri dari Pengurus Parpol, fungsionaris, Caleg dan Sarjana Penggerak Desa Partai Gerindra. “Kami tidak menyisir TPSTPS yang terindikasi melakukan kecurangan. Sementara ini kami mencatat 5 sampai 7 TPS di Dapil I (Pemenang I Tanjung), dan 5 TPS di Dapil II (Gangga - Kayangan),” kata Sudirsah, Kamis (24/4).
Menurut Sudir, langkah politik yang dilakukan Gerindra bukan berarti tidak menghargai hasil pleno yang dilakukan KPUD Lombok Utara. Tetapi sebagai daerah baru, kata dia, penyelenggaraan Pileg yang perdana di bawah kendali KPUD ini seharusnya berjalan dengan asas Luber dan mengedepankan kejujuran dan keadilan. Sebagai Parpol, Gerindra berhak menempuh hak politik untuk membuktikan dugaan tindak pidana pemilu (Tipilu) di sejumlah TPS. Parpol Gerindra kata Anggota Dewan KLU yang masih aktif ini, merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan penggelembungan suara sah di 10 - 12 TPS dua Dapil itu. Akibatnya, harga kursi yang awalnya diperkirakan 2.300 sampai 3.300 melonjak menjadi 4.400 lebih. Dengan demikian, Gerindra - dengan harga kursi itu, kehilangan setidaknya dua kursi dewan, yakni 1 kursi di tiap Dapil. Di KLU sendiri, Gerindra mem-
peroleh total suara sah sebanyak 13.490 suara atau berada di urut 3 setelah Demokrat dan Golkar. “Penggelembungan suara sah di beberapa TPS terindikasi ini akan kami inventaris dan kami sandingkan antara format C1 (KPPS) dan format D1 (PPS). Format data itu untuk selanjutnya akan disingkronkan dengan data lain, seperti jumlah DPT, suara sah, batal dan lembar suara yang tidak terpakai,” sambungnya. Gerindra dari bukti data yang dihimpun nantinya, akan menempuh langkah hukum yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Ketua DPD Gerindra KLU, Wilgo Zaenal memberi dukungan penuh, termasuk menyediakan pengacara. Terhadap pihak yang digugat, Sudirsah masih akan melihat hasil investigasi 2 Tim. Jika terbukti berasal dari KPPS atau PPS maka perangkat itulah yang akan dilaporkan. (ari)
Selong (Suara NTB) Bermaksud mengantar surat panggilan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim ke salah satu warga di Desa Waringin Kecamatan Suralaga, L. Muksin diteriaki maling oleh warga pada Rabu (23/ 4) malam lalu. Si pengantar surat ini pun nyaris dihakimi massa. Aparat kepolisian segera tanggap mengamankan Muksin ke Mapolsek Sukamulia. Kapolsek Sukamulia, Iptu Lalu Irman menjelaskan kepada media di kantornya, Kamis (24/4) kemarin, warga di Dusun Kecego Desa Waringin ini terbilang siaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi pencurian. Teriakan warga cukup beralasan karena, si pengantar surat ini datangi rumah warga bernama Abdullah ketua
PKBM Ishlahul Ikhwan sekitar pukul 23.00 Wita. Biasanya, warga Desa Waringin ini pukul 21.00 sudah tidur. Terlebih pada malam itu, hujan deras mengguyur dan mati lampu. Situasi gelap gulita dan tibatiba ada yang menggedor pintu. Si pemilik rumah pun kata sempat keluar membawa parang. Seraya berteriak maling membuat warga sekitar menyeruak keluar dan mengerumuni L. Muksin. Pengakuan si pengantar surat ini, ia bersama satu orang lagi akan tetapi ia mengaku tidak mengetahui identitasnya. Khawatir diamuk massa, L. Muksin ini pun dilarikan ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah menerima penjelasan dari juru antar surat ini. Kapolsek Sukamulia ini kemudian membebaskannya. (rus)
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
PENDIDIKAN
Halaman 10
’’Green Yard School’’
Kembangkan TK Berwawasan Alam
(Suara NTB/dys)
MENANAM - Anak-anak TK Green Yard School saat mempraktikkan belajar menanam di areal yang sudah disiapkan pihak sekolah.
LEMBAGA pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Green Yard School menjadi salah satu lembaga pendidikan jenjang TK di Kota Mataram yang berhasil mengembangkan konsep belajar dengan menggunakan pendekatan alam. Tak heran, saat Suara NTB berkunjung ke TK yang terletak di Jalan Pariwisata Kota Mataram tersebut, suasana asri nan rimbun dipenuhi berbagai jenis pohon dan tumbuhan menghiasi keseluruhan area TK. Tidak hanya itu, sesuai dengan konsepnya sebagai lembaga pendidikan yang berwawasan alam, TK Green Yard School
juga menyediakan kebun binatang dengan beraneka ragam hewan dan dilengkapi dengan kolam renang sebagai tempat untuk mempraktikkan berbagai jenis pelajaran, seperti pelajaran renang dan memancing. Kepada Suara NTB, Wakil Kepala TK Green Yard School, Eka Widyanignsih, S.Pd, mengaku model pembelajaran dengan pendekatan alam ini juga dipadukan dengan konsep belajar modern, yaitu learning by doing yaitu memadukan belajar dengan bermain anak. Hal tersebut aku Eka disebabkan dunia anak-anak adalah dunia bermain. Oleh sebab itu,
konsep belajar anak harus disesuaikan dengan dunia bermain mereka. Dalam menerapkan model belajar tersebut, Eka mengaku sebagian besar siswanya belajar di alam (luar-red) seperti di kebun, lapangan, kolam dan lain sebagainya. “Karena memang kita fokusnya di alam, jadi kebanyakan mereka belajar di alam” akunya. Sementara itu, untuk mendukung konsep belajar dengan memakai pendekatan alam tersebut, Eka mengaku hingga kini pihaknya telah menyediakan rumah pohon, kebun binatang, kolam dan berbagai
fasilitas lain yang erat kaitannya dengan alam. “Komposisi belajar adalah mencapai 70 persen belajar di luar kelas, 30 persen belajar di dalam kelas. Kalau belajar di luar, mereka diajarkan beragam materi seperti membuat kompos, mengolah limbah. Itu semua agar sejak dini anak-anak dapat menghargai alam, makanya kita desain sekolah ini dengan konsep alam,” terangnya. Ditambahkan Eka, banyaknya komposisi belajar yang sebagian besarnya terkonsentrasi di luar kelas dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya siswa-siswi yang hiperaktif. (dys)
Lima Siswa UN Susulan
Partisipasi Masyarakat Tinggi TINGKAT partisipasi sekolah-sekolah di NTB mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun akademik 2013/2014 tahun ini cukup tinggi. Hal itu terbukti dari data pendaftar pascaditutupnya pendaftaran SNMPTN per 31 Maret lalu menunjukkan dari 800 jumlah sekolah jenjang SMA sederajat di seluruh NTB, hanya 75 sekolah yang tidak mengikuti SNMPTN. Kebanyakan sekolah yang tidak mengikuti SNMPTN (Suara NTB/dys) tersebut adalah sekolahLalu Wirasapta Karyadi sekolah swasta dan berada di lokasi terpencil. Demikian diterangkan Pembantu Rektor (PR I) Universitas Mataram, Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (24/4). Menurut Karyadi, tingginya partisipasi masyarakat NTB khususnya sekolah-sekolah mengikuti SNMPTN tidak terlepas dari sosialisasi intensif yang dilakukan oleh pihaknya selama ini baik melalui media massa dan website Unram. Lebih lanjut Karyadi mengaku hingga saat ini, jumlah keseluruhan pendaftar SNMPTN mencapai 20.913 pendaftar, baik yang memilih Unram sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan pertama atau yang menjadikan Unram sebagai PTN pilihan kedua. Jumlah tersebut aku Karyadi jauh lebih tinggi melampaui daya tampung yang saat ini disediakan Unram yang mencapai 1.750 orang. ‘’Pendaftar SNMPTN sejak dibuka membludak lampaui daya tampung yang telah disediakan Unram. Meski demikian, pendaftar yang tidak lulus SNMPTN tidak usah khawatir karena mereka yang tidak lulus bisa langsung mengikuti tes tertulis Seleksi Nasional Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNBMPTN) selama satu hari yang akan dilaksanakan pada 17 Juni. Selain itu juga akan dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru lewat jalur tes mandiri. Jadi tidak usah khawatir,” ujarnya mengingatkan. Hingga saat ini, Karyadi mengaku semua data pendaftar SNMPTN tersebut sedang dalam tahap proses verifikasi data masing-masing siswa di tiap-tiap sekolah melalui data Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS), baik berupa data rapor siswa sejak semester I sampai semester V. Tidak hanya itu, indeks sekolah berupa reputasi sekolah dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, doktor sosiolog lulusan Universitas Brawijaya ini juga mengaku sedang menunggu hasil Ujian Nasional (UN) yang dilaksanakan belum lama ini. “Karena semua data-data tersebut baik berupa prestasi akademik dan non akademik peserta akan menjadi penentu siswa lulus SNMPTN atau tidak. Kita juga sedang menunggu hasil UN keluar dan langsung kita umumkan kelulusan SNMPTN pada 27 Mei mendatang,” tuturnya. Untuk pilihan studi yang dipilih, Karyadi menyebut bidang studi IPS menempati urutan tertinggi yang dipilih siswa yang meliputi Program Studi Manajemen, akuntansi dan PGSD. Disusul dengan bidang studi IPA meliputi Teknik Informatika, Kedokteran dan Pendidikan Matematika. (dys)
Dikpora Pastikan Tidak Ada Intervensi Jawaban
Mataram (Suara NTB) – Sebanyak lima siswa tingkat SMA sederajat mengikuti Ujian Nasional (UN) susulan yang berakhir, Kamis (24/4) kemarin. Kendati demikian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, tetap memastikan tidak ada intervensi jawaban atau bantuan dari pihak manapun. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid mengaku sedikitnya lima siswa terpaksa harus mengikuti ujian susulan, akibat terkendala sakit. Ditambahkan, proses ujiannya dilakukan secara tertutup den-
gan pengawasan selayaknya ujian nasional. “Ujiannya tetap di sekolah masing-masing, pengawasannya tetap seperti ujian nasional,” ungkap Hamid via ponselnya, Kamis (24/4). Ditegaskan, pelaksanaan ujian susulan tersebut, lang-
sung diawasi penyelenggara pendidikan, pengawas dari Universitas Mataram (Unram) dan guru sekolah. Artinya, tidak ada sedikitpun atau celah untuk memberikan kunci jawaban atau intervensi sedikitpun dari sekolah. “Saya juga heran ada isu bocoran kunci
Besok, UMM Wisuda 670 Mahasiswa Mataram (Suara NTB) – Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) akan kembali mewisuda sedikitnya 670 mahasiswa jenjang D3 dan S1. Rencananya, kegiatan tersebut akan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Sabtu (26/4). Ketua Panitia Pelaksana Wisuda UMM, Drs. Abdurrahman, MM, mengatakan dalam tahapan awal sebelum wisuda, mahasiswa mengikuti seminar sesuai yang diatur dalam kurikulum berbasis kompetensi. Tidak hanya itu, penerapan metode belajar serta kedisiplinan menjadi prioritas mahasiswa untuk bisa mengikuti wisuda. Ditambahkan, aspek kedisiplinan atau tingkat kehadiran mahasiswa minimal 75 persen. “Meskipun secara akademik dan sudah bayar SPP, tapi kalau tingkat kehadirannya kurang dari 75 persen, itu percuma. Dan kita, tidak akan berikan ujian,” tegas Abdurrahman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (24/4). Jumlah mahasiswa yang akan diwisuda, ungkapnya, se-
Abdurrahman banyak 54 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (Fisipol), 26 mahasiswa Fakultas Tekni, 22 mahasiswa Fakultas Pertanian, 11 mahasiswa Fakultas Hukum, 45 mahasiswa Ilmu Kesehatan dan 512 orang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dari 670 yang akan menjadi sarjana, 27 orang mendapatkan nilai cumlaude. “ Tujuh dari Fisipol dan 20 dari FKIP,” klaimnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, banyak jurusan di UMM sudah terakreditasi. Dari 20 program studi dari tujuh fakultas, beberapa di antaranya terakreditasi B. Sementara lainnya, masih tahap reakreditasi. Dari segi tenaga pendidik,
100 persen telah menyandang predikat S2 dan masing – masing fakultas memiliki dosen S3. Artinya, penguatan mutu atau kualitas pendidik, tetap menjadi prioritas. Selain itu, pihak civitas akademika UMM, tetap mendorong dosen untuk melanjutkan hingga S3 dan bahkan menjadi guru besar. “Dosen dari Fakultas Teknik, dua orang sedang S3 di Jepang,” ujarnya. Ke depan, tambahnya, peningkatan kapasitas baik sarana penunjang, akan tetap dimaksimalkan. Terlebih, kepada mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja. Abdurrahman berharap, wisuda tahun ini, mahasiswa bisa menjadi lulusan clean (bersih) di segala hal, sehingga, tetap menjaga nama baik almamater. (cem)
jawaban, padahal soalnya masih disegel dan dijaga ketat oleh polisi,” tanyanya. Dari lima siswa tersebut, Hamid menyebutkan berasal dari SMKN 3 Mataram, SMK Pariwisata. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan secara pasti identitas kelima siswa tersebut. Dibandingkan dengan tahun 2013, sambungnya, jumlah siswa yang harus mengikuti ujian susulan lebih rendah dibandingkan tahun sekarang. Artinya, ada penurunan 50 persen, dari belasan
siswa menjadi lima orang. “Kalau tidak salah, kurang lebih belasan siswa ikut ujian susulan karena sakit. Alhamdulillah, sekarang relatif menurun,” sebutnya. Terkait keberlangsungan UN tersebut, Hamid berharap seluruh siswa lulus 100 persen serta menunjukkan prestasinya dalam dunia pendidikan. Diketahui, sebanyak 6.853 siswa SMA sederajat di Kota Mataram akan mengikuti pelaksanaan UN pada tanggal 14 sampai 16 April lalu. (cem)
SMK Pariwisata Mataram
Magang Sambil Sekolah Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap siswasiswanya, SMK Pariwisata Mataram rutin melakukan pemagangan bagi siswa-siswanya ke sejumlah hotel di Kota Mataram. Tidak sampai di situ, SMK Pariwisata juga mencarikan siswasiswanya pekerjaan setelah mereka lulus. Itu semua dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pihak sekolah terhadap seluruh siswanya. Demikian disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK Pariwisata Mataram, Lalu Budi Gunawan, S.Pd, kepada Suara NTB belum lama ini. Menurut Budi, hingga saat ini dari data yang ada tidak ada satu pun siswa lulusan SMK Pariwisata yang tidak terserap ke dunia kerja, baik itu di perhotelan, dunia usaha, dunia industri dan lain sebagainya. “Kebanyakan di hotel sesuai dengan jurusan SMK pariwisata, mereka semua terserap karena kita carikan mereka kerjaan, itulah tanggung jawab kami,” tuturnya. Untuk pemagangan, Budi mengklaim hanya pihaknya yang memagangkan siswanya sejak dari kelas I sampai kelas III. “Kalau sekolah lain kan mulai magang dari kelas II, kita mulai magangkan siswa dari kelas I sampai seterusn-
(Suara NTB/dys)
Lalu Budi Gunawan
ya,” ujarnya. Guna memperluas jaringan kerja, Budi mengaku hingga saat ini pihaknya terus menerus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti perhotelan, pemda, swasta, DU/DI dan lainlain. Itu semua dilakukan agar siswa lulusannya nanti bisa langsung bekerja. Untuk permintaan part timer (sambilan) dari sejumlah hotel dan perusahaan, Budi juga mengaku selalu mendatangkan siswanya, sehingga di samping mereka latihan, mereka juga mendapatkan uang transportasi. Hingga saat ini, SMK Pariwisata mempunyai empat jurusan di antaranya adalah jurusan perhotelan, jurusan makanan dan minuman, kecantikan dan multimedia. (dys)
MIN Cakra Barat Kembangkan Ekstrakurikuler ’’Drum Band’’ Mataram (Suara NTB) Hal terpenting yang harus dilakukan oleh sekolah terhadap para siswanya adalah mampu memetakan sejauhmana kemampuan siswa-siswanya terlebih pada saat usia mereka sedang memasuki fase pertumbuhan seperti pada saat menginjak jenjang Sekolah Dasar. Sadar akan hal penting tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Cakra Barat memetakan potensi seluruh siswanya melalui berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, drum band, olahraga, MTQ dan lainnya. Meski banyak pilihan, saat ini, MIN Cakra Barat sedang fokus untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler drum band menjadi kegiatan ekstrakurikuler favorit bagi seluruh siswanya. “Kita sedang fokus untuk mengembangkan diri pada ekstrakurikuler drum band
di samping ekstrakurikuler lainnya seperti pramuka dan olahraga” terang Kepala Sekolah MIN Cakra Barat, H. Abdul Aziz, S.Pd, kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Abdul Aziz mengaku bahwa alasan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler drum band didasari atas pemetaan yang telah dilakukan pihaknya atas potensi seluruh siswanya. Akhirnya, dari kesimpulan yang ditemukan, diperoleh hasil untuk mengarahkan siswanya ke arah kegiatan ekstrakurikuler drum band. Keberadaan prestasi yang sangat minim untuk ekstrakurikuler drum band di sekolahnya tersebut juga menjadi alasan penting dikembangkannya drum band di lingkungan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tersebut. Untuk menjadi anggota resmi drum band, setiap siswa harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan kriteria umur, kelas dan
(Suara NTB/dys)
DRUM BAND - Anggota drum band MIN Cakra Barat tampil dalam sebuah acara belum lama ini. Drum band merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan sekolah. tampilan fisik, mereka yang lulus kriteria secara resmi menjadi anggota ekstrakurikuler ini. Khusus untuk kelas, Ia mengaku minimal siswa harus menduduki kelas 3 sampai dengan kelas 5. Sementara untuk tampilan fisik, minimal siswa mampu
menanggung beban yang cukup berat. “Kalau lulus pada kriteria tersebut, maka mereka dipastikan jadi anggota langsung,” seraya menambahkan, untuk pembinaan, dilakukan pada sore hari setiap hari Minggu. (dys)
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Merasa Kecewa ATLET atletik NTB, Ridwan yang sukses mempersembahkan dua medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 lalu mengaku kecewa tidak dapat ikut serta di Kejuaraan Atletik Jatim Open 24-26 April. Pasalnya untuk pertamakalinya dia absen di kejuaraan bergengsi tersebut. Kepada Suara NTB, via ponselnya, Kamis (24/4), (Suara NTB/fan) Ridwan menjelaskan untuk Ridwan pertama kalinya di absen di Jatim Open, hal ini membuat dia terpukul, karena persiapan yang dilakukannya selama ini menjadi sia-sia, lantaran tidak dikirim NTB. Padahal, dia sendiri mematok target tiga emas di nomor 800, 1.500 dan 5.000 meter putra pada kejuaraan tersebut “Sia-sia sudah persiapan kita, dan yang pasti saya dan semua teman-teman di Pelatnas kecewa tidak ikut Jatim Open,” ujarnya kecewa. Menurutnya, bagi atlet, Pelatnas Jatim Open adalah kejuaraan atletik yang digelar PASI Jatim setara dengan kejuaraan atletik level nasional, karena hampir semua atlet nasional ambil bagian di kejuaraan bergengsi tersebut. Absennya atlet atletik NTB di kejuaraan tersebut tentunya menjadi catatan buruk bagi NTB yang selalu mendominasi juara di nomor lari. Perlu diketahui, tahun 2013 lalu kata Ridwan kontingen NTB sukses menggondol 9 medali emas dan meraih peringkat dua besar dalam perolehan medali emas terbanyak, namun patut disayangkan cerita membanggakan itu kini akan hilang, karena atlet NTB harus absen. Menurut Ridwan, keseriusan PASI NTB untuk mengembangkan prestasi atlet NTB patut dievaluasi, karena bila PASI NTB tidak serius membina atlet, maka akan sia-sia perjuangan atlet NTB selama ini.. Dalam hal ini ke depannya pengurus PASI NTB harus lebih peka dan tak boleh mengambil keputsan sepihak tanpa berkoordinasi dengan pelatih dan atlet.”Masa pengurus PASI NTB tidak punya anggaran untuk mengirim atlet. Masa kalah dengan klub atletik Sumbawa yang mampu membiayai keberangkatan 13 atlet di kejurnas tersebut?” tanyanya.(fan)
Usai Liga Instansi
PSSI Lotim Siapkan LSLT Selong (Suara NTB) Usai menggelar liga instansi yang berakhir, Rabu (23/4) lalu, pada bulan Mei mendatang PSSI Lombok Timur (Lotim) akan menggelar turnamen lebih besar. Disebut Liga Sepakbola Lombok Timur (LSLT) yang akan memperebutkan Piala Bupati. Sekretaris PSSI Lotim, Prietia Eko Wardoyo, menjelaskan, pada laga liga instansi, tim dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) merajai. Disusul tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) juara II. Juara tiga diraih Dinas Kesehatan (Dikes). Posisi runner up PGRI Kecamatan Sikur. Melihat progres pelaksanaan liga instansi yang ditutup pelaksanaannya oleh Ketua Umum PSSI Lotim, H. Haerul Warisin, PSSI Lotim kembali tertantang menggelar turnamen yang lebih bergengsi. Ajang adu kepiawaian memainkan si kulit bundar di lapangan hijau ini sejauh ini sudah cukup baik. Seperti pelaksanaan liga Instansi, kata Koko, sangat diapresiasi oleh Ketua Umum. Pada pelaksanaan perebutan Piala Bupati, PSSI Lotim menginginkan pelaksanaan lebih baik. LSLT rencana akan digelar pada bulan Mei mendatang. Saat ini sudah dilakukan sejumlah tahapan persiapan. LSLT rencana akan diikuti 80 klub sepak bola se Kabupaten Lotim. Penentuan jumlah klub itu, karena semuanya yang aktif membayar iuran dari 115 klub sepak bola yang ada se Lotim. Gelaran LSLT ini awalnya akan dilakukan di empat lokasi, yakni barat, tengah, utara dan selatan. Keputusan akhir, akan gelar di tiga lokasi, yakni barat dan selatan digabung yang rencana akan digelar di Lapangan Sikur. ‘’Wilayah tengah akan digelar di lapangan Tanjung Teros, utara di Lapangan Wanasaba,’’ ujarnya. Ditanya soal fasilitas lapangan, masih jauh di bawah standar. Terpenting, katanya, pelaksanaannya di atas lapangan yang memiliki rumput. Seperti lapangan di Wanasaba diakui sangat tidak layak. Akan tetapi karena keterbatasan, persoalan kualitas lapangan tidak diusik. Proses pertandingan nanti, panitia akan siapkan fasilitas jaring gawang. Jumlah wasit sendiri, saat ini disebut Sekretaris PSSI ini sudah sangat memadai. Jumlahnya sudah lengkap. Terlebih setelah dilakukan kursus wasit sepak bola C3 beberapa waktu lalu. (rus)
Dompu Siap Gelar Kegiatan Selancar Junior Internasional Dompu (Suara NTB) Pantai Lakey Dompu ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan event surfing (selancar) junior skala internasional. Event yang diselenggarakan Repcure, oganisasi surfing internasional ini akan berlangsung 7-10 Mei mendatang. Event ini akan menjadi media promosi gratis bagi destinasi wisata Dompu di dunia internasional dan harus disukseskan. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam rapat koordinasi dengan (Suara NTB/ula) H. Bambang M Yasin pimpinan SKPD, Kamis (24/ 4) kemarin, mengatakan, rencana kejuaraan surfing junior berskala internasional yang diselenggarakan Repcure ini menjadi media promosi gratis bagi potensi pariwisata yang ada di Dompu. “Ini rezeki nomplok dan menjadi media promosi gratis bagi destinasi pariwisata Dompu. Karena tidak mudah masuk dalam jadwal event yang diselenggarakan Repcure dengan jaringannya begitu luas,” terang H. Bambang M Yasin. Mensukseskan event ini, lanjutnya, tower penjurian dalam laut harus dipastikan layak menjelang pelaksanaan. Begitu juga, kebersihan lingkungan Pantai Lakey dan sekitarnya harus terjaga. “Untuk kebersihan ini, kita tidak perlu pergi gotong royong. Empat – lima dinas yang pergi dan membawa nasi bungkus, justru akan menyisakan sampah saat kembali seperti yang terjadi 2 tahun lalu. Cukup kita serahkan uang ke anak pantai di Lakey, biar mereka yang membersihkannya,” ungkapnya. Keberadaan kamar kecil yang masih menjadi kendala di Lakey. Untuk itu, pihaknya meminta agar dikoordinasikan dengan pemilik hotel di sekitar Lakey untuk meminjamkan kamar kecilnya bagi pengunjung. Dengan waktu yang ada, tidak memungkinkan untuk membangun WC. “Kalau kita punya WC mobile, sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan seperti ini,” terangnya. (ula)
Dominasi Bayern Percuma Madrid Bayern Munchen mendominasi laga melawan Real Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions, Kamis (24/4) dinihari WITA. Namun dominasi penguasaan bola tersebut sia-sia. Justru Madrid yang keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Sebuah serangan balik berbuah gol Karim Benzema di menit ke-19 ke gawang Bayern Munchen seolah menjaga kejantanan Real Madrid di kandang. Serangan balik yang diawali dari penetrasi Fabio Coentrao dari sisi kiri membuat juara Liga Champions sembilan kali Real Madrid sukses mengalahkan sepakbola menyerang Munchen. Tim asuhan Carlo Ancelotti sepertinya sadar betul jika lawan yang dihadapi adalah juara bertahan yang kerap menggunakan taktik penguasaan bola racikan Pep Guardiola, yang sukses menerapkan tiki-taka di Barcelona. Tidak ada yang aneh jika skuad Madrid yang terdiri barisan penyerang mahal seperti Benzema, Ronaldo, dan Bale memilih untuk bertahan dan mencari celah serangan balik yang mematikan. Madrid bertahan untuk menang. Los Galacticos memilih tidak membuang tenaga dengan melakukan banyak pelanggaran demi merebut penguasaan bola dari kaki pemain Munchen. Madrid seolah “membiarkan” Munchen menguasai bola di lapangan tengah. Namun tidak membiarkan pemain The Bavarian melepaskan umpan matang kepada penyerangnya. Hal itu bisa dilihat ketika penyerang Munchen, Mario Mandzukic nampak “kesepian” di kotak penalti Madrid
karena Robben dan Ribery justru sibuk membongkar solidnya barisan pertahanan Los Blancos yang dikomandao Pepe dan Ramos. Kedisiplinan dua bek sayap Madrid membuat Munchen sulit melakukan variasi serangan memanfaatkan lebar lapangan. Sementara duet lini tengah Madrid, Alonso dan Isco, juga mampu menjadi tembok pertama yang berfungsi menahan gempuran Toni Kroos dan Bastian Schweinsteiger sebelum masuk ke kotak penalti Madrid. Namun anak asuh Carlo Ancelotti masih memiliki tugas berat jika ingin melaju ke final yang digelar di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Mei mendatang. Pasalnya pada leg kedua yang digelar pekan depan, Munchen akan berlaga di hadapan pendukungnya sendiri. Berkaca dari statistik pertandingan tersebut, The Bavarian yang menguasai 64 persen penguasaan bola dan melepaskan 15 tembakan ke gawang Madrid, sangat mungkin mengejar defisit satu gol. Apalagi jika melihat laga perempatfinal bulan lalu ketika Madrid dicukur Dortmund 2-0 di Jerman. Patut ditunggu apakah Ancelotti tetap memberikan penguasaan bola kepada Munchen sembari menunggu serangan balik, atau menerapkan taktik menyerang memanfaatkan duet penyerang
(ant/bali post)
PROTES – Pelatih Bayern Munchen, Pep Guardiola mengekspresikan protesnya di sela laga melawan Real Madrid, Kamis dini hari kemarin. Bayern mendominasi pertandingan, namun kalah 0-1 di laga tersebut. termahal di dunia, Ronaldo dan Bale. Sementara itu, Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti puas dengan kemenangan 1-0 saat bertanding melawan klub Jerman Bayern Munchen pada leg pertama semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu, Spanyol. Ancelotti juga mengatakan Madrid bertahan dengan baik saat pertandingan yang berlangsung di kandangnya, pada Kamis dini hari WIB tersebut. “Saya senang dengan semuanya, atas hasil dan penampilan
para pemain karena ini laga yang sulit,” kata Ancelotti dilansir dari Football Espana usai pertandingan (24/4). “Kami malu-malu pada awal laga dan kami juga kesulitan di babak kedua. Kami harusnya lebih banyak menguasai permainan. Kami memang bertahan tapi kami melakukannya sangat baik,” kata juru taktik asal Italia ini. Ancelotti menambahkan, “Pentingnya bekerja sama. Fabio Coentrao membantu Isco dan Dani Carvajal membantu Angel Di Maria. Kami
perlu ini di semifinal, ‘’ ujarnya. “Kami lebih nyaman bertahan di (formasi) 4-4-2 melawan tim yang menguasai lebih banyak bola,” katanya. “Kami bertahan dengan baik dan kami melakukannya dengan baik bersama Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale,” katanya. Ancelotti juga memuji permainan cemerlang Cristiano Ronaldo meskipun ia tidak mencetak gol, “Tidak mudah menjadi sebaik Cristiano. Dia ingin bermain dan bermain bagus.” (ant/bali post)
Robben Sindir Permainan Madrid NTB Tuan Rumah Rakernas PWI dan SIWO
Madrid Arjen Robben merasa bahwa Bayern Munchen pantas mendapatkan hasil lebih baik setelah dikalahkan Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions, pada Kamis dini hari WIB. Juara bertahan Liga Champions itu kalah 1-0 di Stadion Bernabeu karena gol semata wayang yang dicetak Karim Benzema pada menit 19. Kemenangan tersebut menjadi modal pasukan Carlo Ancelotti untuk menyambangi Allianz Arena, markas The Bavarian pada leg kedua semifinal Liga Champion, Selasa (29/4).
Permainan Los Blancos yang cenderung menunggu dan seolah membiarkan Munchen melakoni laga membuat mantan pemain El Real, Robben, tak menyangka. Kepada laman Four-Four Two, Robben mengaku mengharapkan Madrid dapat bermain lebih dari itu. “Saya mengharapkan Real Madrid bermain lebih menyerang daripada menunggu kami dan membiarkan kami menguasai jalannya pertandingan,” kata pemain timnas Jerman ini. “Saya harus memuji penampilan tim. Kami melawan tim kelas dunia tetapi tetap bisa mendominasi.”
“Hasil pertandingan jelas tidak bagus tetapi kami mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berlaga di leg kedua. Saya mengharapkan lebih dari Real Madrid.” Kemenangan menjadi harga mati buat pasukan Guardiola jika ingin tetap mempertahankan gelar. Suporter di Allianz Arena menjadi poin plus untuk Philipp Lahm dan lainnya. “Semuanya masih mungkin di pertandingan ini,” katanya lagi. “Kami berharap dapat bermain bagus seperti leg pertama. Kami harus tetap fokus dan mengambil keuntungan dari kesempatan kami.” (ant/ bali post)
Hari Ini, PSSI NTB Dijadwalkan Dilantik Mataram (Suara NTB) PSSI NTB akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Lombok Plaza Mataram, 24-26 hari ini. Rapat kerja yang akan melibatkan seluruh Pengcab dan klub sepakbola di kabupaten/kota itu juga akan dirangkaikan dengan acara pengukuhan 16 komite dan dan 3 komisi tetap PSSI NTB.
Sekretaris Umum Pengprov PSSI NTB, Muhazam yang dihubungi Suara NTB, via phonselnya, Kamis (24/4) menjelaskan rapat itu membahas program kerja PSSI NTB selama empat tahun mendatang mulai tahun 2014 hingga 2017. Sementara untuk pelantikan anggota komite dan anggota komisi akan dikukuhkan Ketua
Umum Pengprov PSSI NTB, Dr. H. Zaini Arony, MPd, di tempat yang sama pukul 16.00 WITA. Acara pelantikan komite dan komisi rencannya dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, dan sejumlah jajaran pengurus KONI, cabor dan SKPD di NTB. (fan)
Jadi Anggota DPRD
Kasdiono Diharapkan Tetap Pimpin KONI Mataram (Suara NTB) Kemungkinan terpilihnya H. MNS. Kasdiono, SH, sebagai calon anggota DPRD NTB periode 2014-2019 sejumlah pengurus KONI, cabang olahraga dan atlet meminta H. MNS. Kasdiono tidak melepas jabatan Ketua KONI NTB. Mereka menilai Kasdiono masih dibutuhkan memimpin KONI NTB hingga PON 2016. “Kasdiono masih kami butuhkan untuk memimpin KONI NTB. Kalaupun nanti beliau (Kasdiono, red) terpilih sebagai anggota DPRD NTB, kami minta beliau tidak melepas jabatannya sebagai Ketua KONI NTB. Karena memang beliau adalah figur olahraga yang betul-betul peduli dengan pembangunan prestasi olahraga di daerah,” ucap Ketua Litbang KONI NTB, Drs. Nasarudin, M. Kes, ketika dimintai tanggapannya oleh Suara NTB di Mataram, Rabu (24/4). Dosen senior Universitas Mataram (Unram) ini mengatakan tak ada salahnya bila pejabat publik (anggota DPRD, red) menjabat sebagai Ketua KONI NTB selama pejabat tersebut memiliki komitmen
membangun prestasi olahraga di tanah air. Dan dia sendiri optimis Kasdiono masih punya komitmen membawa prestasi olahrga NTB terus berjaya di kancah nasional, meski Kasdiono menjadi pejabat publik. “Saya percaya bahwa Bapak Kasdiono masih memiliki komitmen untuk memajukan olahraga di NTB, karena memang meskipun beliau aktif di partai politik, namun beliau tetap punya semangat untuk memperhatikan pembinaan olahraga di NTB. Dan saat ini ketua KONI NTB telah berjuang untuk mewujudkan target 15 emas di PON 2016,” ucapnya. Dikatakannya, lewat kepemimpinan Kasdiono program pembinaan olahraga di KONI NTB tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pelaku olahraga di NTB, di contohkannya Pelatda atlet berprestasi sudah dilaksanakan bulan Maret lalu, begitu juga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tengah dipersiapkan dan akan berlangsung tepat waktu, yakni 15-21 Juni 2014. Sementara itu atlet, pelatih dan pengurus cabor juga menginginkan Kasdiono tetap
memimpin KONI NTB, meski Kasdiono akan menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. “Kami berharap Pak Kasdiono masih tetap memimpin KONI NTB, karena sulit mencari figur seperti beliau,” ucap atlet atletik unggulan NTB, Ridwan. Demikian halnya pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere mengharapkan Kasdiono tetap memimpin KONI NTB, meski dalam Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3 tahun 2005 tidak memperbolehkan pejabat publik menjabat Ketua KONI. Namun faktanya di beberapa kota lainnya, seperti Provinsi Papua dijabat Gubernur Papua, demikian daerah lainnya juga masih ada yang dipimpin oleh pejabat publik. Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, yang dimintai tanggapannya terkait jabatan yang akan dirangkapnya mengatakan dirinya akan menyerahkan sepenuhya kepada pengurus KONI, cabor dan atlet. “Saya serahkan sepenuhnya ke pihak KONI dan KPUD NTB, terserah mereka aja” ucapnya singkat. (fan)
Mataram (Suara NTB) Keinginan Pemprov NTB mendatangkan wartawan Indonesia untuk berkunjung ke NTB akhirnya terwujud dengan ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah Rapat Kerja (Raker) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Rakernas Seksi Wartawan Olah Raga (SIWO) yang akan berlangsung 15-18 Mei mendatang. Bidikan lain setelah acara Rakernas PWI dan SIWO sukses, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi berharap menjadikan NTB sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional Tahun 2016. Di mana untuk kegiatan Hari Pers ini akan mendatangkan ribuan wartawan dan Presiden serta beberapa menteri dan duta besar negara sahabat. Ketua PWI NTB, H. Achmad Sukisman mengatakan, dalam kegiatan Rakernas PWI dan SIWO ini akan hadir 150 wartawan dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 Ketua Umum Dewan Kehormatan Daerah, 34 Ketua PWI seluruh Indonesia, 34 Ketua SIWO 34 Sekretaris SIWO serta 14 Pengurus PWI pusat. Kehadiran wartawan senior yang umumnya sebagai pemilik, pengelola, pengusaha dan pimpinan redaksi berbagai surat kabar, majalah, online, televisi dan radio seluruh Indoensia ini sangat berperan untuk mempromosikan sekaligus berinvestasi di NTB. Ditambahkannya, usai rakernas, seluruh peserta akan diajak mengunjungi beberapa objek wisata dan daerah potensi untuk investasi, sehingga kehadiran wartawan senior ini selain membidik investasi juga mengenal objek wisata di Pulau Lombok untuk nantinya dapat mengirim wartawannya guna peliputan lebih lanjut. Menurutnya, ada beberapa kawasan wisata yang akan dikunjungi, pertama menuju kawasan Lombok Barat, baik menuju kawasan wisata ataupun daerah potensi lainnya, kemudian akan diterima Bupati Lombok Barat sekaligus menjual pariwisata ke hadapan seluruh peserta. Hal yang sama akan diberikan juga ke Kabupaten Lombok Utara pada hari Sabtu pagi dan siangnya akan diterima Bupati Lombok Utara. ‘’Baru kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Kota Mataram dan malamnya diterima oleh Walikota Mataram,’’ ujarnya.
Sekretaris PWI NTB, Nasrudin menambahkan, sebelum peserta kembali, akan diajak mengunjungi objek wisata di Lombok Tengah, baru kemudian akan diterima Bupati Lombok Tengah sekaligus melepas peserta untuk pulang ke daerah masing-masing. Ketua SIWO PWI NTB, Izzul Khairi menegaskan, satu even nasional akan digelar pada saat rakernas adalah penandatanganan petisi pembangunan musium Olahraga Nasional yang rencananya akan ditandatangani di Pendopo Gubernur NTB dengan disaksikan jajaran dinas Pemprov NTB, KONI dan undangan yang lainnya. Untuk memantapkan kegiatan jajaran Pengurus PWI NTB terdiri dari Ketua, Sekretaris,Nasrudin Zain, Bendahara, Rachman Hakim Ketua SIWO, Izzul Khairi Sekretaris SIWO Boy Mashudi dan beberapa pengurus PWI lainnya melaksanakan roadshow. Bahkan jauh sebelumnya telah melaporkan secara inten rencana kegiatan kepada Gubernur NTB, termasuk Senin lalu silaturahmi dengan Sekda NTB, H Muhammad Nur SH. Sementara dalam silaturahmi Kamis pengurus diterima Walikota Mataram H Ahyar Abduh. Walikota Mataram saat menerima pengurus PWI dan SIWO menyambut baik dan menyatakan salut atas kegiatan ini, bahkan bersedia menerima peserta rakernas di Pendopo Walikota Mataram pada malam Minggu. ’’Untuk kelancaran acara akan kami undang lagi pengurus PWI NTB guna membicarakan acara tersebut,’’ sambungnya. Menurutnya, hadirnya peserta rakernas di Mataram harus disambut dengan suka cita sekaligus dapat menjual potensi pariwisata dan beberapa peluang investasi. ‘’Dalam kegiatan ini harus tercapai 3 sukses, yaitu sukses kunjungan, sukses penyelenggaraan dan sukses ekonomi tercapai,’’ ujarnya. Dalam waktu dekat pengurus PWI juga akan berkunjung ke Bupati Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah serta GM Angkasa pura. Mengingat acara rapat di Lombok diselilngi juga dengan penghijauan di Bandara Internasional Lombok, Pelepasan Penyu di Gili Trawangan dan penanaman bakau di Pantai Kuta. (038)
SUARA NTB
Jumat, 25 April 2014
Halaman 12
DIJUAL MOBIL
RUPA - RUPA
SHOWROOM
KURSUS
SHOWROOM
DIJUAL
SEWA BADUT
MAINAN ANAK
RUMAH MAKAN
PERHIASAN
KOMPUTER
ADVERTISING
KONTRAKAN
TOKO MAINAN
PET SHOP
BATIK
SALON
FINANCE
FUTSAL
PERAWATAN AC
PELATIHAN
BENGKEL
BANK
SUARA NTB
Jumat, 25 April 2014
KURSUS/BIMBEL
GORDEN
BAHAN BANGUNAN & INTERIOR
Halaman 13
HOTEL
RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
SALON SALON
LAUNDRY
RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI
EKSPEDISI
BOUTIQUE
TELEVISI
ADVERTISING
JUAL MOBIL
KURSUS TERASI
TENUN LOMBOK
SANGGAR SENAM
RUKO
EVENT ORGANIZER
COUNTER
BENGKEL & SPARE PART
SIARAN TV
FASHION
PENGOBATAN
ACCESORIES
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
TANAH
TRAVEL
RUPA - RUPA
PHOTOGRAFI
087 865 633 888 / 087 861 811 999
KOMPUTER
SERVICE
Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)
TRAVEL
RUMAH MAKAN
PERNIK
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
Halaman 14
Cara Jitu Melawan Nyamuk Ukuran tubuh kebanyakan spesies nyamuk memang hanya beberapa milimeter saja, tapi gangguan yang mereka timbulkan pada manusia bisa sangat besar. Serangga ini ada dimana-mana. Mereka menghisap darah manusia dengan gigitan yang meninggalkan rasa gatal menyebalkan lalu terbang dalam hitungan milidetik. KETIKA tidak menggigit pun, dengungan kepak sayapnya bisa membangunkan orang yang sedang tidur nyeyak. Selain gangguan-gangguan itu, beberapa jenis nyamuk menjadi
perantara penularan penyakit penyebab jutaan kesakitan dan kematian di dunia, termasuk di antaranya yang masuk genus Anopheles dan Aedes. Nyamuk Anopheles membawa
penyakit malaria serta menularkan filariasis (kaki gajah) dan encephalitis. Di Indonesia, parasit Plasmodium penyebab penyakit malaria menular melalui gigitan nyamuk betina jenis Anopheles sundaicus, Anopheles aconitus, Anopheles barbirostris, Anopheles kochi, Anopheles maculatus, Anopheles subpictus, dan Anopheles balabacensis. Selain menularkan malaria, nyamuk jenis Anopheles barbirotris juga bisa menjadi vektor penyakit filariasis.Nyamuk penebar penyakit yang lain adalah Aedes aegypti dan
Aedes albopictus. Aedes aegypti betina menyebarkan virus dengue yang menyebabkan demam dengue atau demam berdarah dengue (DBD). Sedang Aedes albopictus menularkan penyakit demam kuning, demam dengue dan chikungunya. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan tahun 2012 setidaknya ada 207 juta kasus malaria dan sekitar 627.000 di antaranya berakibat kematian. Di Indonesia, menurut data Ke-
menterian Kesehatan, angka penularan parasit malaria (Annual Parasite Incidence/API) sudah turun dari 4,68 kasus per 1.000 penduduk pada 1990 menjadi 1,38 kasus per 1.000 penduduk tahun 2013. Angka kejadian positif malaria tahun 2013 sebanyak 343.527 kasus dan 45 di antaranya mengakibatkan kematian. Sementara jumlah penderita filariasis dengan manifestasi limfedema/elephantiasis/hidrokel selama kurun waktu itu 12.714 orang. Meski jumlah kasusnya relatif sedikit, penanggulangan penyakit ini
kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena tidak menimbulkan kematian. Hanya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih cukup tinggi di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, selama tahun 2013 ada 112.511 kasus DBD dengan angka kematian 0,77 persen (871 kematian). Kejadian infeksi dengue di seluruh dunia juga masih tinggi. WHO memperkirakan setiap tahun ada 50 juta sampai 100 juta kasus infeksi dengue di seluruh dunia. (ant/Bali Post)
(Suara NTB/ist)
Strategi Menghadapi Nyamuk
PROFESOR Sudomo mengatakan cara jitu untuk mencegah penularan penyakit-penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk adalah dengan menghindari gigitan nyamuk perantara. “Itu satu-satunya jalan yang paling baik soalnya kalau sudah tertular penyakit jadi lebih repot lagi, dia harus mengobati diri sendiri dan bisa jadi sumber penular,” kata ahli penyakit tropis itu. “Gampang harusnya, yang paling baik 3M Plus. Itu sudah yang paling baik, enggak bisa semprot-semprot saja,” katanya. Seluruh warga, kata dia, harus menyadari pentingnya melakukan 3M Plus secara rutin untuk memberantas sarang nyamuk dan mencegah penyakit-penyakit yang ditularkannya. “Kalau satu rumah tangga melakukannya tapi yang lain enggak tentu nyamuknya akan tetap ada. Jadi harus bersamasama, seluruh lingkungan melakukannya,” kata dia. Prof Sudomo menjelaskan, pemberantasan sarang nyamuk efektif mengendalikan vektor DBD namun sulit sekali dilakukan pada nyamuk perantara penularan peyakit malaria yang hidup dan berkembang biak di alam bebas. “Jadi harus hidup berdampin-
gan dengan nyamuk. Artinya dia boleh hidup, kita hidup, tapi tidak saling mengganggu. Artinya kita harus berusaha menghindari gigitan nyamuk,” katanya. Dalam hal ini, penggunaan kelambu atau kelambu berinsektisida serta memasang kasa pada pintu dan jendela sangat penting untuk mencegah nyamuk Anopheles masuk ke rumah. “Kemudian pakai obat nyamuk bakar atau semprot,” katanya. Ia menambahkan, kebanyakan obat nyamuk bakar maupun semprot hanya bisa membuat nyamuk pingsan, tidak bisa langsung mematikan nyamuk. “Kebanyakan orang pakai obat nyamuk bakar semalam suntuk di kamar. Itu salah. Yang paling baik obat nyamuk bakar dibakar magrib satu sampai dua jam saja, setelah itu matikan terus sapu kamarnya,” kata dia. “Enggak perlu bakar obat nyamuk sepanjang malam karena itu meracuni diri sendiri,” tambah dia. Ia lantas menekankan kembali bahwa cara paling jitu untuk mencegah penularan penyakit yang menyebar melalui nyamuk adalah dengan melindungi diri dari gigitan serangga itu. “Itu saja yang penting, enggak ada cara baru,” demikian Prof Sudomo. (ant/Bali Post)
di setiap rumah tangga. Gerakan 3M Plus meliputi kegiatan menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat tempat penampungan air serta mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan plus beberapa upaya memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk. Upaya pemberantasan tempat perkembangbiakan nyamuk dilakukan dengan secara rutin mengganti air pada vas bunga, memperbaiki saluran air, membubuhkan bubuk pembunuh jentik (abate atau altosid) di tempat yang sulit dikuras, memelihara ikan pemakan jentik,
memasang kawat kasa, tidur menggunakan kelambu, dan menggunakan obat nyamuk. Sedang upaya pengendalian vektor malaria, dia menjelaskan, dilakukan dengan penggunaan kelambu berinsektisida, penyemprotan rumah dengan insektisida dan penyemprotan larvasida di genangan air tempat nyamuk berkembang biak. Dan pemutusan rantai penularan penyakit filariasis dilakukan dengan Program Obat Masal Pencegahan (POMP) dan tata laksana kasus dengan manifestasi lymphedema/elephantiasis/hidrokel, kata Prof Tjandra. (ant/Bali Post)
Vitamin Bermanfaat Menghindari Gigitan Nyamuk MENGHINDARI gigitan nyamuk ternyata tidak harus selalu dilakukan dari luar, misalnya dengan menggunakan tanaman pengusir nyamuk. Untuk menghindari agar nyamuk tidak menggigit kita bisa dilakukan dari dalam tubuh, caranya adalah dengan mengkonsumsi beberapa jenis vitamin. Seperti yang dikutip dari Livestrong, ada beberapa vitamin yang dapat menjauhkan kita dari gigitan nyamuk. 1. Vitamin E Vitamin E merupakan vitamin antioksidan. Vitamin E membantu memblokir kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat mempercepat proses penuaan dan menyebabkan keriput. Vitamin E juga membantu untuk membuat sel darah merah
NYAMUK yang menggigit dan menghisap darah anda adalah berjenis kelamin betina. Nyamuk jantan hanya makan dari sari-sari buah dan tumbuhan lainnya. Nyamuk membutuhkan darah manusia yang kaya zat makanan dan energi untuk digunakan untuk reproduksi untuk melanjutkan keturunannya. Cara pencegahan untuk menghindari gigitan nyamuk yang dapat membuat badan anda gatal-gatal dan kulit bentol-bentol. 1. Losion / Lotion Anti Nyamuk / Mosquito Repellent Oleskan lotion pada seluruh daerah kulit yang tidak tertutupi pakaian. Contoh losion penolak nyamuk. Nyamuk sangat tidak menyukai bau bunga lavender yang dapat menyarukan bau tubuh anda sehingga tidak terdeteksi oleh nyamuk. Cara ini adalah cara yang paling mudah, cepat, efektif dan efisien.
(Suara NTB/ist)
Namun strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk secara keseluruhan tidak banyak berubah, bahkan dengan teknologi yang kini berkembang pesat. Upaya untuk memutus rantai penularan penyakit-penyakit tersebut sampai sekarang masih difokuskan pada pengendalian vektor. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan pengendalian vektor DBD antara lain dilakukan dengan menggiatkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui gerakan 3M Plus
2. Anti Nyamuk / Obat Nyamuk Bakar Beberapa obat nyamuk bakar bias digunakan. Caranya ting-
dan meningkatkan perkembangan sel-sel kulit baru dengan meningkatkan sirkulasi darah. Home Remedy Reference Center mengatakan bahwa vitamin E telah terbukti sebagai salah satu pengobatan terbaik untuk menghindari gigitan serangga. Vitamin E yang dapat membantu mengurangi bengkak dari gigitan nyamuk dapat ditemukan dalam biji jagung dan bunga matahari. 2. Vitamin B-1 Vitamin B-1 yang juga disebut tiamin, dapat digunakan untuk membantu mencegah gigitan nyamuk dengan bertindak sebagai penolak. Setelah mengonsumsi tiamin, kulit akan mengeluarkan bau yang tidak disukai nyamuk. Pyllis A. Balch dalam bukunya Prescription for
gal anda bakar dengan korek api pada ujungnya dan kemudian taruh di alas khususnya yang terbuat dari besi yang biasanya bisa anda dapatkan setiap beli satu pak obat nyamuk bakar. Kebanyakan orang pakai obat nyamuk bakar semalam suntuk di kamar. Itu salah. Yang paling baik obat nyamuk bakar dibakar magrib satu sampai dua jam saja, setelah itu matikan terus sapu kamarnya. 3. Anti Nyamuk atau Obat Nyamuk Cair Semprot Yang pasti anda harus jauh-jauh dari ruangan yang baru disemprot agar anda tidak keracunan. Pastikan anda gunakan obat nyamuk cair yang tidak mengandung kerosin alias minyak tanah. Beberapa merek obat nyamuk semprot adalah hits, vape dan baygon. Caranya cukup disemprotkan ke dalam ruangan yang mau dibunuh nyamuk yang menghuni ruangan tersebut secara merata secukupnya, lalu tutup pin-
(Suara NTB/ist)
Cara Paling Baik
SEPERTI makhluk hidup lain, nyamuk juga berubah bersama berjalannya waktu. Lingkungan dan iklim yang berubah membuat perilaku nyamuk berubah, populasinya makin padat, dan jangkauannya makin jauh meski kekuatannya menularkan penyakit menurut konsultan nasional WHO Prof Dr Mohammad Sudomo sama saja. Beberapa faktor, seperti resistensi terhadap insektisida, memang membuat intervensi untuk mengendalikan nyamuk-nyamuk penyebar penyakit ini sedikit berubah, setidaknya dalam hal penggunaan dan pemilihan insektisida.
Nutritional Healing, merekomendasikan mengonsumsi sekitar 75-150 mg vitamin B-1 setiap hari untuk mencegah gigitan nyamuk. Vitamin B-1 dapat ditemukan dalam makanan seperti beras, gandum utuh dan sirup tebu (molasses). 3. Vitamin C (Asam askorbat) Vitamin C dapat membantu mengurangi inflamasi (peradangan) dan nyeri akibat gigitan serangga, serta mencegah dari gigitan nyamuk. University of Maryland Medical Center mengatakan bahwa vitamin C juga penting untuk penyembuhan luka di kulit, termasuk luka gigitan nyamuk. Buah yang kaya vitamin C adalah kiwi, sayuran yang dimasak, blueberry, jeruk, strawberry, tomat dan cranberry. (berbagai sumber)
tu dan jendelanya agar efek kerjanya lebih baik. 4. Kawat Jaring Sarang Nyamuk Besi atau Plastik Cara ini cukup rumit karena harus memasang jaring-jaring di lubang-lubang ventilasi ruangan hingga tidak ada celah bagi nyamuk untuk masuk. Biasanya nyamuk masuk pada pagi, siang dan sore hari saat pintu terbuka, sehingga diperlukan perpaduan dengan tehnik lain untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 5. Anti Nyamuk Elektrik Alat ini nantinya akan mengeluarkan aroma tertentu yang tidak disukai nyamuk baik dengan cara memanaskan mat batangan atau menyemprotkan aroma ke lingkungan sekitar. Alat ini membutuhkan tenaga listrik untuk dapat bekerja. 6. Raket Nyamuk Listrik Cara ini cukup menyenangkan di
Bunga Lavender
Sereh (Suara NTB/ist)
mana kita tinggal mengibaskan raket ke arah nyamuk. Nyamuk yang terkena raket ini akan kesetrum dan terbakar. Alat ini cocok bagi anda yang sangat membenci nyamuk dan ingin membunuh mereka secara langsung. Raket nyamuk ada yang menggunakan energi batre dan ada juga yang menggunakan listrik ces isi ulang. 7. Software Gelombang Suara Anti Nyamuk / Pengusir Nyamuk Anda bisa mencari software penolak nyamuk di mesin pencari google, yahoo atau msn. Download, install dan jalankan software / piranti lunak tersebut di pc anda melalui speaker biasa. Gelombang itu bisa diseting terdengat manusia maupun tidak terdengar kuping / telinga manusia. Tehnik ini tidak 100% mengusir nyamuk. (berbagai sumber)
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
SUARA NUSANTARA
Halaman 15
KPK Geledah Empat Rumah Terkait Kasus E-KTP
Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat rumah terkait penyidikan terkait penyidikan kasus pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (E-KTP) tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.
(ant/Bali Post)
BAYI KEMBAR SIAM - Bayi kembar siam berusia dua hari, berjenis kelamin laki-laki dirawat di RS Pirngadi, Medan, Sumut, Kamis (24/4). Bayi kembar siam dengan dua kepala satu tubuh, merupakan anak ketiga pasangan Poniman (35) yang bekerja sebagai buruh kebun dan isterinya Lasmini (32) ibu rumah tangga, warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Caleg Sudah Meninggal Raih Suara Tinggi Baturaja (Suara NTB) Calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan untuk DPR-RI yang sudah meninggal, ternyata pada Pemilu 9 April lalu masih dipilih warga dengan perolehan suara yang tinggi dibandingkan caleg lainnya. Berdasarkan data pleno di KPU Ogan Komering Ulu (OKU) dihimpun Antara, Kamis, hasil sementara yang mengejutkan caleg atas nama H Nuriswanto dari Partai Gerindra untuk DPRRI yang sudah meninggal dunia sejak beberapa bulan lalu. Di Kecamatan Lubukraja ia menang telak memproleh 403 suara. Bahkan, total perolehan suara almarhum Nuriswanto di Kabupaten OKU menempati nomor urut kedua dengan perolehan 2.700 suara setelah caleg nomor urut 9 atas nama Sri Meliyana meraih 5.571 suara. “Nuriswanto dari Partai Gerindra meraih suara tertinggi kedua setelah caleg nomor urut 9 Sri Meliyana. Hasil itu sungguh mengejutkan, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU, Naning Wijaya. Hasil suara yang diperoleh oleh Nursiwanto ini memang menjadi pembicaraan hangat di Kabupaten OKU. Sejumlah warga OKU khususnya pedagang di pasar tradisional di Kota Baturaja mengaku tidak mengenal sosok almarhum Nuriswanto. “Saya tidak kenal hanya melihat posternya yang besar di pasar, jadi saya coblos saja,” kata Ny Yani, pedagang sayur di Pasar Atas Baturaja. Berdasarkan total suara sementara partai dan caleg di OKU, Partai Golkar meraih 33.040 suara sehingga diperkirakan akan mendapat enam kursi. Berikutnya, Partai Demokrat memperoleh 19.904 suara (4 kursi), PDIP 19.380 suara (4 kursi), PAN 17.089 suara (3 kursi), PPB 16.197 suara (2 kursi), PKB 15.826 suara (3 kursi), PPP 14.656 suara (2 kursi), Partai Nasdem 14.387 suara (3 kursi) dan PKS 14.085 suara (4 kursi). Selanjutnya Partai Hanura memperoleh 11.741 suara (2 kursi), Partai Gerindra 9.797 suara (1 kursi) dan terakhir PKPI 8.055 suara (1 kursi). DPD Sementara itu, perolehan suara Hj Percha Leanpuri, calon anggota DPD RI khusus di Kabupaten OKU sudah tembus 50.787 suara. “Percha memang memperoleh suara tertinggi dibandingkan calon anggota DPD RI lainnya,” kata Naning. Perolehan suara putri sulung Bupati OKU Timur H Herman Deru ini memang sudah tidak terbendung lagi. Kemenangannya di Pemilu Legislatif dua priode berturut turut ini sangat signifikan. Sejumlah pemilih mengaku mencoblos Percah, karena namanya sudah populer dibandingkan calon lainnya. (ant/Bali Post)
Mentan Setuju Pupuk Lewat Pasar Bebas
Suswono
(ant/Bali Post)
Solo (Suara NTB) Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan, pihaknya setuju untuk pengadaan pupuk bagi para petani lewat pasar bebas, dari pada setiap musim tanam mengalami kesulitan pupuk seperti sekarang ini. “Saya setuju untuk pengadaan pupuk bagi para petani lewat pasar, dari pada seperti sekarang ini,” kata Mentan Suswono pada Seminar Nasional “Pembangunan Pertanian Terpadu Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi Dalam Menyongsong Era Asia”, di Aula Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Kamis (24/4). Ia mengatakan untuk pemberian subsidi pupuk kepada petani sebesar Rp18 triliun, sementara anggaran di Kementerian Pertanian itu hanya mencapai Rp15 triliun. Melalui subsidi tersebut dalam kenyataannya setiap akan musim tanam ada berita kekurangan pupuk. Dikatakan dia, kebutuhan pupuk setiap tahunnya mencapai 9,5 juta ton sementara itu untuk produksi pupuk hanya
mencapai 7,6 juta ton. Hal ini jelas akan kekurangan pupuk setiap tahunnya. “Ya untuk itu bagi saya setuju dalam memenuhi kebutuhan pupuk itu lewat pasar dan sementara subsidi pupuk itu bisa dialihkan dalam bentuk yang lain”. Menteri mengatakan subsidi pupuk sebesar Rp18 triliun itu bisa dialihkan dengan bentuk bantuan ternak kepada petani atau yang lain. Ya apabila subsidi pupuk itu diganti diberikan ternak diberikan kepada petani kotorannya bisa digunakan untuk pupuk. Menyinggung mengenai kekurangan pupuk tersebut, Suswono mengatakan nantinya akan juga diusahakan penambahan dana lewat anggaran perubahan, untuk itu diharapkan sabar menunggu jangan terus demo. “Demo mengenai masalah kelangkaan pupuk di pasar yang diarahkan kepada Kementerian Pertanian itu salah alamat, karena Kementerian ini hanya menyediakan dana dan sementara yang menangani pupuk itu Kementerian BUMN, Perindustrian dan distribusinya Perhubungan,” katanya. Menyinggung mengenai masalah kerusakan irigasi Suswono mengatakan, total biaya perbaikan memerlukan dana sebesar Rp21 triliun. “Ya untuk perbaikan irigasi ini perlu perhatian kita semua, karena kalau sampai tertunda-tunda terus akan bisa mempengaruhi penyediaan pangan di tanah air”. Mentan setelah menghadiri seminar tersebut terus dilanjutkan mengunjungi Kelompok Tani Biofarmaka di Pulosari, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah untuk menyerahkan bantuan mesin alat pembuat tepung jamu. (ant/Bali Post)
Laporan Penggelembungan Suara Sistematis Diperiksa (ant/Bali Post)
SILATURAHMI - Foto pada 18 April 2014 saat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (kanan) bersalaman dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) pada acara pertemuan silahturahmi di Kantor DPP PPP.
Pengamat Perkirakan PPP Tak akan Tinggalkan Gerindra Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik Firman Noor memperkirakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan meninggalkankoalisi dengan Partai Gerindra. “Suryadharma Ali mulai sadar ada yang salah dengan manuvernya karena tidak melibatkan pihak partai lainnya. Kini saatnya bagi Suryadharma untuk melembagakan koalisi antara PPP dengan Gerindra,” kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Kamis (24/4) Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan beberapa faksi di PPP seperti Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy cukup eksis di internal. Karena itu, Suryadharma Ali tidak bisa bermanuver sendiri menjalin koalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden tanpa melibatkan elemen partai lainnya. “Saat ini Suryadharma cukup bijak dengan tidak menyangsikan keberadaan mereka dan berusaha menjalin islah. Dulu dia memang cukup percaya diri bermanuver atas nama partai, tetapi ternyata situasi berubah karena ada pihak internal yang tidak sepakat,” tuturnya. Menurut Firman, kepanikan sesaat karena perolehan suara PPP yang tidak memuaskan dan dikaitkan dengan manuver Suryadharma Ali mendekati Partai Gerindra itu cukup konyol. (ant/Bali Post)
Mukomuko (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan pihaknya akan memproses laporan dari empat partai politik yang menduga telah terjadi penggelembungan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014. “Kita akan proses laporan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mukomuko Padlul Azmi di Mukomuko, Rabu. Sebanyak empat partai politik (Parpol), yakni Partai Hanura, PKB, PKS, dan Partai Golkar, hari Selasa (22/4) malam mendatangi Panwaslu setempat, guna melaporkan dugaan penggelembungan suara calon DPRD provinsi setempat. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih mengawasi proses penyerahan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dari daerah itu ke KPU provinsi setempat, dan setelah ini laporan tersebut akan diproses. Selain itu, kata dia, dirinya belum mengetahui secara keseluruhan isi materi laporan dari parpol tersebut, namun dugaannya adanya penggelembungan suara saat proses rekapitulasi oleh penyelenggara Pemilu. “Kalau melihat maksud dari
laporannya, masalah itu masuk dalam pelanggaran pidana pemilu,” ujarnya lagi. Saksi yang juga Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang Partai Hanura Kabupaten Mukomuko Jhon Simamora melaporkan penyelenggara Pemilu karena diduga terjadi penggelembungan suara khususnya untuk perolehan suara calon anggota legislatif tingkat provinsi dari daerah pemilihan kabupaten itu. “Laporan telah kami sampaikan ke Panwaslu. Dan diterima staf Sekretariat Panwaslu,” ujarnya. Ia mengatakan, pihaknya melaporkan kepada Panwaslu karena ada bukti otentik telah terjadi penggelembungan suara, di saat C1 plano di tempat pemungutan suara 01 dan 03 Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko. “Di TPS Desa Ujung Padang ditemukan penggelembungan sebanyak 196 suara. Sebelumnya partai kami tidak dapat suara di TPS itu, tetapi kenyataannya mendapat 26 suara,” ujarnya lagi. Ia menilai, penggelembungan suara khusus DPRD provinsi setempat ini telah diatur secara sistematis. Karena KPU tidak bersedia membuka C1 plano sebanyak 115 TPS di daerah itu, tetapi yang dibukan C1 plano di dua TPS. (ant/Bali Post)
‘’Perlu diinformasikan bahwa terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan E- KTP dengan tersangka S (Sugiharto), penyidik melakukan penggeledahan,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (24/4). Empat rumah tersebut adalah: 1. Rumah Andi Agustinus di Central Park Baverly Hills C10 Kota Wisata Cibubur 2. Rumah Sofran Irchamni di Taman Tirta F20 RT 19 RW 06 Lengkong Raya, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan 3. Rumah Berman Hutasoit di Foresta Giardina F11/10 RW 06 BSD Tangsel 4. Rumah Tunggul Baskoro di Kebayoran Residence cluster Kebayoran Height blok KR A7/18 Rt 02/07, Bintaro, Tangsel ‘’Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB, sampai saat ini masih berlangsung,’’ tambah Johan. Sebelumnya KPK sudah menggeledah enam lokasi lain yaitu kantor Kemendagri di
Jalan Medan Merdeka Utara di antaranya ruang kerja Mendagri, kedua kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata dan menggeledah di antaranya ruang kerja dirjen, direktur dan pejabat terkait pengadaan. Ketiga kantor PT Quadra Solution. Keempat, rumah Irman yaitu Dirjen. Kelima yaitu rumah Sugiharto selaku PPK dan keenam rumah staf Dirjen. Dirjen yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi uji petik E-KTP pada 2009, namun Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan bukti sehingga menghentikan kasus yang berbulan-bulan terkatungkatung pada Desember 2011. Dalam kasus ini KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut, Sugiharto sebagai tersangka.
PT Quadra sendiri pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin dalam laporannya mengenai korupsi E-KTP ke KPK pada September 2013 lalu. PT. Quadra dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Dirjen Adiministrasi Kependudukan (Minduk) Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek E-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput. Perusahaan itu bertugas untuk pengadaan perangkat keras dan lunak dalam proyek E-KTP. (ant/Bali Post)
KPK Temukan Ketidaksesuaian Teknologi E-KTP KPK menemukan ketidaksesuaian teknologi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. “Misalnya saya kasih contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology (pemindai retina), tapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari). (Padahal) CPU-nya menggunakan teknologi iris,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Kamis (24/4). Kejanggalan lain menurut Bambang akan dijelaskan dalam surat dakwaan terhadap Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut, Sugiharto yang menjadi tersangka dalam kasus ini. KPK menurut Bambang sudah melakukan penyitaan dokumen E-KTP dari beberapa tempat pada Selasa (22/4). “Dua hari lalu penggeledahan pertama di kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara di antaranya ruang kerja Mendagri, kedua kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata dan menggeledah di antaranya ruang kerja dirjen, direktur dan pejabat terkait pengadaan. Ketiga kantor PT Quadra Solution. Keempat, rumah Irman yaitu Dirjen. Kelima yaitu rumah Sugiharto selaku PPK dan keenam rumah staf Dirjen,” tambah Johan. Irman sendiri baru menjabat sebagai Dirjen Dukcapil pada 13
Februari 2012 setelah sebelumnya menjabat Plt Dirjen Dukcapil. Saat menjabat sebagai Plt Dirjen tersebut, Irman pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi uji petik E-KTP pada 2009, namun Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan bukti dan menghentikan kasus yang berbulan-bulan terkatung-katung pada Desember 2011. Sedangkan PT Quadra sendiri pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin dalam laporannya mengenai korupsi E-KTP ke KPK pada September 2013 lalu. PT. Quadra dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Dirjen Adiministrasi Kependudukan (Minduk) Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput. Perusahaan itu bertugas untuk pengadaan perangkat keras dan lunak dalam proyek E-KTP. Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
(ant/Bali Post)
Bambang Widjojanto
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP,” tambah Johan. Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/ kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. (ant/Bali Post)
OJK Pantau Perkembangan Kasus BCA Jakarta (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau perkembangan kasus perpajakan BCA yang diduga diselewengkan oleh Direktur Jenderal Pajak 2002—2004 Hadi Poernomo. “Kami ikuti saja. Ini kan kasusnya tahun 1999. Dan kami terus ikut memantau dan mempelajari. Yang penting kami tidak ketinggalan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di sela-sela sebuah seminar di Jakarta, Kamis (24/4). Muliaman menuturkan, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut kepada pihak BCA untuk mengetahui kejelasan soal kasus korupsi pajak tersebut. “Yang jelas kami sudah tanya ke BCA,” ujar Muliaman. Pertanyaan OJK kepada BCA terkait dengan kasus per-
pajakan itu, lanjutnya, adalah untuk memastikan bahwa kasus tersebut tidak mengganggu kinerja perusahaan. “Kami lebih banyak ingin meyakini bahwa tidak ada gangguan yang signifikan terhadap BCA secara keseluruhan. Agar tidak menggangu stabilitas sistem keuangan nasional,” kata Muliaman. Muliaman menambahkan, kalau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BCA tersangkut kasus korupsi pajak, OJK masih belum menyiapkan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada BCA. “Itu nanti dulu. BCA baik-baik saja,” ujar Muliaman. (ant/Bali Post)
Muliaman D Hadad (ant/Bali Post)
SUARA NTB Jumat, 25 April 2014
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Israel Serang Gaza Setelah Perjanjian Penyatuan Palestina Kota Gaza Sebuah pesawat tempur Israel menyerang Jalur Gaza bagian utara, Rabu waktu setempat. Akibat serangan ini mencederai enam orang. Satu di antaranya dalam keadaan sangat kritis. Serangan itu dilakukan ketika ribuan orang turun ke jalan di Kota Gaza merayakan pengumuman Hamas dan PLO mengenai perjanjian untuk membentuk pemerintah persatuan guna mengakhiri perpecahan pemerintahan selama tujuh tahun. Israel belum memberikan tanggapan segera mengenai laporan serangan tersebut. Sebelum serangan itu, kelompok-kelompok Palestina yang bersaing mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintah persatuan independen dalam waktu lima pekan di bawah kepemimpinan Presiden Palestina yang berkantor di Tepi Barat. “Sebuah kesepakatan telah dicapai mengenai pembentukan pemerintah independen yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas dalam waktu lima pekan,” kata sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Perdana Menteri Hamas Ismail Haniya yang berdiri bersama delegasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang berkunjung. Baru pertama kali ini kedua kubu yang bermusuhan itu mengumumkan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan mereka. Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari. Sejak itu wilayah pesisir miskin terse- b u t dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah — Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi. Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.
Israel dan kelompok pejuang Hamas yang menguasai Jalur Gaza terlibat dalam perang delapan hari pada November 2012 yang menewaskan 177 orang Palestina, termasuk lebih dari 100 warga sipil, serta enam orang Israel — empat warga sipil dan dua prajurit. Kekerasan itu meletus pada 14 November 2012, dengan pembunuhan komandan militer Hamas Ahmed Jaabari oleh Israel. Selama operasi delapan hari itu, militer Israel menyatakan telah menghantam lebih dari 1.500 sasaran, sementara pejuang Gaza menembakkan 1.354 roket ke Israel, 421 diantaranya disergap oleh sistem antirudal Iron Dome. Perjanjian gencatan senjata Hamas-Israel dicapai pada 21 November 2012, sehari setelah diplomasi bolak-balik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary dan Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon — yang tercoreng oleh kekerasan lintas batas yang semakin mematikan antara Israel dan para pejuang di Gaza. Pada bagian lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu, mengecam adanya komunikasi antara HAMAS dan Fatah (dua kelompok yang bertikai di Palestina). Israel menuntut Presiden Palestina memilih perdamaian dengan HAMAS atau dengan Israel. Abbas, lanjutnya harus memilih, apakah ingin perdamaian dengan Hamas atau perdamaian dengan Israel” Anda dapat memiliki satu tapi tidak yang lain. Saya harap ia memilih perdamaian, sejauh ini ia belum melakukan itu,” kata Netanyahu di dalam satu pernyataan. Ia menuduh Abbas menggagalkan kemajuan dalam pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina. “Kami berusaha meluncurkan kembali perundingan dengan Palestina,” kata Netanyahu, sebagaimana dikutip Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. “Setiap kami mencapai tahap itu, Abu Mazen (Abbas) berpegang pada syarat tambahan yang ia tahu tak bisa diberikan oleh Israel,” tambahnya. (ant/bali post) KIBARKAN BENDERA Dua pemuda Palestina mengibarkan bendera kebangsaan setelah ada perjanjian penyatuan antara Hamas dan PLO. Namun beberapa waktu setelah ada perjanjian, sebuah roket Israel ditembakkan ke Gaza.
(ant/bali post)
Kata-kata Terakhir Penumpang Feri Sewol “Ayaaaah, feri terbalik!” Itu lah kata-kata terakhir seorang anak perempuan kepada ayahnya dalam percakapan telepon seluler, dari kapal feri Sewol, yang memiliki bobot 6.825 ton. SATU pekan kemudian, ketika seorang wartawan
Xinhua melihat seorang pria yang berkulit coklat sedang
meneliti satu mayat dalam upaya mengidentifikasi apakah itu adalah putri tunggalnya. Penjaga Pantai Korea Selatan belakangan mengatakan itu adalah mayat orang lain berdasarkan tes DNA. Saat operasi pencarian
memasuki hari ke delapan, jumlah korban jiwa melonjak jadi 150 pada Rabu (23/4), setelah para penyelam menemukan mayat lagi di kabin kapal yang karam tersebut. Pria yang berusia 40-an tahun itu telah sangat terkejut oleh jumlah korban
jiwa yang melonjak tajam saat ia memeriksa daftar mayat yang ditemukan yang menggambarkan tinggi tubuh, pakaian dan bentuk identifikasi lain. “Mengapa kamu tidak pulang? Hari sudah gelap, orang
tua kami akan merindukan kamu. Apakah kamu sudah makan? Makan yang banyak, jaga kesehatan. Jangan biarkan kedua orang tuamu khawatir,” kata lelaki itu kepada wartawati Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta,
Kamis pagi. Pria dan wartawati itu bertemu di satu bus ulangalik antara tempat olah raga Jindo, tempat keluarga tinggal di tempat penampungan sementara dan kamar mayat sementara di Pelabuhan Paengmok di pulau itu. “Apakah anda relawan?” tanya reporter Xinhua selama pertemuan pertama mereka. “Bukan. Saya ayah Kim So Yeon. Ia berada di Kelas Tiga, Tingkat Dua,” katanya, sambil mengeluarkan kartu tanda pengenalnya sebagai keluarga seorang penumpang. Ketika diminta pendapatnya mengenai kemarahan keluarga terhadap reaksi lamban pemerintah mengenai kecelakaan tersebut, lelaki itu berkata, “Saya tak berpendidikan dengan baik, jadi saya tidak tahu politik. Saya seorang tukang listrik,” tuturnya. Ia memperlihatkan kepada wartawati Xinhua tiga jari nya kehilangan kuku. Sementara itu di pantai, Jo A Leum, seorang siswi tahun pertama sekolah menengah, berteriak ke arah laut, “Cepat pulang saudaraku. Kami merindukanmu,” Ia pun tersenyum kepada orang yang ada di sekitarnya dengan mata merah. (ant/bali post)